Malis non expediat malos esse

Kepercayaan publik terhadap Polri menguat. Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat tingkat kepercayaan mencapai 79,2 persen, mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum. Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, menyebut kepuasan publik terhadap pelayanan Polri mencapai 81,2 persen, sementara 75,1 persen responden puas terhadap penegakan hukum dan 76,7 persen terhadap pengawasan internal. Rasa aman juga tinggi, dengan 88,7 persen masyarakat merasa aman beraktivitas di malam hari. Keterlibatan Polri dalam program pemerintah turut diapresiasi, seperti ketahanan pangan (78,7 persen) dan Makan Bergizi Gratis (83,8 persen). Survei terhadap 1.580 responden di 34 provinsi ini menegaskan tren positif pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri.

Astagaa bang daus, ga usah kepedean...🤣🤣

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

REKOR BARU: Mengapa Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp769 Triliun. *Makan Bergizi Gratis Tidak Memotong, Tapi Memperkuat Pendidikan Kita* 1/ Bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu sebesar Rp769,08 Triliun (atau Rp769.086.869.324 dalam ribuan rupiah). 2/ Program Makan Bergizi Gratis tidak memotong anggaran pendidikan, tapi menambah postur. Badan Gizi Nasional muncul sebagai komponen baru dengan alokasi sebesar Rp223,5 Triliun (atau Rp223.558.960.490 dalam ribuan rupiah). Gizi adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pendidikan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 3/ Hak fundamental (Gaji, Tunjangan, BOS. dll) tidak berkurang oleh MBG. Dana Abadi Pendidikan (Beasiswa, dll) sangat terjaga. KIP Kuliah juga meningkat anggarannya. Investasi jangka panjang untuk mahasiswa tetap berjalan secara konsisten. Anggaran gaji dan tunjangan guru tahun 2026 naik dari tahun sebelumnya, dari Rp. 203 triliun (2025) naik ke Rp. 211 triliun (2026). 4/ Lihat Nomor: 1.1.19: Komitmen pada Perbaikan Sekolah (Infrastruktur) dialokasikan sebesar Rp23,06 Triliun (atau Rp23.060.554.539 dalam ribuan rupiah) Angka sebesar ini di Kementerian PU (khusus untuk pendidikan) akan digunakan untuk renovasi masif dan pembangunan fisik sekolah di seluruh Indonesia. Inilah revitalisasi sekolah terbesar sepanjang di era reformasi. 5/ MBG tidak mengurangi pendidikan, melainkan mengamankan pendidikan. Kurikulum berkualitas tidak akan efektif jika siswa yang menerimanya dalam kondisi lapar atau kurang gizi. MBG memiliki jalurnya sendiri melalui Badan Gizi Nasional. Keduanya berjalan berdampingan, bukan saling meniadakan. Tantangan kita: 96 persen lebih penduduk Indonesia (termasuk anak2) kurang mengonsumsi sayur dan buah, 66 persen pola makan anak Indonesia sangat buruk, 65 persen akan tidak sarapan ke sekolah, anemia dan stunting. 6/ Program2 yang selama ini yang hanya habis untuk birokasi, seremoni, birokrasi DIHAPUS, lalu mengonversinya menjadi MBG yang berdampak nyata. Hasil nyata dari MBG adalah kehadiran di sekolah naik, nilai-nilai naik, angka putus sekolah turun, dan kurang gizi menurun, anak lebih fokus. 7/ Jadi ini adalah investasi langsung ke manusia (SDM) mencapai titik tertinggi dalam sejarah Indonesia dengan Rp769,08 Triliun (atau tepatnya Rp769.086.869.324 dalam ribuan rupiah). 8/ Sekarang ada 23 ribu Dapur MBG. Jika ada masalah di dapur manapun, jadilah pahlawan gizi, jangan ragu. Laporkan penyimpangan dan korupsi MBG, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi partisipasi kita di kanal resmi: Call Center 127 (SAGI/Sentra Aduan Gizi Indonesia) WA Hotline: 0811-1000-8008

Ingat yayasan maka ingat orba Ingat orba maka ingat (isi sendiri)