firdaus

@03__nakula Nadiem tumbal? Harapan untuk nyanyi dan narik Genk Oslo? Rupanya fals dan cuman suara bisik bisik aja. Ya udahh...nasib di tanggung sendiri.

Asal usul kasus Chromebook berawal dari sini. Pahamkan siapa yang kepentingannya terganggu. 🤭

@Penuhharapan8 @MenteriPekerja dan karena habibi bisa bikin kuat IDR.Habibi di tikam

@MenteriPekerja Baru kali ini rupiH anjlok parah malah saling lempar. Saat bj habibie jadi presiden ga ada tuh saling lempar. Fokus bersama, duduk bersama untuk menyelamatkan ekonomi indonesia. Bukan tiap pidato yang dibahas MBG, kopdes dan antek asing

Menurut kalian siapa sih yg harusnya menjadi penanggung jawab utama terkait melemahnya rupiah sampe 17.500 an di 2026 ini? Kementerian Keuangan vs Bank Indonesia? sebelum jawab mimin kasih bahan diskusi di bawah.

@bachrum_achmadi yg jadi gerbong reformasi itu ya?trs kami rakyat dapet apa hasil refomasi itu?Sampah!!!di warisin omnibuslaw,utang whoos?di warisin pemilu yg cuman urut kacang ganti kekuasaan?di warisin generari tiktok dan generasi pinjol?Reformasi Sampahhhh!!!!!!!

Gitu2 beliau profesor, pernah jd ketua MPR, pendiri PAN, pernah ketua PP Muhammadiyah, doktor dr LN. Awak satupun blm bisa ikuti! 😁

@saptaipb Biarin aje nape...

Tolong jangan ada yang ngambil KPR 40 tahun ya, Itu Ngeri banget..

@OniSuryaman yg harus di hilangkan adalah "Jalur khusus anak bapak" jadi semua anak bangsa punya hak yg sama.

Unpopular opinion. Bisa gak sih rekrutmen tentara dari akmil itu dihilangkan. Jadi gak ada sekolah yang setelah lulus langsung jadi perwira. Kalau mau jadi perwira, harus masuk dari bintara dan tamtama. Nah, perwira itu diseleksi dari bintara yang punya kemampuan. Boleh lah ada jalur fast track dari bintara yang memang terlihat berprestasi dan pintar.

@LambeSahamjja yg minta gak stabil siapa? elit politik rakus dan oligarki kan?

