Sabitlenmiş Tweet
AH
55.1K posts
AH retweetledi
Menutup perjalanan musim ini dengan bergemanya “Persija Menyatukan Kita Semua...” ❤️🏟️
#BRISuperLeague #Persija
Indonesia
AH retweetledi
Terima kasih, Ketum Diky Soemarno, atas dedikasi 6 tahun menahkodai the Jakmania.
Kami sangat mengapresiasi ketenangan dan kesabaranmu dalam memimpin. Terima kasih telah menjadi penyambung lidah anggota lewat public speaking yang selalu elegan dan menginspirasi, serta tetap bijak dan matang dalam setiap pengambilan keputusan.
Terima kasih untuk dedikasi enam tahun yang bersejarah ini tum. Rasa hormat kami selalu menyertaimu. Tetap semangat dan sukses selalu!
Indonesia
AH retweetledi
AH retweetledi
𝙔𝙊𝙐 𝘼𝙍𝙀 𝙉𝙊𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂 𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 @Persija_Jkt!
𝙀𝙉𝙊𝙐𝙂𝙃 𝙄𝙎 𝙀𝙉𝙊𝙐𝙂𝙃!
𝙉𝙀𝙓𝙏 𝙎𝙀𝘼𝙎𝙊𝙉, 𝙒𝙀’𝙍𝙀 𝘾𝙊𝙈𝙄𝙉𝙂 𝙁𝙊𝙍 𝙏𝙃𝙀 𝙏𝙄𝙏𝙇𝙀. 𝙉𝙊 𝙀𝙓𝘾𝙐𝙎𝙀𝙎.
#curvanordpersija
English
AH retweetledi
34/34. after 9 months of fighting, we didn't get what we want, but at least we know what to fixed next season.
English
AH retweetledi
Guys, Ferry Irwandi bilang sesuatu tentang MBG yang menurut gue paling jujur yang pernah diucapkan oleh siapapun yang punya platform besar di Indonesia.
"Kalau gua presiden program ini tidak akan gua buat. Gua lebih setuju kalau dari awal program ini tidak ada."
Kalimat itu bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat politik yang benci pemerintah.
Tapi dari seseorang yang menghabiskan dua bulan riset ekonomi dengan data, formula, dan kalkulasi yang bisa diverifikasi siapapun.
Dan ini yang paling menohok soal MBG:
Program ini menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Setelah dipotong Rp68 triliun oleh Purbaya masih Rp268 triliun.
Tapi Ferry menemukan bahwa dengan analisis yang benar MBG bisa dihemat lebih dari Rp179 triliun per tahun sambil tetap menghasilkan outcome yang lebih baik untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Bukan dengan menghapusnya.
Tapi dengan membuatnya tidak bodoh.
Empat masalah utama MBG yang tidak pernah diakui pemerintah:
Pertama: coverage terlalu universal.
Tidak semua anak sekolah butuh
makan gratis dari negara.
Anak dari keluarga yang mampu tidak perlu disubsidi. Tapi sekarang semua dapat.
Dari SD negeri di Jakarta yang siswanya anak pejabat sampai SD terpencil di Papua yang siswanya betul-betul kelaparan.
Dapat semua dengan porsi yang sama.
Ini bukan pemerataan.
Ini pemborosan yang disamarkan sebagai kepedulian.
Kedua: komposisi menu tidak berbasis kebutuhan gizi aktual.
Yang dibutuhkan untuk mencegah stunting bukan sekadar mengisi perut.
Dibutuhkan protein yang cukup, micronutrient yang tepat, dan konsistensi asupan.
Tapi yang terjadi di lapangan:
satu jeruk keriput, satu roti, satu kotak susu ultra diklaim sebagai makan bergizi gratis.
Bahkan ada laporan menu yang tidak layak dari berbagai daerah.
Dan guru yang memfoto menu buruk itu dipanggil kepala sekolah.
Diminta diam.
Ketiga: sistem pengadaan terlalu terpusat dan rawan kebocoran.
Uang sebesar Rp268 triliun mengalir melalui satu sistem yang belum pernah diaudit secara independen.
Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat setiap lapisan distribusi adalah peluang kebocoran.
Dan KPK yang seharusnya mengawasi sedang dalam kondisi paling lemah dalam sejarahnya.
Keempat: audit dan monitoring sangat lemah.
Mahfud MD sendiri bilang:
kalau MBG dikelola melalui Koperasi Merah Putih langsung ke desa tanpa perantara bisa hemat 60%. Tapi yang terjadi sekarang?
Lapisan demi lapisan birokrasi.
Dan tidak ada laporan publik yang bisa diverifikasi tentang berapa yang sampai ke piring anak-anak.
Dan ini yang membuat gue paling marah:
Pemotongan Rp68 triliun yang diumumkan Purbaya memang langkah yang benar.
Gue apresiasi itu.
Tapi ruang efisiensinya masih Rp179 triliun lebih.
Artinya pemotongan yang sudah dilakukan baru menyentuh sepertiga dari potensi penghematan yang ada.
