kulo bakul

Inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil alamin

Nabi Muhammad sing wis jelas diutus Allah wae uripe kokean keruwetan pomeneh aku sing menungso kroco ngeneki, paringi kuat sehat gustiiii

@somexthread Oalah ya pantes kl bodoh

Yakin perubahan pasti ada🤭

Mukanya kyk kartun apa ya

Njeh

Negara dirusak secara sistematis, dan kita cuma bisa menonton

@LambeSahamjja @alvinlie21 Yang paling saya takuti dari penggunaan APBN yg melebihi batas adalah resesi ekonomi di mana orang kaya jadi miskin dan orang miskin jadi super miskin. Dan uang kita jadi tidak berharga. Sdh bnyk negara yg mengalami hal tersebut krn pemerintah yg tdk becus serta korupsi gila2an.

@LambeSahamjja Gue masih gapaham kenapa bisa bendahara SERING kecolongan begini, emang cara kerja pemerintahan tuh sesuai circle ya? Berarti yang ga masuk circle ga dilibatkan gitu walaupun punya posisi penting?

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara. Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang. Kata-katanya sangat eksplisit. Koperasi saya enggak tahu. Yang lain saya enggak paham. Berhenti sebentar dan pahami itu. 35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan. Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum. Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret. Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi. MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan. Baru belakangan sistem dibenahi. Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi. Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik. Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu. Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan. Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan. Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang. Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret. Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan. Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya. Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab. Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN. Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN? Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar. Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk. Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus? Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus. Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda. ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian. Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi. Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama. Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan. Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

@KucengTerbanggg Mamat Premiere Pro Yanto Not Responding Dadang Revisi 5 Final Fix Plis Approve

ISTANA NEGARA❌ ISTANA BOTI✅ MUAK BANGET ANJ🖕

😐😐😐

Rezeki wes ono aing ngatur, sing ngatur sppg✋️

EH ANJINGGGG😭😭😭😭😭

dari POV yang lain

PESBUK ANJINGGGGGG😭😭😭😭😭

iya juga ya.. pernah ngerasain juga ga?

Pak Dadan, semoga anda mendapatkan adzab yg sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan semoga saya masih dikasih umur untuk menyaksikan anda mendapat adzab di dunia Aamiin

@Boediantar4 Ga nyangka bisa ada di era ini, ada yg korupsi secara terang2an tpi rakyat ga bisa berbuat apa2, sedih bgt cuy

Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan. Bukan karena Mahfud asal ngomong. Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya. Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia: Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet. Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang. "Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis." Tiga poin kritik utama Mahfud: Satu melemahnya checks and balances. DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan. Dua autocratic legalism. Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar. Tiga penegakan hukum yang tebang pilih. Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia. Soal desakan mundur yang mulai bermunculan: Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur. Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. "Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi." Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu. Yang membuat kritik Mahfud berbeda: Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem. Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya. Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis. "Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."

Sungguh miris. Tapi inilah kenyataannya.