Guys, ada situasi yang menurut gue menggambarkan dengan sangat jelas salah satu masalah terbesar yang membuat investor asing ragu masuk ke Indonesia. BYD produsen kendaraan listrik terbesar di dunia dari China sudah investasi besar-besaran di Indonesia. Bangun pabrik. Buka jaringan penjualan. Komitmen jangka panjang ke pasar domestik. Dan sekarang mereka harus berbicara ke publik soal satu hal yang seharusnya tidak perlu mereka khawatirkan: regulasi yang tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi: Pemerintah baru saja merilis Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama untuk kendaraan listrik. Sebelumnya kendaraan listrik mendapat insentif fiskal yang sangat menarik. Tidak ada PKB dan BBNKB. Itu adalah salah satu alasan utama kenapa BYD dan produsen EV lain mau masuk dan investasi di Indonesia. Sekarang kebijakan itu berubah. Dan BYD harus angkat bicara. Kalimat BYD yang paling penting: Luther Panjaitan Head of Public & Government Relations BYD Indonesia berkata: "Satu hal yang penting adalah stabilitas policy dan regulasi yang ditetapkan berdasarkan kami dalam menentukan jangka panjang baik untuk strategi penjualan, produksi, manufaktur, dan strategi harga." Dalam bahasa yang lebih langsung: kami sudah investasi di sini berdasarkan regulasi yang ada. Kalau regulasinya tiba-tiba berubah seluruh kalkulasi bisnis kami ikut berubah. Kenapa ini masalah besar bukan sekadar soal pajak mobil listrik: Pajak kendaraan listrik itu sendiri mungkin bisa diperdebatkan secara teknis. Gaikindo bahkan bilang ini adil karena mobil listrik juga pakai jalan. Argumen itu masuk akal. Tapi yang lebih serius dari soal pajaknya adalah preseden yang diciptakan oleh perubahan kebijakan mendadak ini. Setiap investor yang mau masuk ke Indonesia dari sektor manapun melakukan kalkulasi berdasarkan regulasi yang berlaku saat mereka memutuskan investasi. Mereka membangun proyeksi keuangan. Proyeksi balik modal. Strategi harga. Semua berdasarkan asumsi regulasi yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Kalau regulasi bisa berubah mendadaktanpa masa transisi yang memadai, tanpa konsultasi yang cukup dengan industri maka seluruh kalkulasi itu bisa runtuh dalam semalam. Dan investor yang rasional akan memasukkan faktor itu ke dalam keputusan mereka: Indonesia adalah pasar dengan regulatory risk yang tinggi. Dan ini bukan kejadian pertama: Inilah yang membuat situasi ini jauh lebih serius dari sekadar satu kebijakan. Pola regulasi yang tidak konsisten di Indonesia sudah sangat dikenal oleh komunitas investor internasional. Kebijakan dibuat. Investor masuk berdasarkan kebijakan itu. Kebijakan berubah. Investor kena dampak. Tambang nikel kebijakan ekspor berubah berkali-kali. Sawit tarif dan regulasi berganti-ganti. Fintech kerangka regulasi yang terus bergeser. Dan sekarang kendaraan listrik insentif yang menjadi daya tarik utama tiba-tiba dikenai pajak. Setiap perubahan itu mungkin punya justifikasi masing-masing. Mungkin ada yang memang perlu dikoreksi. Tapi pola perubahannya yang tidak dapat diprediksi itulah yang merusak kepercayaan. Soal subsidi BBM yang BYD sebenarnya angkat dan ini poin yang paling sering diabaikan: BYD mengingatkan satu hal yang sangat valid: kendaraan listrik bukan hanya soal industri otomotif. Ini soal pengurangan beban subsidi BBM yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar APBN Indonesia. Setiap mobil listrik yang beroperasi adalah satu lebih sedikit mobil yang membutuhkan BBM bersubsidi. Di skala nasional kalau adopsi EV meningkat signifikan penghematan subsidinya bisa sangat besar. Memajaki kendaraan listrik di saat penetrasinya masih rendah justru memperlambat adopsi yang sebenarnya menguntungkan APBN dalam jangka panjang. Ini adalah trade-off yang seharusnya dihitung dengan sangat hati-hati sebelum kebijakan pajak ini dirilis. Dan pertanyaannya adalah: apakah perhitungan itu sudah dilakukan dengan cukup serius sebelum Permendagri ini ditandatangani? Soal ironi yang paling menyakitkan: Pemerintah termasuk Presiden Prabowo berulang kali menyatakan ingin menarik investasi asing sebesar-besarnya. Indonesia punya ambisi besar di hilirisasi. Di industri baterai. Di rantai pasok EV global. BYD adalah salah satu pemain terbesar di ekosistem itu. Mereka sudah masuk. Mereka sudah investasi. Mereka sudah bangun pabrik. Dan sekarang mereka harus keluar ke publik untuk mengatakan: tolong, kami butuh kepastian regulasi. Itu bukan kalimat yang seharusnya perlu diucapkan oleh investor yang sudah ada di dalam. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara pemerintah mengelola hubungannya dengan investor. Yang seharusnya dilakukan: Kalau memang ada kebutuhan untuk menerapkan pajak pada kendaraan listrik yang argumennya bisa diperdebatkan maka minimal ada tiga hal yang harus dilakukan: Pertama: konsultasi publik dan industri yang memadai sebelum kebijakan ditetapkan bukan setelah kebijakan sudah keluar. Kedua: masa transisi yang jelas misalnya kendaraan yang sudah dibeli sebelum kebijakan berlaku tidak terdampak, atau ada masa grace period dua sampai tiga tahun. Ketiga: paket kompensasi atau insentif lain yang menggantikan misalnya insentif di sisi produksi atau infrastruktur pengisian daya supaya momentum adopsi EV tidak terganggu. Tanpa tiga hal itu kebijakan ini tidak hanya memukul BYD. Ini memukul kepercayaan semua investor yang sedang mempertimbangkan masuk ke Indonesia. BYD tidak sedang menolak pajak karena tidak mau bayar. Mereka sedang mengingatkan satu hal yang fundamental: investasi jangka panjang butuh kepastian regulasi jangka panjang. Dan di saat rupiah masih di level Rp17.300, modal asing keluar Rp28 triliun di Q1 2026, dan banyak investor global masih menimbang-nimbang Indonesia sebagai tujuan investasi Mengirim sinyal bahwa regulasi bisa berubah mendadak tanpa konsultasi yang memadai adalah hal terakhir yang seharusnya dilakukan. Narasi "anti antek asing" yang gue sudah bahas sebelumnya dan ketidakkonsistenan regulasi seperti ini keduanya memberikan kontribusi pada satu hal yang sama: membuat Indonesia terlihat sebagai pasar yang berisiko untuk investasi jangka panjang. Dan yang rugi dari situasi itu bukan investor asingnya yang punya pilihan untuk pergi ke Vietnam, Thailand, atau India. Yang rugi adalah Indonesia sendiri. Dan rakyatnya.

