Mas Tohir

@Hidupsebagai62 Yg duduk dibelakang itu ikut diajak ngobrol nggak?

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI, TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA? BAU BUSUK DIMANA-MANA The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri. RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia. Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya. Yang luar biasa adalah: hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan. Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR. Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri. Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor. Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan. Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali. Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas. Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer: keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang. REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut. Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS. Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan. Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara. Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius. Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak. Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha. Niat baik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?

Dana 30 milyar lebih. Juara 1 dapat 10 juta. WOW....

Yang terhormat, Pak Dadan dan Jajaran Badan Gizi Nasional RI. Semoga masukan ini sampai dan dapat dipertimbangkan Pak Dadan dan jajaran.

@negativisme Gila banget ancamannya pak jaksa 👍

Baru tau, ternyata masifnya pembelaan ke Nadiem dari berbagai kalangan tuh gak murni, ternyata by design, Mas Nadiem mas Nadiem... ternyata begitu ya anda?

Serius nanya, emang kalau cabut laporan kita harus bayar polisinya lagi ya? Pelaku udah minta damai dan nyanggup bayar ganti rugi kurang lebih 50jt, tapi polisinya minta uang 70jt jg, saya komplain knp mreka minta uang sama pelaku lebih besar dari jumlah kerugian saya? Mereka malah bilang "yaudah samain aja sama ibu" emg sistem kerjanya gini ya? Digaji tuh buat apa kalau tiap laporan di duitin semua? Shout out to p*lres dep*k cc:threadsunqistblooms

@akunhewan Yang kaya raya berarti antek2 asing, bukan rakyat Indonesia

nih guys dengerin, jadi rakyat ga usah bermimpi bisa kaya raya 🫵🤣 kata presiden, rakyatnya tidak bermimpi utk mengalami kehidupan yg kaya raya banyak2 bersyukur deh jd wni, masih hidup dan bisa makan udah bagus 😂

Meong Asia dikadali Babi Desa Apa benar , dibangun hanya untuk diresmikan saja... Kemaren harga gas disana cuma 16 ribu sekarang KDMP nya tutup

TIMELAPSE 100x: IHSG VS MR PRESIDENT'S SPEECH

@amandasah__ Jangan keluar dari tuntutan jaksa sih pak. Nggak sekalian aja Nadiem sering langgar aturan lalu lintas?

Nadiem Lulusan Harvard, yakali Korupsinya Pake Cara Biasa! Korupsi era lama identik dengan amplop dan rekening gendut. Namun dalam kasus Nadiem, seorang lulusan Harvard, dugaan korupsi justru terlihat jauh lebih canggih dan tidak sederhana: dimainkan lewat regulasi, desain kebijakan, dan pengaturan sistem. Yang dipersoalkan bukan sekadar proyek Chromebook, tetapi dugaan bagaimana arah anggaran pendidikan dibentuk melalui kebijakan yang tampak sah. Kasus ini menjadi menarik karena dugaan persoalannya bukan sekadar soal Chromebook atau Windows versus Chrome OS. Titik krusialnya ada pada perubahan skema pengalokasian anggaran yang sebelumnya berbasis usulan daerah menjadi lebih tersentralisasi melalui aturan turunan kementerian. Di situlah dugaan rekayasa bekerja: bukan mencuri uang secara vulgar, tetapi mengarahkan arus APBN lewat desain regulasi yang tampak sah.

Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. ebx.sh/zikbcA

INGAT NAMA MEREKA: Andi Angga Prasadewa (Angga) Rumah Zakat @rumahzakat — Kapal Josef Bambang Noroyono (Abenk) Republika @republikaonline — Kapal Bora Alize Thoudy Badai Rifan Billah (Thoudy) Republika — Kapal Ozgurluk Andre Prasetyo Nugroho (Andre) Tempo @tempodotco — Kapal Ozgurluk Rahendro Herubowo (Heru) inews @officialinews_ — Kapal Ozgurluk SOS! Sumber: Instagram @globalpeaceconvoy

Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem. Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini. Namanya Agung Firman Sampurna. Dia bukan aktivis. Bukan pengamat. Bukan orang yang benci kejaksaan. Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini. Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem. Apa yang dia bilang? Sangat sederhana: Dakwaan ini cacat dari akarnya. Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah: BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook. Agung bilang langsung: " Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun." Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik. Agung cari dari mana-mana tidak ada. Metode ini diciptakan sendiri. Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar. Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi. Yang paling ironis: "Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar. Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar. Itu tidak masuk akal." Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah. Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan. Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan: Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan. Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor? Apakah ada manipulasi yang disengaja? Agung bilang: Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan. Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya. Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum. Ketiga — dan ini yang paling mengerikan: Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi. Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam. BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Hasilnya kedua kali: tidak ada masalah. Tidak ada predikasi. Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara. "Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara? Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan." Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP. BPKP adalah auditor internal pemerintah. BPK adalah auditor eksternal yang independen. Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Artinya: lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara. Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows: Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan. Google Docs, Sheets, Slides gratis. Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih. Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli. Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir. Kalau akses pinjol bisa diblokir. "Ini alasan teknis yang sangat kuat. Bukan upaya menguntungkan Google." Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini: Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi: Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti. Tidak terbukti metode perhitungannya salah. Dua — perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji. Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya. Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi. Tiga syarat mutlak. Tiga-tiganya gagal dibuktikan. Tapi tuntutannya tetap 27 tahun. Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi. Tapi tuntutannya 27 tahun. Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun. Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun. Tiga kasus. Satu sistem yang sama. Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya. Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.

@aniesbaswedan Terus terang saya termasuk yg tidak suka bapak, apalagi cara menjadi gubernur DKI. Tapi dalam keadaan spt ini, sy belum lihat tokoh lain yg pas utk pimpin negara selain pak Anies.

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

Bagaimana rupiah mau kuat? Ketika pemilihan deputi gubernur BI saja jauh dari meritokrasi Masih ingat? Ada 3 kandidat: 1) Dicky Kartikoyono, pengalaman 31 tahun di BI 2) Solikin M. Juhro, pengalaman 32 tahun di BI, ahli moneter, banyak nulis jurnal dan buku 3) Thomas Djiwandono, S1 Sejarah, pengalaman 1,5 Wamenkeu dan puluhan tahun jd keponakan presiden Tau kan endingnya yang terpilih siapa? Matinya kepakaran. Makmurnya koncoisme dan familiisme

@GWirjawan Taruhlah visi Nadiem tidak sejalan dengan orang2 yg anti perubahan, tapi tidak perlu dipenjara juga dgn case yang "diada2kan"

Keputusan pemerintah harus dihormati. Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan. Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making. Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara. Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini. Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun). Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural: 1.⁠ ⁠Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?" Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas? ⁠2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem. 3.⁠ ⁠Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong. Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan. Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi. Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri. No one is perfect. May the great force be on the right side of history.

@LambeSahamjja Staff ahli menteri belum masuk.

🇮🇩 1 Wakil Presiden 🇮🇩 49 Menteri 🇮🇩 59 Wakil Menteri 🇮🇩 580 Anggota DPR 🇮🇩 152 Anggota DPD 🇮🇩 2.120 Anggota DPRD Provinsi 🇮🇩 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/Kota TOTAL: 20.571 ORANG. 20.571 pejabat yang digaji pake uang rakyat.… SERIUSAN ga ada SATUPUN yang merasa pidato Prabowo bermasalah? Terus rakyat disuruh percaya negara ini diisi orang-orang kompeten? cc:albertsutopo

@KarundengUsi @direktoridosen @BudiBukanIntel @Windekind_Budi @iPoopBased @myshawti @KejaksaanRI Yah pasti ada "apa2" nya disetiap rekomendasi

@direktoridosen @BudiBukanIntel @Windekind_Budi @iPoopBased @myshawti Dakwaan JPU @KejaksaanRI Kenapa HRS OS ChromeBook dan BUKAN Windows? Krn Menteri MuhajirEffendi "PernahMenolakOSChromebook dan pilih Windows" Sjk awal Jamdatun MENGAKU TLH REKOMENDASIKAN OS WINDOWS ke TimTeknisPengadaan. BrpAnggaranYgDIBUTUHKAN jika pakai OS WINDOWS? Lbh MURAH?

