Yan A. Harahap (𝐘 𝐀 𝐇)

Di era ⁦@SBYudhoyono⁩

Rabu (8/4), saya menghadiri Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan. Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air yang telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah harus siap dan akan tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran di tengah lonjakan harga energi dunia akibat situasi global saat ini. Bersama @KemenkoInfra dan seluruh jajaran kami siap untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan kecepatan eksekusi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

SBY Ceritakan Pengalamannya di PBB, Investigasi Pelanggaran Gencatan Senjata nasional.kompas.com/read/2026/04/0…

@panca66 Infonnya AI ini teridikasi buatan Solo. Apa betul?

Mulyono ngibulnya nga sembuh2

@SBYudhoyono Betul Pak SBY. Duka ini adalah duka bangsa. Pengorbanan para prajurit perdamaian adalah kehormatan yg tak ternilai. Negara wajib memastikan keadilan ditegakkan, melalui investigasi yg jujur, transparan, dan akuntabel.

Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka. Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka. Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi. Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan. Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal. Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini. Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa? Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon. Ini ada sejarahnya. Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak. Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain. Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut. Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta. Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan. Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia. Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*

@panca66 Sepedanya mahal tuh 😊

Tadi pagi gowes lagi setelah agak lama nga gowes. Itung2 persiapan menghadapi krisis energi. Kemana-mana naik sepeda, sesuai anjuran kanda Bahlil, hahaha🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Tak Mau Dianggap Kalah, Trump Ubah Tujuan Perang Iran internasional.kompas.com/read/2026/04/0…

PBB Konfirmasi 2 Lagi Personel UNIFIL Gugur Berasal dari Indonesia internasional.kompas.com/read/2026/03/3…

AS Mau Serbu Jalur Darat, Iran Mobilisasi 1 Juta Warga untuk Perang Total investor.id/international/…

Welcome to the world ARJUNA HANYOKROKUSUMO YUDHOYONO (AHY Jr) Turut berbahagia Mas Ketum/Menko @AgusYudhoyono AHY dan Mbak @AnnisaPohan atas kelahiran putra ke-2. Semoga ananda menjadi anak yang shalih, berbudi luhur dan berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tua serta nusa dan bangsa. Aamiin YRA.

Prof. Juwono Sudarsono Wafat, Ibas: Indonesia Kehilangan Guru Bangsa yang Bersahaja - Wartakotalive.com ⁦@Edhie_Baskoro⁩ wartakota.tribunnews.com/news/885739/pr…

Ketika wartawan bertanya, “apakah Anies diundang dalam acara Open House di Cikeas?”, tentu kami jawab dengan jujur dan apa adanya, bahwa memang tidak ada undangan khusus utk beliau. Dalam tradisi open house atau halal bihalal, memang tidak selalu ada undangan khusus, meskipun utk acara Open House ini, para kader diundang panitia secara khsusus, tentu untuk kepentingan mempersiapkan tempat dan makanan. Siapa pun yg berkenan bersilaturahmi tentu kami sambut dengan baik. Yang perlu diketahui, apa yg kami sampaikan hanya menjawab pertanyaan wartawan secara faktual, bahwa tidak ada undangan khusus, bukan berarti tidak diterima. Justru pintu kami terbuka.

Pernyataan MMD sangat jelas: bukan sekadar ‘sesuai UU’, tapi mengapa dan ada apa? Publik itu butuh transparansi. Yang lebih penting adalah alasan di balik keputusan itu. Kepercayaan pada KPK pun terus tergerus sejak revisi UU di era Jokowi. Timbul pertanyaan: adakah kemauan politik serius di era Prabowo Subianto utk memperbaikinya? — KPK Klaim Status Tahanan Rumah Gus Yaqut sesuai UU, Mahfud MD: Ditahan di Rutan juga sesuai UU nasional.sindonews.com/read/1691011/1…

@YanHarahap Baru tahu, kalau halal bi halal, open house, pakai undangan.

Anies Datang Meski Tak Dapat Undangan Khusus Halal Bihalal ke Rumah SBY, Demokrat: Masa Kami Tolak tribunnews.com/nasional/78087…

Anies Datang Meski Tak Dapat Undangan Khusus Halal Bihalal ke Rumah ⁦@SBYudhoyono⁩, ⁦@PDemokrat⁩ : Masa Kami Tolak - Tribunnews.com tribunnews.com/nasional/78087…

@SBYudhoyono Betul Pak SBY. Krisis sering datang berulang. Keputusan berani memang tidak selalu populer. Pesan Pak @SBYudhoyono ini benar2 relevan. Bola ada di tangan Pak @prabowo , rakyat kecil harus tetap menjadi prioritas.

Dari Singapura saya ikut mengamati gejolak pasar global, utamanya harga minyak, gas dan BBM. Meskipun harga energi masih sangat fluktuatif, tetapi dampak buruknya sudah dirasakan oleh semua negara. Termasuk Indonesia. Banyak negara, termasuk yang ada di Asia, telah melakukan langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan ekonominya. Caranya berbeda-beda, tetapi saya pandang masuk akal. Hari ini, 25 Maret 2026 saya juga menyimak kebijakan pemerintah Filipina dan Korea Selatan yang disampaikan oleh para presidennya. Untuk Indonesia, kita tak perlu panik. Meskipun, langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tidak tepat. Waktu memimpin Indonesia dulu saya mengalami krisis yang sama. Meroketnya harga minyak terjadi pada tahun 2004-2005, kemudian tahun 2008 dan yang terakhir tahun 2013. Harga minyak yang meroket sangat memberikan tekanan pada ekonomi kita. Fiskal dan defisit APBN melebar, inflasi atau stabilitas harga terguncang dan dampak terhadap kaum tak mampu sangat terasa. Meskipun pahit dan tidak mudah, kita pilih kombinasi kebijakan yaitu penambahan subsidi dan penaikan harga BBM. Pemerintah juga melakukan kampanye penghematan energi besar-besaran. Ketika saya putuskan dan ambil langkah-langkah seperti itu, gelombang pro dan kontranya tinggi sekali. Parlemen gaduh dan unjuk rasa tak terhindarkan. Tapi, akhirnya, ekonomi kita selamat dan masyarakat tidak mampu dapat kita lindungi melalui program BLT. Saya memantau pemerintahan Presiden Prabowo juga telah mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Saya dukung gerakan penghematan energi untuk mengurangi angka defisit anggaran. Untuk menyelamatkan APBN 2026 pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya, beberapa opsi dapat dipilih oleh pemerintah. Yang penting ekonomi kita selamat ~ termasuk terjaganya pertumbuhan (growth), terkelolanya inflasi (stabilitas harga) dan tercegahnya PHK besar-besaran (job security). Dan yang sangat penting adalah tetap terlindunginya saudara-saudara kita kaum tak mampu yang pasti hidup mereka makin sulit. *SBY*

Penangkapan pelaku ini penting, tp publik menunggu keberanian aparat membongkar siapa “dalang” utamanya. — TNI Tahan 4 Anggota BAIS dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus tempo.co/politik/tni-ta…

TNI Tangkap 4 Tentara Terduga Penyiram Air Keras Aktivis KontraS cnnindonesia.com/nasional/20260…