Agus Gomala

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

These are the same survival skills you need to always remember.

@SmwGwOto Untuk Fortuner tahun berapa nih Om

Sholawat adalah salah satu manifestasi positif utk bisa fokus dan termotivasi demi mendapatkan tujuan yg di inginkan. Klo minto, habis "Sholawatin", beli part mobil yg diinginkan, pajang atau pakai biar ingat terus. Belum mampu beli LC300, beli steer nya dulu, pasang di Fortuner, sampai akhirnya mampu beli mobilnya utuh. Ada jg yg beli die-cast nyq, pajang poster nya dll. Klo kalian, manifestasi positif yg kalian lakukan saat mau punya mobil apa?

“Yaman” ini bisa jadi isu politik nasional dan bisa merembet ke negara yaman sendiri… Prabowo itu makin kesini makin tidak peka dan goblok dalam menanggapi isu politik ataupun kritik.. Dia blm menyadari kalau dia itu sekarang menjabat posisi presiden/kepala pemerintahan bukan sebagai anaknya soemitro… #prabowo #GOBLOOOOK

@L1L178 Ngak aneh di Indonesia senang mengkambing hitamkan orang

Namanya Slamet Suradio, beliau adalah masinis kereta api KA-225 yang dituduh sebagai terdakwa Tragedi Bintaro pada tahun 1987. Beliau dituduh memberangkatkan kereta api tanpa seizin petugas KPKA. Padahal saat itu beliau telah menerima surat PTP Yang artinya diizinkan berangkat. Namun ternyata ada kesalahan komunikasi antara petugas PPKA St Sudimara dengan St Kebayoran, yang menyebabkan terjadinya insiden hebat ini, mengakibatkan 139 korban meninggal dan 254 orang terluka. Pak Slamet juga dituduh melompat keluar dari lokomotif sesaat sebelum tabr*kn terjadi untuk menyelamatkan diri. Padahal Beliau sama sekali tidak keluar dan tetap berusaha menarik rem darurat sekuat tenaga, justru yang keluar menyelamatkan diri adalah asisten masinis. * Ternyata dari dulu Indonesia selalu salah memilih tersangka

@mrtweepsID Semua kekacauan hukum berawal dari sini, hukum digunakan dengan like dis like

Keuntungan pakai tenaga outsource/BPO ketika ada case: - ketika case besar bisa langsung cuci tangan - bahasa formalitas pun terbit akan, mengevaluasi menyeluruh - akan memutus kontrak kerjasama dengan PT. TIN - akan memecat karyawan bersangkutan - menjunjung tinggi aturan yang sudah dibuat Easy bukan klarifikasinya?

• 2020 keluar rumah Es Teh Solo di mana mana • 2026 keluar rumah SPPG dan keracunan MBG di mana mana

Diam ngak ada guna, sekalinya ngomong pada OGEB dan nyusahin rakyat.

BREAKING🚨 DIDUGA KARENA ORANG TUANYA KRITIS TERJADAP PROGRAM MBG, MURID DISALAH SATU SD DI PEMALANG DIBERHENTIKAN DARI SEKOLAH❗ Seorang Siswa SD Di Kec. Randudongkal, KAB. PEMALANG Diberhentikan dari Sekolah oleh pihak Sekolah. Ini kronologinya 👇🏼

@MariaAlkaff_ @wahyufatihrossi Tangkap Abu Bangsat, Ade Armando dan Grace

Temui Jusuf Kalla, Ormas Islam Akan Laporkan Ade Armando dkk. Sejumlah tokoh dan pimpinan ormas islam menemui Mantan Wapres Jusuf Kalla, di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026) malam. Pertemuan tersebut berlangsung menyusul polemik dugaan penistaan agama yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat terkait ceramah Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM saat Ramadhan. Usai pertemuan, Din Syamsuddin mengatakan polemik bermula dari beredarnya potongan video ceramah berdurasi sekitar 48 detik yang disebut tidak utuh dan cenderung provokatif. Ia menilai penyebaran potongan video tersebut berpotensi memicu perpecahan antar umat beragama. Din juga menyebut adanya rencana sejumlah advokat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan.

