arab

Akhirnya mulai kelihatan juga denyutnya. Ratusan mahasiswa di Semarang geruduk Kodim. Bukan sekadar demo biasa, ini sinyal kalau ruang sipil makin terasa sempit. Tuntutannya jelas: Turunkan Prabowo–Gibran, tarik militer dari sipil, sampai usut tuntas kekerasan. Kalau mahasiswa sudah turun dengan tuntutan sekeras ini, biasanya ada dua kemungkinan: didengar… atau ditekan. Gimana lur? Apa yang akan terjadi? Di dengar atau ditekan?

@coffebit seporsi kekalahan

Pap pacarmu yang sexy itu dong

@jpbeem backingan pusat sama mental loslosan

orang yang resign without backup plan, backingan kalian siapa?😭

Mampus aku! Kalau gitu apa semua orang bisa ngaku punya gelar ini-itu & ijazah ini-itu? Toh, kalau ada yang menanyakan keasliannya, jawabannya "Ya yang mempertanyakan yang harus membuktikan". Ini manusia bikin standar moralitas & etika yang memalukan!

@bearnotber makasih ya ber

kamu memang paling top! keren! jos! mantap! dua jempol! 🐸

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

@Zeefire02 gokkkk negoro opo iki rek

Gak tau males ahh pengen jadi DPRD

Kita lg menyaksikan sejarah (proyek korup sistematis paling besar di sejarah Indonesia) Ak ingat dulu pas korupsi e-ktp yg 2 triliun. It truly feels VERY big and massive. Tapi sekarang? 1,5 hari MBG 😂

@bearnotber kasih ber jangan kayak orang tipis

ambil

orang ngga kompeten pada gede gede ya gajinya 🙂

يا عالم شلون الحكم مشى هاللقطه!!!!؟؟؟؟؟ 😅😅

dirampok negara tiap hari di depan mata kita sendiri.

@memedddd_ @kehidupangs kerja bakti ta?

@kehidupangs nggak digaji

ketakutan gen z pas kerja: 1. di @ di grub 2. wifi lemot 3. gabisa tenggo apalagi?

mf arrived with nothing but tactics

ternyata negara ini MAMPU loh ya ngasih tunjangan sarana prasarana layak ke satu aspek kalau ada POLITICAL WILLnya. bayangin betapa makmurnya guru-guru kita di pedalaman. bayangin akan betapa majunya pendidikan dan sdm kita kalau fasilitasnya jor-joran gini. what a dream. 🤤

Akhirnya, salah satu project terbaik ini resmi rilis. Kolaborasi dengan klub sepak bola itu gak harus jersey! Dalam dua tahun terakhir, seluruh produk Nivelcrack menjadi tanggung jawab saya. Berikut adalah item-item yang kami siapkan untuk kolaborasi bersama West Ham ini. ⚒️

Bro sedang memasak

Stop idolizing politicians. They’re our employees!

@Atleti @rfef @CTARFEF rewel ae

Abril empieza como terminó marzo… 🍿Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF.

Ikut urun rembug soal IGRS boleh ya… Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud. Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan “steril” lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun “imunitas” pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan. Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dgn melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan. IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan. 🙏 —— Sosialisasi ESRB di 2016, saat belum ada IGRS: facebook.com/share/1HPkjvh4…