@The_RedsIndo trs siapa yg kinerja bener?

Prabowo ini bikin semua presiden pendahulunya jadinya terlihat bener kerjanya. SBY itu nilainya 3/10, Jokowi 2/10 tapi Prabowo ini beneran 0/10. Nepotismenya gila. Temennya ditunjuk jadi Menhan yang ngurusin koperasi. Ajudannya dijadiiin Seskab. Adiknya dikasih jabatan multifungsi. Ponakannya dikasih Deputi BI. Ekonomi lagi ambruk-ambruknya tapi presidennya macem gini. Hancur total.

@geminijahat tajir dari orok. semoga masih punya simpati,nurani

Berikut almamater kepala daerah termuda se-Indonesia. Nomor 16 bikin kamu tercengang 😮

@ardisatriawan pejabatnya maling? pejabat cerminan rakyat. rakyat mau mau aja milih aleg ,pres yg modal bansos tampilan merakyat.

“Negara kita ini kaya, tapi pejabatnya maling semua”

@kipo_opik @aniesbaswedan penentu kemenangan pemilu bukan kelas menengah. penentu kemenangan pemilu di pulau jawa. kemarin di kasih orang pinter(Habibie) di lungsurin di kasih pemimpin stabil di lengserin(soeharto) udah mau stabil(SBY) gak bisa lanjut karena amanat reformasi.

Dulu paling inget pas kampanye pillress pak @aniesbaswedan pernah bilang: kelas menengah adalah kelompok yang sering "terlupakan" oleh kebijakan sosial, krna ga dapet bantuan atau tunjangan Dari pemerintah, padahal mereka rentan terhadap gejolak ekonomi Dan pak anies memaparkan ide - ide nya untuk mendukung kelas menengah ini, tapi Yaa sayang yang menang yg joget-joget 😌

@hasyimmah Intinya semenjak reformasi 98,indo di buat gak stabil dan rusuh di dalam.

Sebagai pengusaha kecil di daerah, saya merasa kita belum lama terbebas dari krisis pandemi Covid-19, eh sekarang sudah kena krisis perang Iran-AS. Bagi saya krisis yang benar-benar krisis itu: krismon 98, pandemi Covid-19, dan sekarang ini. Kalau soal gonta-ganti rezim, bagi saya itu nggak masalah. Tiap rezim punya kebijakan dan kita memang harus jago beradaptasi. Tapi kalau sudah krisis seperti sekarang ini, bagi saya ini berat. Bagaimana dengan Anda?

@Ramadhan_M81 hasil dari reformasi dan demo kakakm kelas tahun 98. dan ada tokoh masyarakat yg selalu dengungkan revolusi. china udeh sibuk bikin robot,indo sibut dugem politik. jahannam sekali yg selalu inginkan revolusi.