Dan uang Rp179 triliun yang bisa dihemat itu kalau dialokasikan dengan benar bisa menggaji 450.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan selama satu tahun penuh.
Atau membiayai pendidikan gratis dari SD sampai SMA untuk seluruh anak Indonesia dari keluarga tidak mampu.
Tapi itu tidak dilakukan.
Karena efisiensi tidak menghasilkan foto yang bagus untuk kampanye.
Dan sekarang kita bicara soal subsidi dan ini yang lebih gila lagi:
Total subsidi dan kompensasi energi 2026:
Rp381,3 triliun.
Ditambah subsidi non-energi dan perlindungan sosial: lebih dari Rp1.000 triliun.
Satu triliun rupiah.
Setiap tahun.
Untuk subsidi.
Dan hasilnya: 46,2% dari subsidi itu dinikmati oleh 20% kelompok terkaya Indonesia.
Bukan yang miskin.
Bukan yang butuh.
Tapi yang paling kaya.
Dan ini bukan teori.
Ini data dari World Bank.
Data yang ada.
Data yang sudah diketahui.
Data yang tidak pernah dijadikan alasan untuk berubah.
Dan ini yang paling konkret soal LPG:
70% subsidi LPG tabung melon yang warnanya hijau itu, yang katanya untuk rakyat kecil mengalir ke kelompok menengah dan menengah ke atas.
Bukan ke ibu-ibu yang betul-betul tidak mampu beli gas dengan harga normal.
Tapi ke rumah tangga yang gajinya lebih dari cukup untuk beli gas tanpa subsidi.
Kenapa bisa begini?
Karena sistemnya berbasis harga bukan berbasis penerima.
Siapapun yang beli LPG melon dapat subsidi.
Tidak peduli kamu kaya atau miskin.
Tidak peduli kamu pegawai kantoran bergaji puluhan juta atau petani yang penghasilannya di bawah UMP.
Akibatnya:
kebocoran Rp174 triliun per tahun karena salah sasaran.
Hampir dua kali anggaran kesehatan nasional.
Hilang. Setiap tahun.
Dan solusinya sangat sederhana tapi tidak pernah dilakukan:
Ubah sistemnya.
Bukan hapus subsidinya.
Harga LPG dibuat mendekati harga pasar.
Tapi kelompok yang betul-betul miskin dapat transfer tunai langsung ke rekening mereka.
Bukan barang yang bisa dicuri di tengah jalan.
Bukan kupon yang bisa dipalsukan.
Tapi uang nyata yang masuk langsung ke tangan yang berhak.
Semua negara yang melakukan ini berhasil.
Tidak ada yang gagal.
Iran melakukan ini.
Brasil melakukan ini.
India melakukan ini.
Mexico melakukan ini.
Hasilnya selalu sama:
kebocoran turun drastis,
yang miskin dapat lebih banyak,
negara lebih efisien.
Kalau Indonesia melakukan hal yang sama:
saving bisa menembus Rp120 triliun net per tahun.
Rp120 triliun.
Setiap tahun.
Bukan dari pajak baru.
Bukan dari utang baru.
Tapi dari memperbaiki sistem yang sudah ada.
Dan ini yang paling pedas:
Infrastruktur untuk melakukan ini sudah ada.
KTP ada. NPWP ada. BPJS ada.
Rekening bank untuk rakyat miskin sudah pernah dibuat di era Jokowi.
Data sudah sebagian ada.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya.
Karena subsidi harga yang universal terlihat populis. Mudah dikomunikasikan.
Mudah diklaim sebagai kebijakan pro rakyat.
Sementara reformasi subsidi yang tepat sasaran butuh penjelasan yang panjang.
Butuh komunikasi yang jujur.
Butuh keberanian untuk bilang bahwa yang kaya harus bayar harga pasar.
Dan itu tidak menghasilkan tepuk tangan di podium. Tidak menghasilkan foto yang bagus di media sosial. Tidak bisa dijadikan bahan pidato yang mengharukan.
Jadi tidak dilakukan.
MBG bisa dihemat Rp179 triliun dengan hasil yang lebih baik untuk anak yang betul-betul butuh.
Subsidi bisa diefisienkan Rp120 triliun dengan manfaat yang lebih besar untuk yang betul-betul miskin.
Total: hampir Rp300 triliun per tahun yang bisa diselamatkan dari pemborosan dan salah sasaran. Tanpa menambah pajak.
Tanpa menambah utang.
Hanya dengan mengubah sistem yang sudah ada menjadi sistem yang benar.
Tapi yang dilakukan sekarang: Rp68 triliun dipotong lalu diklaim sebagai efisiensi besar.
Sementara rakyat kaya terus menikmati 46% subsidi yang seharusnya untuk rakyat miskin.
Dan anak-anak yang betul-betul kelaparan masih dapat menu satu jeruk keriput dan satu roti.
Dan guru yang berani memfotonya diminta diam.
Indonesia
AH retweetledi
Indonesia