@Naandaa27 Negeri para bedebah yang di isi oleh para pecundang penjilat dan penghianat kemudian di kelola oleh para Garong

Ternyata GARONG semua 😂 ------- Jule Nyesel Kamis Negara

@kang___L @TerongU72356816 Tim clurit

Kan yg biasa bilang ,agama dan politik harus di pisah itu cuma .....genjer²

Gak punya akhlak nih telur bauk🤭

@is_pelssy @bagindo_kopi @follow_sahabat @Abe_Mukti @Kemdikdasmen @Gerindra Hancur sehancur hancurnya dunia Pendidikan

@bagindo_kopi @follow_sahabat Astaghfirullah 🤦.. Cc @Abe_Mukti @Kemdikdasmen @Gerindra

Lagi2 guru honorer jadi korban... Selama 16 tahun mengabdi di SDN 169 Sadar, Bone, Hervina menjalani peran yang sering dielu-elukan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Tapi realitanya jauh dari slogan. Gaji rapelan Rp700 ribu untuk empat bulan, yang berarti sekitar Rp175 ribu per bulan. Bukan cuma angka, itu simbol betapa rendahnya prioritas terhadap pendidikan dasar dan para pengajarnya. Ironinya, ketika ia membagikan momen sederhana, sekedar rasa syukur karena bisa melunasi utang warung, namun yang datang justru sanksi. Bukan evaluasi sistem, bukan empati, tapi pemecatan. Lebih menyakitkan lagi, keputusan itu disampaikan secara tidak profesional, hanya lewat pesan WhatsApp, bahkan bukan langsung dari kepala sekolah. Di titik ini, publik marah. Dan kemarahan itu masuk akal. Karena yang diserang bukan pelanggaran berat, melainkan kejujuran tentang kondisi yang memang nyata: guru digaji tak layak. Tekanan dari masyarakat, dukungan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), hingga sorotan Komisi X DPR RI akhirnya memaksa Dinas Pendidikan Kabupaten Bone turun tangan. Mediasi dilakukan. Kepala sekolah diminta meminta maaf. Dan keputusan pemecatan itu pun dibatalkan. Akhirnya memang “happy ending”. Tapi jangan buru-buru puas. Karena pertanyaannya belum selesai, kenapa harus viral dulu baru adil? Kenapa harus menunggu tekanan publik untuk memperbaiki ketidakadilan yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Kasus Hervina membuka satu hal yang tak bisa ditutup lagi, masalah guru honorer bukan soal individu, tapi sistem yang membiarkan ketimpangan terus terjadi. Dan selama itu belum dibenahi, cerita serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.

@tb_siswadi >10

Mau ngumpulin orang2 yg pake nomer hp >10th ga gonta ganti. 🙋🏻‍♂️ Biasanya mereka itu setia, bisa dipercaya, menghargai relasi, dan ga dikejar utang. Apa lagi?

@KangManto123 @TerongU72356816

Giliran yg jelek jelek nyebutnya karyawan, Kalau yg bagus bagus nyebutnya Relawan..🗿🗿

@Dospemz Ini sih sama aja pengalihan fungsi dan tugas dengan benturkan warga dengan warga

"Wamendagri minta ASN yang keluyuran saat WFH diviralkan” Tujuannya: 1. Menggeser fungsi pengawasan formal ke tangan publik 2. Membentuk budaya saling curiga, saling menghakimi, dan saling menjatuhkan sesama warga. Jadi sebaiknya diabaikan dan tetap fokus ke MBG 😎

@KangManto123 Mantan anchor koq jadi OGEB gini ya.?!

Anjir, si Grace sampai rela memprovokasi umat seagamanya sendiri demi membela junjungannya... Dunia politik memang sekejam itu ya gaes..

