BSB

Kenapa ya DPR III dua kali membatalkan rapat dengar pendapat kasus saya lawan PIK2 milik aguan dan salim? Pertama ketika kasus saya viral (padahal mereka yg undang) dan kedua ketika keluarga saya ketemu dengan pak ketua sendiri, di batalkan pada hari H padahal kami sudah tiba di DPR. Sedangkan kasus lain yg viral langsung di tanggapi. Ada apa @DPR_RI #habbiburohmam ?

🆙 Tak Kenal Takut, @DokterTifa Luncurkan Buku : "Otak Politik Jokowi !!"

Masela lagi, Masela lagi. Penemuan 20+ tahun lalu diklaim komitmen baru. Ini namanya "investasi daur ulang"! ♻️ Mas Teddy, jujur sajalah. Tanpa Masela, [potensi] investasi dari Jepang itu cuma ~Rp 20T (5% x Rp 380T) .…jangan terlalu kreatif poles data

@BangPino__ Logika lebih mudah lagi, kita beli Nasi 1 pring di warung, ternyata cuma habis separuh dan sisa separuh. Apa @KejaksaanRI mau bayar separuh? Yg mau saya tanyakan bgm kira2 tanggapan pemilik warung menurut kalian?

Kmrn Bahlil bilang Matikan kompor, saat masakan sudah matang. 🤗 Kini Kejaksaan Agung pun memiliki logika yang sama, Saat seseorang sewa drone 30 hari, tetiba pemakaian hanya 12 hari dah selesai tapi knp dibayar full 30 hari. Logika yg sama, loe parkir di Mall masuk 15 menit knp hrs bayar parkir 1 jam tidk bayar 15 menit saja. Pejabat pejabat Indonesia, makin kesini otaknya makin kesono. 🤔

Mereka beranggapan dgn membelotnya si Rismon akan membuat ijazah Jokowi jadi asli. Nyatanya publik malah semakin yakin ijazah itu bermasalah. Saya pribadi meyakini ijazah @jokowi itu palsu. Bagaimana dgn anda?

@PaltiHutabarat Proyek @jokowi merusak negara: 1. Ide Nepo Baby 2. Kasus Ijazah yg blm slesai 3. Banyaknya Proyek manfgkrak. 4. Blm lagi carit marut hukum. Awas Pemilu 2029. Jangan sampai terperosok ke dlm gorong2. Panas Trade $ION

Deddy Sitorus: Jahat Kita Sama Rakyat Barang Berdiri Nggak Digunakan, Uang Dibakar Untuk Maintenance IKN.. Ini Kejaksaan atau KPK ga mau periksa IKN sudah dibangun tapi ga Digunakan?! Bisa jadi kerugian negara ini proyek hantu belau..

Faktanya, menurut Policy Research Center (PRC) 88,5% manfaat dari Program MBG dinilai mengalir ke elite dan pejabat politik (44,5%) serta mitra dan pengelola SPPG (44,0%). Bukan kepada anak-anak yang menjadi penerima utama (hanya 6,5%) apalah lagi para guru yg 'hanya' kecipratan repotnya saja. Obrolan yg saya curi dengar dari para mitra/pengelola SPPG di acaranya Badan Gizi Nasional di Bekasi kemarin juga topik fokusnya ke mereka. Mereka yg denial juga adalah bagian dari 88,5% 'penerima manfaat'.

🚨BREAKING NEWS❗ Program MBG dihentikan sementara dan anggaran nya akan di alokasikan untuk sektor pendidikan dan memaksimalkan pembangunan zona industri agar dapat menyerap jutaan tenaga kerja. Selain untuk memaksimalkan sektor pendidikan dan industri, anggaran MBG juga akan dialihkan untuk sektor kesehatan agar nantinya rakyat bisa benar benar mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara. Iki kui Contoh kabar seng tak tunggu-tunggu lur.

@tham878 Ijazah Palsunya sudah terbukti. Tinggal Ijazah Aslinya yg belum terbukti. Bagi yg gagal SNBP jangan sekali2 nyoto yg buruk, tetap semangat, jangan putus asa, jalan halal pasti mudah tenang n tentram.

Drun !!!...udah di tunjukan di gelar perkara khusus

Rakyat pontang panting sendiri tegakkan hukum, seperti tak ada presiden. Gus Nur hendak disogok. Terlapor tak diproses malah mengkriminalisasi pelapor. Terlapor mengadu domba pelapor #RakyatTolakMBGDanBoP #RakyatTolakMBGDanBoP

@secr3thm4nz56 Lha.. ijasah SMA pakai Surat Keterangan apalagi lulus SNBP ya?

