ah elaahh

Just In PT. Agrinas dan kementerian Koperasi Menipu @prabowo memalsukan informasi harga LPG. BUMN Sampah Kementerian Sampah

Feeling saya, nantinya ASN, pejabat publik (sampai Ketua RT), maupun masyarakat penerima bansos, bakal diwajibin buat belanja di KDMP. Tinggal tunggu waktu aja, proyek ini bakal jadi benalu yg menggerogoti anggaran. Karena kalo dilihat2, ya mereka gak ada nilai tambah dibanding toko pada umumnya. Bukannya pesimis, tapi memang pemerintah punya rekam jejak ugal2an dalam membangun proyek2 semacam ini. Dan sejauh ini emg gak meyakinkan.

Di hadapan prabowo, harga gas pun langsung turun drastis. Wajar jika beliau selalu yakin kalau Indonesia baik-baik saja.

wkwkwkwkwkwk

Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish": "Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024. Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah. Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar. Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis. Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya. Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk. Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman. Persimpangan jalan baru Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu. Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan. Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths econ.st/3RE0Fum Photo: Getty Images

Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"

Udah paham kalian sekarang siapa biang segala kerusuhan pada saat unjuk rasa. Tak perlu lah awak jelaskan kali, nanti apa pula institusi itu sama awak

Lah, Andrie Yunus gak diminta untuk disiram. Itu kan ulah dari mereka sendiri. Kemudian, hukumannya diringankan karena terkena dampak cipratan juga? Yap, gua yakin memang ini ada perintah.

Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress economist.com/briefing/2026/…

“Kamu dari TVRI harusnya enggak boleh bertanya seperti itu,” kata Teddy. “Siapa yang nyuruh kamu?” Bagaimana Seskab Teddy mengatur arus informasi Istana dan mengancam wartawan plus petinggi media. Artikel lanjutan dari serial 'Dead Press Society", baca: projectmultatuli.org/bencana-inform…

kalo ngikutin logic yang sama kaya tom lembong & nadiem makarim, harusnya yang ngusulin IKN juga ditangkep yah

Apes banget diurus orang amatiran begini.

Ingat baik-baik namanya, Nalince Wamang Pelajar asli Papua, 17 tahun, tewas ditembak oleh tentara saat sedang mendulang emas di wilayah bekas aliran limbah tambang PT. Freeport demi mencari uang untuk kuliah Dimiskinkan sistem, dibunuh aparat negara Never forget, never forgive

Halo Danantara! yang gua butuhin bukan diary lu nih, tapi laporan keuangannya mana nih.. Sudah 1 tahun beroperasi, tapi belum ada laporan keuangannya.. 😅

"Saya bilang ini goblok banget!" "Masa pake tumbler yang mulutnya besar banget? Ya nyiprat" “Main cantik lah. Kalau ada CCTV, bisa pakai jaket, pakai masker, pakai penutup aja. Masak di tengah jalan enggak pakai penutup muka, enggak pakai helm. Ini kan jadi lucu-lucuan” Kutipan dari hakim militer. Di persidangan militer.

⚠️ WE GOT YOU! Salah seorang pegawai kubangan lumpur (espepege) Pasirwangi 001, Ujungberung, melakukan live stream via TikTok sembari petantang-petenteng dan merokok. Jika pihak espepege menganggap ini adalah pencemaran nama baik, kami tantang pihak espepege untuk membuat laporan kepolisian. 🫵🏻

JUST IN: Aktivis Perempuan Kalis Mardiasih dan Keluarganya Diintimidasi Usai Kritik MBG

kalau prabowo bahas pendidikan dan pertahanan scr bersamaan. artinya dia lagi bahas gmn caranya masukin ABRI ke sekolah atau kampus.