Bayangin jadi anak UI lulusan 2024 ke atas. Parameter suksesnya masuk big 4, kerja di SCBD. Gapernah KKN pula. Tapi lowongan yang buka justru pendaftaran SPPI, manajer kopdes, ato guru sekolah garuda… ato opportunity bisnis yg ada itu buka SPPG dan contribute ke Kopdes.

@HisyamMochtar @KPK_RI Liat aja penerima LPDP. anak pejabat, keluarga pejabat yg tau akses dan punya akses juga punya duit untuk bisa TOEL 500.

@Hilmi28 Masih kuat mistis yg diasosiasikan dengan kearifan lokal membuat Indonesia lambat maju

Dengan modal SDA melimpah diantaranya penghasil CPO & nikel terbesar di dunia, penghasil timah no 2 dunia, batubara no 3 dunia, salah satu penghasil emas terbesar dunia juga hasil laut no 2 dunia dan pemilik hutan salah satu yg terluas di dunia, maka harusnya rezim siapapun akan mampu membawa rakyat Indonesia makmur & sejahtera...dgn catatan semua SDA dikelola dengan jujur & amanah utk kepentingan rakyat bukan oligarki serta tdk dikorupsi!

@rsngprad di pabrik semiconductor 17 tahun. dapet tawaran dari pabrik lain dengan kenaikan mendekati 50%

Kepo deh berapa lama kalian bertahan di kerjaan pertama 6 bulan? 1 tahun? 3 tahun? Dan kenapa cabut? Ada yang masih inget ga?

@AraituLaki @apriansyah82 Siapa orang gila yg nyuruh naikin harga bensin?

@apriansyah82 Cmn Orang Gila yg nyuruh naikin harga bensin

Teruntuk Semua Akun,. yg Bilang Kenaikan Harga BBM NON SUBSIDI tdk mempengaruhi Roda Perekonomian, dan merupakan Kebijakan Yg berPihak thdp Rakyat Kecil,. Coba Klean Cari Cermin.. Ngaca! pastikan Kalian itu Orang apa Babi⁉️ Mo akun Dewa kek.. Akun Setan kek.. ttp GobLoG‼️🫵🤬

@LambeSahamjja Kalian kemana waktu KM50? Kalian kemana waktu omnibus law di sahkan,yg secara nyata membuat anak cucu kalian gak ada job security? Kalian kemana waktu UU IKN disahkan ? kalian kemana waktu MK sahkan UU yg meloloskan anak muda tsb bisa jadi wapres? kalian kemana ?????

Artis udah pada speak up Influencer juga udah akademisi juga udah mahasiswa juga udah ini emang kagak mau di gubris kek nya

@LambeSahamjja dari ahli nujum aja.. jadi kalo ada yg mau macem macem cepet di kasih tau pembisik dan segera di santet. dan kalo mau kaya jadi gampang,pake pesugihan dengan tumbal lawan politiknya. anjayyyy...keseringan nonton podcast klenik🤣

Tipe apa lagi yang harus di cobaa??

@sansandsandy @zhil_arf indo gak bisa maju selama masih terkotak kotakan secara suku ras,agama..dan itu tombol ON untuk kerusuhan dan tombol tsb terus di jaga oleh sekelompok invisble elite yg di dukung invisible hand dari luar.

@zhil_arf Unpopular opinion: Sejak merdeka sampai skrg Indonesia tdk prnah bsa menjinakkan militernya. Rezim brganti, tp militernya tetap liar & ga terkontrol. Efeknya macem2, mulai dri pelembagaan preman, smpe ambil alih SDA pakai senjata. Hrs diakui Indonesia sbnernya negara "Warlords"

Dwifungsi ABRI dibentuk pada zaman Soekarno tahun 1957, bukan zaman Soeharto. Apa itu Dwifungsi ABRI? Jabatan? UU? Kenyataannya lebih sederhana: uang. "Nasionalisasi 1957" itu maksudnya semua perkebunan cash crop milik perusahaan Belanda disita oleh AD, di semua daerah. Orang AD langsung menduduki jabatan sipil yaitu jabatan di perusahaan perkebunan. Pada saat yang bersamaan, orang AD tetap menduduki jabatan militer. *Inilah* Dwifungsi ABRI. Nasionalisasi perusahaan asing ini bisa terjadi setelah darurat militer (SOB) dideklarasikan di masa PRRI/Permesta pada masa rezim Orde Lama. Darurat Militer memberikan kekuasaan pada pangdam tiap daerah untuk basically melakukan "apapun". Misalnya, menyita aset perkebunan Belanda yang nilainya fantastis dan mengelolanya seolah milik pribadi. Boleh dong. Kan lagi darurat militer. Bebas. Kalau tidak setuju ditembak. Kekuasaan nekolim perusahaan-perusahaan asing Belanda diganti dengan kekuasaan ireng. Londo putih ditukar dengan londo ireng. Ternyata, kelakuan rezim londo ireng malah lebih red flag. Setelah pertukaran pemain, kualitas manajemen tata kelola perkebunan yang disita ternyata (1) sangat asal-asalan dan (2) sangat rampok. Perkebunan dikelola dengan sangat asal-asalan karena ternyata, gerombolan baru yang sombong dan sok tahu ternyata sama sekali tidak terdidik dalam hal manajemen ataupun teknik kehutanan. Mereka hanya terdidik dalam membunuh orang. Akhirnya ngasal saja. "Sangat asal-asalan" dan "sangat rampok" ini adalah salah satu penyebab langsung robohnya output ekonomi komoditas ekspor Indonesia selama 1958-1967, hiperinflasi, kelaparan massal. Merekalah salah satu dalang terbesar kemiskinan ekstrem di dekade itu. Karena mereka bingung dan ngasal dalam mengelola ekonomi kita. Dan rampok. Orang yang kritis terhadap perampokan nasional sekaligus bencana buatan nasional ini, seperti Buya Hamka, ditangkap dan disiksa. Rule of thumb politik adalah, "di mana uangnya?" Ketika Buya Hamka dipenjara dan disiksa, tanya: "di mana uangnya?" Ternyata uangnya di perkebunan Sumatra. --- Salah satu anak setan yang dibentuk rahim basah berdarah Dwifungsi ABRI yang ngasal dan rampok ini adalah Pangdam IV/Diponegoro, Kolonel Soeharto. Saat itu Soeharto berkuasa terhadap perkebunan cash crop Jawa Tengah bersama gerombolan banditnya seperti Sudono Salim dan Bob Hasan. Di Jawa Tengah, gerombolan bandit liar yang diketuai Soeharto ini mencuri kayu bulat, beras, hasil gula, bahkan truk-truk tentara milik negara yang disalahgunakan untuk mengangkut komoditas-komoditas curian itu. Sungguh serakah, truknya ikut dicuri. Sebanyak 200 buah truk milik AD diam-diam dijual Soeharto ke seorang makelar bernama Tek Kiong. Barangkali Soeharto bukan bandit paling cerdas, karena buktinya ia berhasil tertangkap basah oleh PARAN, lembaga antikorupsi yang dibentuk KASAD A.H. Nasution yang panik melihat gilanya open season korupsi pasca nasionalisasi. Bandit yang lebih cerdas barangkali adalah bandit di perkebunan Sumatra dan Sulawesi, yaitu di daerah perang aktif PRRI/Permesta yang kebun-kebunnya merupakan war goal Pusat. Siapakah nama-nama bandit di sana? Tidak jelas. Itu dia. Cerdas. Soeharto juga barangkali bukan bandit terbesar di zaman Orde Lama. Bandit paling besar dan paling rampok sepertinya adalah Ibnu Sutowo, yang diberikan kendali atas Permina pada tahun 1957 (yang lalu berganti nama jadi Pertamina). Harus diingat bahwa alasan *utama* Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 adalah karena mencari sumber daya migas pasca embargo Amerika. Setelah kita merdeka, seluruh bisnis migas raksasa ini malah jatuh dalam kekuasaan Dwifungsi ABRI di bawah keserakahan Ibnu Sutowo yang sekaligus merangkap sebagai penjahat gangster Mafia Tanjung Priok. Gatot