riri

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, membekukan sementara proses perpanjangan izin operasional RS Leona Kefamenanu menyusul kasus meninggalnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha. Kebijakan tersebut diambil hingga proses penyelidikan dan penanganan hukum terkait kasus dr. Icha dinyatakan selesai. Menurut Yosep, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sekaligus bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Ia menegaskan, kebijakan itu bukan untuk menghentikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi peringatan agar manajemen rumah sakit meningkatkan perlindungan terhadap tenaga medis. Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan ucapan duka atas wafatnya dokter Icha, dokter RS Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur yang ditemukan tewas diduga mengalami tekanan psikis usai mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU. Kemenkes pun kini tengah mengusut dugaan intimidasi yang dialami oleh dr. Icha. Sebelumnya, meninggalnya dokter Icha menjadi perhatian publik setelah pihak keluarga menduga korban mengalami tekanan psikologis usai menangani pasien gigitan ular hijau di RS Leona Kefamenanu. 📸: Dok. kumparan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | videonews | R120 | E164 | V114 #bicarafaktalewatberita #kumparan

𝗞𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗱𝗲 @kangdede78: 𝗕𝘂𝘇𝘇𝗲𝗿 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗮𝗿𝗶𝘀, 𝗖𝗩 𝗗𝗶𝗱𝘂𝗴𝗮 𝗣𝗮𝗹𝘀𝘂, 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗔𝗺𝗮𝗻 𝟱 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 Gimana caranya seseorang bisa jadi Komisaris Independen BUMN selama 5 tahun penuh, padahal 𝗶𝗷𝗮𝘇𝗮𝗵𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗶𝗱𝘂𝗴𝗮 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗱𝗮, perusahaan tempat kerjanya diduga tidak ada, dan keahliannya 𝗰𝘂𝗺𝗮 𝗰𝘂𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿? Nama lengkapnya Kristia Budiyarto. Dikenal publik sebagai Kang Dede, pemilik akun @kangdede78. Bukan ahli pelayaran. Bukan praktisi transportasi laut. Kualifikasi utamanya: koordinator tim media sosial pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, aktif meramaikan tagar dukungan dan 𝗺𝗲𝗻𝗴-𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗶𝗮 𝗺𝗮𝘆𝗮. Selesai Pilpres Jokowi menang. Kang Dede dapat hadiah. Pada 2 November 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuknya sebagai Komisaris Independen PT Pelni melalui SK-354/MBU/11/2020. PT Pelni, perusahaan pelayaran nasional yang mengangkut jutaan penumpang ke seluruh pelosok Indonesia. Tidak ada seleksi terbuka. Tidak ada uji kompetensi. Buzzer menang Pilpres, dapat kursi BUMN. Sampai sini mungkin masih terasa normal untuk standar perpolitikan kita. Tapi tunggu dulu. Januari 2025, Tempo melakukan investigasi terhadap profil resmi Kang Dede di laman PT Pelni. Di sana tertulis ia lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Tempo lalu mengecek ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan menghubungi pihak kampus langsung. Hasilnya mengejutkan. Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin mengonfirmasi bahwa 𝗞𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗮𝗹𝘂𝗺𝗻𝗶. Bukan drop out. Bukan pindah jurusan. Tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa sama sekali. Unhas bahkan menambahkan bahwa universitas mereka tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi, sehingga 𝗳𝗮𝗸𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗺𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗶𝘁𝘂 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗮𝗱𝗮. Riwayat kerjanya pun bermasalah. PT Planet Tecno yang ia cantumkan sebagai tempat kerja 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗶𝘁𝗲𝗺𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗗𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗔𝗛𝗨 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺 𝗛𝗔𝗠, maupun di mesin pencari internet. Tempo menghubungi Kang Dede via WhatsApp. Pesan terkirim. Tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. PT Pelni juga tidak mau berkomentar. Manajemen hanya berkata mereka percaya Kementerian BUMN menempatkan orang-orang terbaiknya. Percaya. Tanpa verifikasi. Selama 5 tahun penuh. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Apakah ia dicopot karena skandal ini? Tidak. Kang Dede baru dicopot pada November 2025, setelah Erick Thohir tidak lagi menjabat Menteri BUMN. Bukan karena CV diduga palsu. Bukan karena tekanan publik. Tapi karena 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝘀𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗽𝗶𝗻𝗱𝗮𝗵 𝗸𝘂𝗿𝘀𝗶. Dan respons Kang Dede setelah dicopot? Santai saja. Ia bilang masa jabatan komisaris memang 5 tahun, tergantung RUPS mau diperpanjang atau tidak, dan ia bersyukur bisa selesai 5 tahun penuh sesuai SK penugasan. Selesai dengan senyum. Tidak ada investigasi lanjutan. Tidak ada sanksi. Tidak ada pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar soal satu orang dengan CV diduga fiktif. Ini soal sistem yang tidak punya mekanisme verifikasi dasar. Sistem yang menunjuk komisaris BUMN berdasarkan kesetiaan politik, bukan kompetensi. Sistem yang baru bergerak bukan karena ada pelanggaran, tapi karena ada pergantian patron. Kang Dede sudah pergi. Tapi sistem yang melahirkannya 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗯𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻.