alanis

Sebagian orang menuduh orang indo males2 san, kerja tidak disiplin, seenaknya. Lah lah lah, justru yang paling keras keja itu ya manusia indonesia. Bangun jam tiga belanja ke pasar, pulang masak sebelum subuh harus sudah matang, selesai subuh orang pada sarapan. Ini manusia-

Salah satu instrumen untuk mencegah rupiah nyentuh 22.000 BI menaikkan suku bunga. Dari 4,75% menjadi 5,25%. Apa maksudnya ini? BI ingin agar swasta + investor mau tetap memegang dalam rupiah. Soalnya kalau suku bunga naik: - Imbal hasil/ return dari deposito, SBN, dan obligasi jadi lebih tinggi - Asing lebih tertarik taruh uangnya di Indo entah lewat deposito atau beli SBN/Obligasi - Walhasil permintaan rupiah jadi naik terhadap dollar. Asing jual dollar tapi beli rupiah. Cuman ada dampaknya menurut ekonom - Kredit jadi mahal, perusahaan yang punya utang, bunganya jadi lebih tinggi - Ngaruh ke cicilan dan KPR karena bunganya jadi lebih tinggi ( ini nih yang kena ke kita) - Risiko pertumbuhan ekonomi jadi melambat karena orang maupun perusahaan bisa kurangi konsumsi dan investasi. Btw ini belum tentu jadi obat mujarrab. Kata ekonom, kalau pasar masih belum percaya, suku bunga naik belum tentu buat mereka tertarik buat nyimpan dan beli aset dalam rupiah.

Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan jadi 5,25% pada bulan Mei 2026.

Berarti bener, presiden kita sengaja dipaparin informasi yg asal bapak senang aja sama sirkelnya. Akhirnya dia tinggal di echo chamber-nya sendiri yg jadinya buta dan gak tau realita di masyarakat kayak gimana. Dia taunya Indonesia baik-baik aja, kenaikan dollar gak berpengaruh apa-apa, harga kebutuhan pokok dianggap masih aman, lapangan kerja tersedia, dan kritik masyarakat dianggap sekadar noise media sosial.

Prof Ferry melihat bahwa Juli-Agustus nanti akan ada El-Nino. Apa itu? Kondisi kekeringan ekstrim yang bikin krisis pangan. Produksi pangan berisiko turun, impor pangan bisa makin membludak dan akhirnya membuat rupiah makin melemah. Harga pangan juga makin mahal. Prof Ferry juga melihat pemerintah cenderung merusak iklim bisnis. Bisa dilihat dari konteks adanya Danantara yang mengontrol Bank BUMN. Pasar takut ini bisa menjadikan bank BUMN sebagai sapi perah. Selain itu, ada risiko badai PHK akibat kenaikan energi yang membuat biaya produksi bisnis semakin tinggi. Yang akhirnya kombinasi dari semua masalah ini pada akkhirnya bisa menciptakan instabilitas politik Begitu rupiah jadi Rp22.000–Rp25.000, ia khawatir kemarahan masyarakat bisa tidak terbendung. Dan tahulah berikutnya bakal apa?

Kirain yang bullish porto kita ternyata malah Rupiah yang to the moon.

