Adithia🇵🇸

Melakukan ketaatan itu penat, namun banyak manfaat yg akan kita tuai nantinya.. Melakukan maksiat itu nikmat, namun banyak kegelisahan serta penyesalan yg akan kita rasakan nantinya..

Ada juga ni kepsek yg menolak dengan alasan tugas guru terganggu dan limbah buangan MBG juga tak ada☺️

@karf1anda Sambel rujak

Akhirnya ketemu footagenya, clear ini jelas terowongan di tutup full ambulan ga bisa maju, sesuai kesaksian kawan disana. MAU BERKILAH APA LAGI KALIAN?

Eh mo nanya aja ya.. nanya aja jangan marah. Kalian anggota TNI dan Kepolisian yang pangkat rendah, gaji kalian kan rendah juga kan ya? I mean, tujuan hidup kalian jadinya apa? UU TNI dan RUU Polri ini kan bikin jabatan untuk memperkaya yang berpangkat tinggi aja? Lalu gimana nasib kalian? Kok kalian gak diperjuangkan kenaikan remunerasi/gaji/atau apa gitu oleh mereka? Lalu kalian diam? Malah dikerahkan untuk support UU baru yang mengenyangkan mereka aja.

Kalian hebat! Luar biasa!! TERIMA KASIH UNTUK SEMUA YANG BEGERAK!!

EPIC MOMENT. Momen menarik saat Aksis Indonesia Gelap dari berbagai daerah.

Dari Debat Calon Presiden kemarin sudah di jelaskan oleh Anies Baswedan !

@AnindikaRama Bener rakaa, gasuka bgt inii😭😭

Ada banget bapak-bapak sendawa pas teraweh, baunya lontong oncom.

Pemangkasan Anggaran, Potensi Sabotase, dan Terciptanya yang Rezim Baru Di tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,63 triliun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp22,54 triliun, serta program riset yang dipangkas 20% dari anggaran sebesar Rp1,1 triliun. Nah anehnya, anggaran untuk Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ikut dipangkas, sehingga memicu reaksi dari masyarakat karena dianggap lebih mengutamakan sektor keamanan daripada kesejahteraan publik. Beberapa hari terakhir ini saya bertanya-tanya, “Kenapa bisa anggaran untuk keperluan masyarakat dipangkas, sedangkan untuk keamanan tidak?”. Di sisi lain, terjadi carut marut kebijakan seperti pembatasan pembelian LPG 3 Kg yang menimbulkan efek keresahan hingga kematian, yang akhirnya kebijakan itu dicabut oleh Prabowo. Saya pun sempat mencuitkan statement di akun X saya, bahwa saya merasa ada upaya sabotase atas berbagai kebijakan yang berhubungan dengan efisiensi anggaran ini. Nah yang jadi pertanyaan saya selanjutnya yaitu, “Apakah ada potensi sabotase yang bertujuan untuk menciptakan chaos? Untuk mengguncang stabilitas pemerintah? Dan, apakah hal ini dapat memicu terciptanya rezim yang baru?”. -Sebuah Esai-

🤣

Semoga cepet sadar dan bertanggung jawab yahh☺

TEKA TEKI

Stay safe teman-teman yang ikut turun ke jalan, masa depan demokrasi negeri ini ada di tangan kalian 🫡💪🏼🥺

Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya: 1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya. 2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem. 3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita: a) NasDem dikasih ancaman kasus, b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU, c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur. 4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai. *** Berhenti dulu. Ada keributan lain 5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik: a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka, b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi, c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada, d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan. 6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini. *** Kembali ke lanjutan nomor 4: 7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka. Mereka juga terganjal threshold 20%. 8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting: a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung. b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5% 9) Implikasinya: a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman, b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada. 10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain. *** Yang krusial: 11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga. a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU, b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet. *** Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.

Semua yg telah terjadi adalah atas izin Allah SWT. Manusia hanya berencana, tetap Allah lah yg menentukan. Terima kasih untuk yang sudah bersabar juga merelakan, dan terima kasih untuk yang sudah berjuang.