Pernyataan Dandan ini mari kita anggap serius, soalnya ada sekitar 4416 kampus / PT di seluruh Indonesia, artinya dia berharap ada 4416 SPPG, buat melengkapi target 19.000 SPPG akhir tahun, bisa jadi banyak kampus yang menyambut ajakan ini Logika Terbalik Mengapa Kampus Harus Membiayai Program Pemerintah? Pernyataan Kepala BGN ini mengandung cacat logika fundamental, jika program MBG adalah prioritas nasional dengan anggaran triliunan rupiah, mengapa institusi pendidikan yang hidup dari dana terbatas harus mengeluarkan biaya untuk membangun infrastrukturnya? Kampus punya misi pendidikan dan penelitian bukan menjadi kontraktor infrastruktur program yang gagal dikelola pemerintah sendiri. "Peluang Besar", eufemisme untuk beban finansial. Framing sebagai "peluang besar" adalah manipulasi bahasa klasik untuk menutupi pengalihan beban. Peluang besar untuk siapa? Jika untuk mahasiswa belajar, mereka tidak butuh kampus membangun dapur cukup magang di dapur yang sudah ada. Jika untuk kampus dapat revenue, ini pengakuan implisit bahwa MBG adalah skema bisnis, bukan program sosial. Yang jelas, ini "peluang besar" bagi BGN untuk menambah jumlah dapur tanpa harus menanggung biaya pembangunan. Pola Sistemik, Ekspansi Tanpa Akuntabilitas Permintaan ini datang dari institusi yang masih punya hutang ke dapur di Kalibata yang belum dibayar, yang menghadapi ratusan yayasan mitra terafiliasi orang dekat pejabat, dan yang mengakui ada politisi meminta jatah dapur. Alih-alih menyelesaikan kekacauan tata kelola ini, BGN malah mencari korban baru: kampus. Ini bukan strategi program, ini strategi pelarian dari tanggung jawab. Anda tidak memperbaiki kebocoran dengan menambah pipa baru; Anda tutup lubangnya dulu. Membajak Independensi Akademik Mengajak kampus "pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri" adalah upaya sistematis membajak independensi akademik. Begitu kampus punya kepentingan ekonomi di MBG, dosen dan peneliti kehilangan kredibilitas untuk mengkritisi program ini. Ketika BEM UGM mengkritik, BGN langsung membantah, bayangkan jika kampus itu sendiri dapat income dari MBG. Ini bukan kolaborasi; ini kooptasi. Anda menciptakan conflict of interest terstruktur agar kampus tidak bisa lagi menjadi watchdog independen. Bukti Ketidakmampuan Manajerial Jika BGN tidak sanggup mengurusi kekurangan ahli gizi untuk dapur yang sudah ada, tidak bisa memperketat seleksi yayasan pengelola, dan tidak mampu mencegah politisasi distribusi dapur, apa jaminan skema kampus tidak akan mengalami nasib sama? Ini seperti manajer yang gagal mengelola 10 cabang, lalu solusinya membuka 100 cabang baru dengan harapan chaos-nya jadi terlalu besar untuk diaudit. Ekspansi bukan solusi untuk incompetence, itu strategi mengaburkan kegagalan. Untuk Siapa Program Ini? Jika MBG benar-benar untuk gizi anak Indonesia, seharusnya BGN fokus memperbaiki tata kelola, memastikan semua dapur existing dibayar, mengeliminasi afiliasi politik, dan meningkatkan kualitas makanan. Bukan malah menciptakan skema baru yang membebankan kampus. Faktanya, permintaan ini membuktikan MBG bukan lagi tentang nutrisi, ini tentang ekspansi ekosistem bisnis katering dengan label program sosial. Dan ketika kampus diminta jadi bagian ekosistem itu, yang rusak bukan hanya program MBG, tapi integritas sistem pendidikan tinggi Indonesia. Kesimpulan Pernyataan Kepala BGN ini bukan inovasi kebijakan, ini adalah bukti kebangkrutan konsep, di mana solusi untuk program yang carut-marut adalah mengajak lebih banyak pihak menanggung kekacauannya.

@ArjayaDirja @taosophie Hahahaha 🤣

Netizen memang sangat detail dan njlimet..😀😀😀 bisa aja!!