ASTAGA... DUA WANITA INI BILANG KERJAAN GIBRAN CUMA BISA TIDUR DAN PLONGA PLONGO....‼️ #PrabowoBikinMaluRI #PrabowoBikinMaluRI 🆘🆗

Merah putih dibalik jadi putih merah. @_TNIAL_ @Puspen_TNI

Masa aksi di hadang sekelompok TNI, di larang melakukan aksi solidaritas untuk Andri Yunus di Kodam Kaltim dan korlap di intimidasi Balikpapan 30 Maret 2026

Indonesia bisa menjadi juara dunia penggundulan hutan . Selama pemerintahan Pak Wowo , Indonesia sudah kehilangan hutan yg luas nya 6 kali dari wilayah Singapura , yg di gunakan untuk pertambangan & penanaman sawit . pemerintah kok malah ikutan merusak hutan ? 🙈

@FaGtng Jelas bro.. gak ikut ngitang tp terikut dampaknya.

Ngutang...???

SURAT POLDA ADA YANG HILANG, ADA YANG MUNCUL KEMBALI Tanggal 31 Maret 2026, saya dan pastinya para tersangka dan terlapor sudah menerima surat yang sama. Di negeri ini, kita harus mulai jujur membaca tanda. Sebuah kasus, yang seharusnya sederhana, terang, dan cepat, tiba-tiba berubah menjadi panjang, melebar, dan kabur. Nama-nama daur ulang dimasukkan. Yang tempo hari sempat dipanggil sebagai terlapor: Abraham Samad, Babe Aldo, Mikael Sinaga, Febriansyah, muncul lagi dalam surat. Sementara Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis yang sudah metamorfosis, lenyap dari daftar. Eits, jangan lupa masih ada nama Rismon Hasiholan Sianipar sebagai tersangka! Misi RJ gagal total! Pertanyaannya sederhana: ini penyidikan, atau pengaburan? Karena setiap nama yang ditambahkan, bukan hanya menambah subjek. Ia menambah waktu. Akan ada konsekuensi setiap nama akan memanggil Saksi dan atau Ahli untuk dirinya. Dan itu akan menambah alasan mereka untuk berkata: “Kami masih dalami.” Lalu pasal-pasal disusun berlapis. KUHP. UU ITE. Pasal ini. Pasal itu. Ada pasal yang dimigrasi ke KUHAP baru. Ada pasal selundupan yang tiba-tiba muncul dadakan. Seolah-olah mereka sedang bekerja keras. Padahal, bisa jadi, yang sedang dibangun bukan konstruksi kebenaran, melainkan konstruksi ketidakselesaian. Karena semakin banyak pasal tambahan, semakin banyak jalur, semakin banyak kemungkinan, Maka sebuah perkara Ijazah yang mudah sekali diselesaikan, tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan waktu terus berjalan. Dari 2025 masuk 2026 Menuju umur setahun. Namun statusnya tetap sama: penyidikan. Tidak naik. Tidak turun. Tidak selesai. Hanya: digantung. Di titik ini, publik harus bertanya lebih dalam: Apakah hukum sedang mencari kebenaran? Atau, sedang buying time? membeli waktu? Karena inilah pola yang mulai terlihat: Ketika fakta tidak cukup kuat untuk disimpulkan, maka ia diperluas. Ketika arah tidak jelas, maka ia diperbanyak. Ketika keputusan sulit diambil, maka waktu dijadikan alasan untuk terus diulur seperti tali karet. Kasus ijazah palsu bukan lagi sekadar proses hukum. Sekarang bermetamorfosis menjadi sebuah manajemen ketidakpastian. Kasus dijaga tetap hidup, cukup untuk menekan, cukup untuk mengendalikan, tapi tidak cukup untuk diselesaikan. Dan di situlah letak bahayanya. Karena hukum yang tidak menyelesaikan, akan berubah menjadi alat. Bukan alat keadilan. Tapi alat penundaan. Bukan alat kebenaran. Tapi alat pengendalian. Maka hari ini, kita tidak sedang menyaksikan siapa benar dan siapa salah. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dalam: Bagaimana sebuah kasus bisa diperpanjang, tanpa pernah benar-benar dituntaskan. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya keadilan. Tapi juga kepercayaan. Jika hukum hanya menjadi cara untuk membeli waktu, maka cepat atau lambat, rakyat akan berhenti percaya bahwa kebenaran akan pernah benar-benar tiba.

Logika "Kalau ijazah benar bener aseli, maka 1. Tidk perlu buzzer 2. Tdk perlu lawyer 3. Tdk perlu penjilat 4. Tidk perlu preman 5. Tdk perlu pembelaan...

Ini demo baru2 ini kan? Rupanya demo skrg tidak tersorot o/ media massa... Ada apa? Takut nyebar & mempengaruhi daerah lain shg ikut demo Ato ada "perjanjian" bhw media tdk boleh meliput demo mahasiswa (hampir mirip dg media tdk boleh memberitakan bencana Sumatera Aceh kmrn)?

@Srik4ndiMuslim2 Ijin post #GMMTVFANIVAL2026xJossGawin

Guys, sila reply atau QRT twit ini dengan bukti login di Muhammadiyah kalian. Cenblue ataupun centong, klo keciduk follow MGL kayak @bolongaritt, nanti kita mutualan.. 😍😍😍