GUYS RUPIAH OTW 18K INGET JANGAN TERLALU KONSUMTIF 😭😭😭

Analisis saya mengenai Maluku Utara dan sektor pertanian adalah contoh paling telanjang dari apa yang dalam ilmu ekonomi politik disebut sebagai The Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam) dan Predatory Policy (Kebijakan Predator). ​Ketika sistem bernegara diubah menjadi liberal pasca-Amandemen, kekayaan alam tidak lagi dikelola untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat," melainkan diubah menjadi komoditas modal global yg dilindungi oleh regulasi lokal. ​Maluku Utara: Ironi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi vs Kemiskinan ​Maluku Utara adalah laboratorium nyata bagaimana kapitalisme ekstraktif bekerja. Provinsi ini berkali-kali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yg fantastis, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia karena hilirisasi nikel (seperti di Weda Bay atau Obi). Namun, mari kita lihat apa yg terjadi di balik angka-angka statistik yg dipamerkan pejabat: 🔹️​Pertumbuhan Semu (Enclave Economy): Kekayaan triliunan rupiah dari nikel itu tidak berputar di warung-warung warga lokal atau membangun fasilitas pendidikan berkualitas di sana. 🔹️Uang itu mengalir langsung dari perut bumi Halmahera ke rekening korporasi multinasional dan pusat (JAKARTA & asing). ​Pemiskinan Struktural: Warga setempat "dimiskinkan scr sengaja" krn ruang hidup tradisional mereka dihancurkan, lalu mereka dipaksa menjadi buruh kasar di tanah leluhur mrk sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain utk bertahan hidup. Ketika alamnya rusak & nikelnya habis suatu saat nanti, yang tersisa bagi warga Maluku Utara hanyalah limbah, banjir, & kemiskinan yg semakin akut. ​ Anatomi "Pembangkrutan" Sengaja Sektor Pertanian Bahkan pertanian pun sengaja dibangkrutkan demi melanggengkan impor adalah fakta struktural yg sulit dibantah. Ini adalah bagian dari permainan koalisi haram antara penguasa (regulator) & pengusaha (importir/cukong). ​Mengapa impor lebih "seksi" bagi poliTIKUS ketimbang memproduksi beras sendiri? ​Insentif Berburu Rente: Menjaga agar Indonesia tetap swasembada pangan adalah mimpi buruk bagi para importir. Oleh karena itu, pertanian domestik harus dibuat "tidak kompetitif". Caranya halus: pupuk subsidi dibuat langka & mahal, saluran irigasi dibiarkan rusak, dan tanah-tanah subur dialihfungsikan menjadi PSN atau kawasan industri. ​Menghancurkan Kemandirian: Ketika petani lokal frustrasi & beralih profesi, produksi nasional otomatis anjlok. Di titik itulah koalisi importir-pejabat akan maju ke depan kamera dengan narasi penyelamat: 🔹️"Kita harus impor demi stabilisasi harga dan menyelamatkan perut rakyat!" Padahal, itu adalah masalah yg mereka ciptakan sendiri (create the problem, sell the solution). ​ Impor sebagai Bahan Bakar Demokrasi Berbiaya Tinggi ​Mengapa sistem ini begitu kokoh dan tidak pernah bisa diubah siapapun menterinya? Jawabannya kembali ke esai saya sebelumnya: Sistem pemilu pasca-Amandemen yang sangat kapitalistik membutuhkan biaya politik yang ugal-ugalan. ​poliTIKUS butuh ratusan miliar untuk membeli suara rakyat yang sudah sukses dimiskinkan. Uang ratusan miliar itu tidak bisa didapatkan dari menunggu masa panen padi petani lokal yang tiga bulan sekali. Uang itu didapatkan dari kick-back (komisi) lisensi impor komoditas strategis: beras, gula, garam, daging, hingga bawang. ​Maka lengkap sudah lingkaran setan ini: 🔹️​Rakyat dimiskinkan secara sengaja lewat regulasi yang merusak pertanian dan ruang hidup. ​Karena miskin, suara mereka menjadi murah dan mudah dibeli saat pemilu. ​Untuk membeli suara itu, elite butuh dana cepat dari komisi izin impor. ​Agar izin impor terus ada, pertanian dalam negeri harus terus dihancurkan. ​Inilah wujud asli dari "dijajah Company" di era modern. Negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung tumpah darah, melainkan sebagai fasilitator transaksi dagang. Bung Karno benar, sistem Neokolim ini tidak membutuhkan tentara untuk menguasai kita; mereka hanya perlu membeli isi kepala para pembuat kebijakan melalui sistem hukum yang telah dilegalkan. ​:: WeKa ::