ar[ee][ff]

Ustad Abdul Somad : Agama kok dibela?

أقوى 3 اقتصادات في العالم الإسلامي: - 🇹🇷 تركيا : 1.64 تريليون دولار - 🇮🇩 إندونيسيا: 1.54 تريليون دولار - 🇸🇦 السعودية: 1.39 تريليون دولار

Warga Indonesia sadar gak sih kalau Arab Saudi hanya menganggap Indonesia sebagai ATM berjalan bagi wisata religinya? Mereka tidak perna mau investasi dan gunakan produk Indonesia, Arab Saudi lebih memilih gunakan produk China dari pada Indonesia. Sementara Indonesia yang menyumbang lebih dari 60 T per tahun tak kalah dari China. Contohnya bis pengangkut jemaat, indonesia sangat mumpuni bisa memenuhi kebutuhan itu tapi mereka memilih produk China. Sistem pembayaran, Arab Saudi lebih memilih China dari pada QRIS buatan Indonesia. Indonesia penyumbang Jemaah Haji terbesar di dunia, namun Arab Saudi tak menganggap kita ada, kesel gak kalian tahu faktanya?

Kejadian hari ini Minggu 3 Mei Pukul 13.47 kurir paket JNE di begal Lokasi jl maksudi RW 04 Kel. Panjunan Kec. Astanaanyar Kota Bandung kebetulan ini dilingkungan tempat saya tinggal Mohon bantu diviralkan biar cepat ditangkap itu anj*ng anj*ng sialan

JUST IN: Indonesia signed a deal worth 65 billion yuan (about $9 billion) to purchase 42 Chinese J-10C fighter jets.

🚨🇨🇳🇮🇩 China & Indonesia bypass the dollar with QR integration People can now scan QR codes seamlessly across China and Indonesia for retail transactions via Indonesia's QRIS system The introduction reflects Indonesia's push to promote local currency transactions and reduce reliance on the US dollar in cross-border payments QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) is Indonesia's national QR payment standard, introduced in 2019 to unify all digital wallets and bank apps into a single scanning system The move deepens financial cooperation and digital payment integration, boosting tourism and trade while reinforcing Asia's payment connectivity With transactions settling directly in rupiah and yuan, Chinese tourists can now scan an Indonesian QRIS code using Alipay or UnionPay

Simak video ini hingga tuntas, pencerahan tentang kesehatan... Kok jadi ngeriii ya dengan obat. Mungkin ada yang bisa memberikan Pencerahan lain...?

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

US 🇺🇸 bases in middle East. Before and after war.

What a comeback from Veda Pratama 🚀 From P17 to P6 📈 #SpanishGP 🇪🇸

Australian actor Harry Cook breaks down in tears watching a 10 year old boy being torn from his family and later murdered by Israeli forces.

INDONESIA RAYA BERKUMANDANG DI JEREZ, SPANYOL BERKAT BOCAH 16 TAHUN, KIANDRA RAMADHIPA🇮🇩 SING IT LOUD AND CLEAR, ANOTHER INDONESIAN STAR IN THE MAKING🤩🥳

خبير طقس امريكي يقول ان الامطار الي تشهدها بعض دول الشرق الاوسط و امتلاء السدود و جريان الانهار مثل دجله والفرات وسدود ايران وتركيا من سنوات في حالة جفاف الان مليانه وامطار المناطق الوسطى والشرقيه في المملكه هو بسبب تدمير مشروع هارب للاستمطار في الامارات

Israel killed Rico Pramudia in South Lebanon. He died of his injuries today. He wasn’t a fighter — he was a UN PEACEKEEPER from Indonesia. Israel killed him anyway. And not a single whisper from Western media. No international outrage. No justice. No accountability.

GUys ini sakit sih...... Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi, tanpa konferensi pers, tanpa pernyataan apapun dari kementerian? Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam. Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa. Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya. Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa. Ternyata ada sabotase dari dalam. Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar. Bocoran pertama: kas pemerintah hanya cukup 3 minggu. Bocoran kedua: uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis. Bocoran ketiga : dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing: Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan. Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung. Bukan dari oposisi. Bukan dari pengamat. Dari dalam Kemenkeu sendiri. Dampaknya nyata ke pasar. Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar. Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu. Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri, ketemu investor satu per satu menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan. Bule-bule itu bilang clear. Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi. Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri. Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan: Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab: Iya dan tidak. Ada sedikit. Tapi ada yang lain-lain juga. Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas. Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan. Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen. Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan: Pertama 40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya. Mayoritas perusahaan China. Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar. Dua sudah dikejar dan berjanji membayar. Tapi 38 yang lain masih berjalan normal. Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah. Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu: Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya. Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak. Kedua dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada. Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya. Jawaban Purbaya: Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin. Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin." Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya. Oh, tanda tangan elektronik ada loh. Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan." Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman." Ketiga sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah. Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance. Semua isian dari awal lagi. Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan: Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu. Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan: Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot. Tapi di dalam: Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri. Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak. Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya. Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam. Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam. Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini. sungguh sakit ini negeri kita

Uji B 50 sukses besar Dg B 50 performa mesin aman hingga 40.000 km Filterpun tak perlu ganti karena masih cling, beda jauh dg B 40 yg setiap 10.000 km harus ganti filter I Juli, B 50 resmi diluncurkan Dan Bye bye.. import solar 👋🖐 Swasembada Energi semakin dekat 💪🇮🇩

Laporan terbaru dari JPMorgan berjudul Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang relatif tahan terhadap guncangan dan fluktuasi harga energi global. Laporan ini menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia. Salah satu indikator utama dalam laporan tersebut adalah total insulation factor, yang mengukur seberapa besar porsi energi suatu negara yang tidak bergantung pada minyak dan gas global. Indonesia mencatat angka sekitar 77 persen, termasuk yang tertinggi di antara negara-negara yang dianalisis. Ketahanan ini terutama didukung oleh ketersediaan energi domestik, khususnya batubara dan gas, serta kontribusi energi terbarukan. Dengan ketergantungan impor yang relatif lebih rendah, Indonesia tidak terlalu rentan terhadap lonjakan harga energi global dibanding banyak negara lain. Meski demikian, Indonesia tetap menghadapi risiko, terutama karena konsumsi minyak masih cukup besar dan sebagian kebutuhan dipenuhi melalui impor. Hal ini membuat perekonomian tetap sensitif terhadap pergerakan harga energi dunia. Dalam laporan tersebut diungkap, negara paling rentan adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan sejumlah negara Eropa yang bergantung pada impor energi. Sumber: JPMorgan Asset & Wealth Management, Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 Kreatif: Nana Gita Produser: Glori K. Wadrianto Repost IG @kompascom

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

In indonesia 90% Muslims & only 2% Hindu. 11000 Temples, but u will never heard any Lynching not they destroyed or harm any temple or Pogrom or inequality.

jujur muhammadiyah tuh GACOR ABISSSS, semua bidang ditrabas😫🤲🏼 bahkan yg paling GONG lagi mereka juga produksi MIE INSTAN SEHAT… bahan bakunya dari singkong petani lokal 😭✋🏼

Kedubes Iran: Donasi dari Rakyat Indonesia Tembus Rp 9 Miliar nasional.kompas.com/read/2026/04/1…