Taroenamihardja, jaksa yang mau mengusut Ibnu Sutowo, tiba-tiba dilindas truk di jalan sampai kakinya harus diamputasi. Setelah PRRI/Permesta ditumpas, gelombang-gelombang nasionalisasi lainnya dilancarkan pada perusahaan asing milik selain Belanda yang sebelumnya tak tersentuh. Perampokan dan miskelola semakin parah selama masa Konfrontasi 1963-1965 pasca penyitaan perusahaan-perusahaan Amerika dan Inggris dan pengusiran para manajer and engineernya. Aset-aset produksi komoditas yang disita itu ikut dirampok habis dan dikelola asal-asalan. Keruntuhan ekonomi Indonesia pun semakin ekstrem, apalagi ketika dicombo dengan (1) kematian Djuanda yang meninggalkan kekosongan IQ pemerintahan dan (2) bencana politik luar negeri Soekarno yang mengakibatkan isolasi internasional. Setelah Soeharto jadi presiden, model sistem perampokan kolonial yang ia bangun di Jawa Tengah kemudian malah diterapkan secara formal dan teratur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Inilah Dwifungsi ABRI. Kontrol Dwifungsi ABRI terhadap Indonesia diamankan dengan kekerasan bersenjata sampai level desa lewat sistem Kodam-Kodim-Korem-Koramil yang ada. Jawa dirampok *dan* luar Jawa dirampok. Uang yang dihasilkan diambil. Inilah Dwifungsi ABRI. Inilah Orde Baru. --- Dwifungsi ABRI adalah rangkap jabatan fungsi militer dengan jabatan fungsi pengamanan produksi uang. Bisnis milik keluarga Soeharto dan struktur mafia nasionalnya diamankan dengan kekuatan senjata Dwifungsi ABRI. Di Kalimantan, Bob Hasan sampai mendapatkan julukan sebagai "Raja Hutan". Uang yang dihasilkan bos mafia hutan nasional ini tentu fantastis. Kelakuan Bob Hasan si Bandit Hutan ini terus berlangsung sampai ia malah ditunjuk jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Maret 1998, yaitu di tengah kepanikan krismon. Dari posisi ini, Bob Hasan berkuasa terhadap seluruh industri dan seluruh perdagangan dan seluruh ekspor impor yang ada di Indonesia, setidaknya selama 2 bulan. Meanwhile, *40%* tanah di seluruh Timor Timur malah dirampok langsung secara pribadi oleh keluarga Cendana yang saat itu telah menjadi the Lord of Crime di Indonesia. Tanah milik penduduk Timor Timur dicuri keluarga Cendana dan penduduknya ditembak. Sepertiga populasi Timor Timur mati dibantai. Orang yang membantai Timor Timur sangat menyeramkan. Misal, dulu santer seorang komandan gila psikopat melakukan pembantaian bersenjata di daerah Kraras di Timor Timur. Seluruh populasi Kraras termasuk anak kecil dan bayi habis dibantai. Menurut atasannya yang resah, A.M. Hendropriyono, tes psikologi komandan itu menunjukkan "G4 alias gila". Anehnya, si gila pembunuh berantai itu malah dibiarkan asyik melanjutkan perburuan manusia untuk dibantai di Timor Timur. Di Aceh lebih seram lagi karena gerombolan bandit yang menduduki Aceh selama DOM bukan hanya mencuri kayu bulat atau menyiksa penduduk atau berburu manusia atau mencuri cadangan migas Aceh, melainkan juga menanam narkoba seperti kartel Pablo Escobar di Kolombia. Tujuannya adalah uang. Aceh luluh lantak, tetapi seluruh Sumatra dan Indonesia juga ikut rusak karena narkoba. Uang dari perkebunan Sumatra dan Sulawesi, uang dari perkebunan Jawa Tengah, uang dari Kalimantan, uang dari Timor Timur, uang dari migas dan kayu bulat dan narkoba Aceh, uang dari seluruh Indonesia, semua uangnya diamankan di bawah kekerasan bersenjata Dwifungsi ABRI. Inilah Dwifungsi ABRI. --- Hari ini, banyak sekali orang yang entah bagaimana punya lahan sawit, tebu, karet, dll sebanyak ribuan bahkan ratusan ribu hektar bahkan jutaan hektar. Dapatnya kapan coba? Kapan belinya? Uangnya dari mana? Kok bisa sih, tiba-tiba ratusan ribu hektar di Aceh atau Kalimantan jadi punyanya si ini dan si itu? Memangnya itu tanah dulunya punya bapak lo?