Kita seyogja-nya, bersikap sans aja, terhadap politisi atau pejabat seperti N.M. yang tersandung kasus hukum. boleh menghargai hasil kerja baik yang sudah dilakukan (kalau ada), tapi tetap waspada dan kritis terhadap masalah hukumnya. Tak perlu langsung membela mati-matian atau langsung cancel total. penting utk tetap tenang, tidak terbawa suasana heboh, dan tidak terlalu pusing mengikuti opini ahli yang sering bertolak belakang... dia menteri pendidikan, silakan tanya ke guru dan dosen kalian. gmn kinerja dia pas jadi menteri. dia mantan bos gojek, silakan tanya dirver—mitra gojek gmn nasib mereka selama ini. sekalian, tanyain juga, dmn Juris Tan berada...

Guys lu pada tau gak, ada driver ojol yang cerita dan ini justru bikin banyak orang makin campur aduk lihat kasus Nadiem Makarim sekarang. Katanya: “Dia itu bos saya. Dulu beliau hadir dan buka banyak peluang rezeki buat jutaan orang. Saya salah satu yang ngerasain langsung.” Kalimat itu sederhana, tapi ngena banget. Karena buat banyak driver Gojek, sosok Nadiem bukan cuma figur startup di berita bisnis. Ada yang cerita bisa bayar kontrakan tiap bulan karena orderan Gojek. Ada yang bisa nyekolahin bahkan nguliahin anaknya dari hasil narik bertahun-tahun. Ada yang bantu biaya pengobatan orang tua. Ada yang tadinya kerja serabutan gak jelas, lalu punya penghasilan harian yang lebih pasti. Bahkan waktu pandemi banyak orang kehilangan kerja formal, tapi masih ada yang bertahan karena narik dan nganter makanan. dan ketika nadiem sekarang terkena isu yang tidak enak mereka bingung apa yang bisa mereka lakukan bahkan kabarnya ada beberap driver yang bersedia menggantikan posisi beliau jika memang haruz di penjara

@dinopattidjalal Pertanyaan simple yg sulit dijawab orang paling pinter sekalipun. 🤔

Mengenai kasus Nadiem, pertanyaan yg menggelitik sy adalah : kalau kebijakan re Chromebook dianggap koruptif & merugikan negara, menurut penilaian Jaksa, kebijakan apa yg seharusnya diambil Nadiem, jenis laptop apa yg seharusnya dibeli, sistim apa yg seharusnya dipilih, sehingga kebijakan menjadi "tepat" dan negara akan "untung" ? Bingung kan jawabnya ? #nadiem

@abulmuzaffar10 Terus kira2 apa hubungannya dgn kasus ini ya kak? Banyak koruptor itu hatinya baik lho kak.

Tekbro ini apa ga tahu?? Nadiem pernah melakukan kesalahan fatal terhadap para dosen. Tahu ga soal apa? TUKIN GAGAL DIBAYAR OLEH Mendikbudristek era Nadiem (2019-2024) karena KELALAIAN. Ini bukan tuduhan, ini kaTa Ombudsman. Menurut Ombudsman, Kemendikbudristek terbukti: 1. Gagal mengusulkan kelas jabatan ASN, termasuk dosen ASN, kepada Menpan-RB. Akibatnya fatal: Tukin DOSEN belum punya dasar hukumnya 2. Tidak mengajukan Rancangan Perpres tentang Tukin Dosen dan tidak mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Akibatnya, Tukin TIDAK TERBAYARKAN. 3. Kemendikbudristek menyimpangi prosedur dengan menerbitkan Keputusan Mendikbudristek No. 447/P/2024 tetapi TANPA melalui persetujuan Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran. Simpelnya, NADIEM GAGAL melakukan kewajiban administratif untuk membayar tukin para dosen. Ya jangan heran dosen dan tendik marah-marah dan jadi personal ke Nadiem.. Source Gambar: x.com/tukin_dosenASN…