@komselindo @zhil_arf Gak maju dalam 32tahun? Loe tau IPTN?PT PAL?PINDAD? siapa negara Asean pertama yg bikin jalan tol ? Negara Asean pertama yg assembly pesawat?yg bikin bendungan?

@ae_firdaus @zhil_arf justru kamu tanyalah ke arwah si general, kenapa ga bisa bikin indo maju dalam 32 tahun? berakhir dengan kejatuhan ekonomi (krismon?) deng xiaoping saja bisa majukan cina dalam waktu kurang dari 20 tahun. mahathir bisa selama 21 tahun.

Daftar 8 kebijakan China yang bagus: 1. Otonomi daerah luas yang dibarengi dengan penangkapan 4 juta orang pejabat pemerintah korup. 2. Pembongkaran besar-besaran korupsi militer, & penangkapan puluhan perwira korup. 3. Pemusnahan 1.7 juta orang preman. 4. Pendidikan yang masif dan maju. 5. Pemusnahan spekulasi harga aset properti. "Rumah dibangun untuk ditinggali." Yang ini sedang *dicoba* dilakukan. Meski niatnya jelas, hasilnya tidak terlalu jelas. Tetapi, yang jelas China berhasil menghindari kolaps sistemik ala 2008 dalam kasus Evergrande. 6. Penciptaan ekosistem industri pabrik, IPTEK, dan pasar ekspor yang sangat canggih dan dalam, via kombinasi perencanaan matang dan kompetisi Darwin ekstrem. Di China, para inovator calon konglo didukung pemda, difasilitasi infrastruktur, *dan* disuruh sadis saling bunuh. Para pemda sendiri berkompetisi ekstrem dengan pemda lain dalam membangun pabrik, infrastruktur, suplai listrik, talenta IPTEK, dan reformasi birokrasi yang sangat pro-pabrik. 7. Digitalisasi layanan publik. Dari lapor polisi karena mobil digores hingga konsultasi tentang kepatuhan bisnis pribadi terhadap perda, semua tuntas lewat hotline 12345. 8. Pemisahan antara pekerjaan intel anti oposisi (dipegang MSS) dengan pekerjaan polisi (dipegang polda). Polisi China menjadi lebih profesional karena "pekerjaan kotor" sudah dilimpahkan ke tempat lain. Idealnya ya "pekerjaan kotor" ini sebaiknya dibubarkan saja. Tapi kalau tidak mau membubarkan, minimal dipisah jauh-jauh dari rakyat langsung. --- "Otonomi daerah adalah buruk karena dinasti politik, kades, preman daerah, dan raja-raja kecil sangat korup." Ya kalau begitu tangkap saja. Kalau melawan, tembak saja. Di China, 4 juta orang pejabat korup diburu sampai desa-desa dan ditangkap sejak 2011. Yang melawan ditembak. Hari ini otonomi daerah di China sangat luas. --- Tiga poin pertama bisa disimpulkan sebagai berikut: 1. Tembak preman 2. Tembak preman 3. Tembak preman Kalau disesuaikan ke rasio jumlah penduduk Indonesia, berarti kita harus: 1. Menangkap sedikitnya 800.000 orang pejabat pemerintah Indonesia yang korup, 2. Membasmi puluhan preman berseragam berpangkat tinggi yang rampok dan ketinggalan zaman, serta 3. Memusnahkan minimal 350.000 orang preman. Deng Xiaoping menurunkan tentara dan menuntaskan Poin 3 dalam waktu tiga tahun, yaitu 1983-1985. 1.7 juta orang preman dimusnahkan habis dari muka publik. Xi Jinping sepertinya butuh tiga periode kekuasaan untuk melakukan Poin 1 dan 2, bisa jadi lebih. Puluhan perwira korup ditangkap.