brahma_baruno

BEM se-DIY SERUKAN REFORMASI JILID DUA Para mahasiswa dari 17 kampus yang tergabung dalam forum BEM se-DIY menyuarakan ajakan untuk dilakukannya Reformasi Jilid II sebagai upaya memperbarui tata kelola negara Ditengah terik matahari, para mahasiswa berjalan menyusuri kawasan Malioboro sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan kekecewaan terhadap rezim Prabowo-Gibran

semurah itukah rupiah disana?

Bayar Listrik Telat kena Denda atw gak Meteran dicabut.. Giliran Mati Lampu 1 Sumatra, mrk Cuma minta Maaf doang Inilah Indonesia

Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang. 150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan. Bukan karena perusahaannya bangkrut. Bukan karena kinerjanya buruk. Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya. Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat. Dan ini yang paling miris: Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan. Dia datang meminta solusi. "Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru. Sekarang ekonomi semua sulit, semua harga sudah naik, kebutuhan makin tinggi. Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup." "Cari kerja sulit, Pak. Kami banyak yang hanya tamatan SMA." Kalimat itu "cari kerja sulit, Pak" menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka. Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami: Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong. Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa. Artinya sederhana: gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah. Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya. Bukan karena ada keluhan dari konsumen. Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu. Dan ini yang paling pedas: 150 karyawan kehilangan pekerjaan. Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil. Dan ini baru satu kabupaten. Lombok Tengah. Dengan 25 gerai yang ditutup. Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama? Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha: Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja. Bukan karena lo salah. Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal. Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan. Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa mereka takut masuk. Hari ini Alfamart. Besok siapa? Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar: Badai PHK sedang mengintai. Rupiah di Rp17.700. Lapangan kerja tidak tumbuh. Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar. Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana." Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot. Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar. Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak. Mereka hanya minta bisa tetap bekerja. Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit. Dan jawaban yang mereka dapat adalah: datang ke kantor Bupati mengantri memohon dengan harapan ada yang mendengar. Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi. Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.

Ngeri juga ya denger cerita pak Agum Gumelar. Segitu jahatnya kah beliau terhadap mereka yang dulu kritis terhadap negara?

Ini baru macan 👍 Singkat jelas kelihatan pendidikan nya.. Untung dia gak bilang : 'orang Rusia gak pake dollar'🤭

Awalnya dia minta ijin Saat mangkrak katanya keputusan bersama Dasar

Waduh KDMP kulakan di Indomaret...bikin malu aja.

Joko Widodo yang pernah menjadi Mahasiswa fakultas kehutanan UGM tahun 1980, tidak mungkin menjawab pertanyaan sederhana wartawan dengan jawaban yang demikian ini. Jika ada sidang tentang Ijazah, maka video ini akan menjadi salah satu bukti komparatif yang akan saya gunakan yang menunjukkan konsistensi Fungsi Eksekutif Otak yang tidak punya memori tersier apapun tentang riwayat kuliah maupun dalam berpikir koheren. Apalagi Kerangka Konsep dan Proses Berpikir yang dibentuk selama kuliah, apalagi produk UGM, universitas besar dan ternama. Jawaban orang ini sama sekali tidak mencerminkan ketrampilan dalam membentuk conceptual framework yang secara khas dimiliki anak-anak UGM. Jawaban ini sama konsistennya ketika ditanya tentang pak Kasmudjo, tentang KKN, tentang jurusan selama kuliah. Konsisten dalam kebohongan.

BBM terancam sulit pasokan dibeberapa SPBU Pertalite bahkan sudah tidak tersedia. Di Iran 15 Liter harga setara 7.500 atau 500/liter. 😂😂😂

Bikin gaduh!! #TangkapAdeArmando !!

News :🚨Komisaris PT MIND ID yang juga mantan ketua umum PSI,Grece Natalie menghasut dan memprovokasi umat se-agamanya untuk mempermasalahkan ceramah jusuf kalla. Sepertinya serangan terhadap jusuf kalla semakin masif dilakukan oleh orang orang yang terafiliasi dengan Jokowi dan gibran

Membuka Borok Akut Jokowi

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

#TangkapAdeArmando !! Penghina Rasulullah. Penodaan Agama. Pemecah belah bangsa.

Serasa tak percaya tapi fakta. @Kemenkomdigi_id

RAKYAT GUGAT PENSIUN SEUMUR HIDUP DPR, KANDAS DI MK! 🔥 ⚖️Dr. Lita Gading mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pemerintah merubah atau menghilangkan aturan yang membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup dari negara. 📌Gugatan Dr. Lita Gading bersama Syamsul Jahidin tentang pensiun seumur hidup anggota DPR tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 September 2025. Intinya, Dr. Lita ingin MK menyatakan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR itu tidak adil dan seharusnya dibatalkan atau diubah. Faktanya banyak rakyat biasa harus bekerja sampai tua tanpa jaminan hidup layak. Apa jawaban MK? MK MENOLAK gugatan tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan Dr. Lita Gading “tidak dapat diterima”. 👉Bahasa sederhananya: Gugatan itu dianggap tidak bisa diproses lebih lanjut, karena objek yang digugat sudah tidak relevan / dianggap sudah pernah diputus dalam perkara lain. Kok aneh ya alasannya ? Karena itu, MK tidak membuat putusan baru yang membatalkan pensiun DPR berdasarkan permohonan Dr. Lita. 👉Siapa saja hakim MK tersebut? Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 (gugatan Dr. Lita Linggayati Gading dkk soal pensiun DPR), Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut adalah: 1. Suhartoyo – Ketua Majelis Hakim 2. Saldi Isra – Hakim Konstitusi 3. Anwar Usman – Hakim Konstitusi 4. Enny Nurbaningsih – Hakim Konstitusi 5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh – Hakim Konstitusi 6. M. Guntur Hamzah – Hakim Konstitusi 7. Arsul Sani – Hakim Konstitusi 8. Ridwan Mansyur – Hakim Konstitusi 👉Kesimpulan akhirnya Karena gugatan Dr. Lita Gading tidak diterima, maka: ✅ aturan pensiun anggota DPR tidak otomatis hilang dari putusan ini ✅ negara tetap menjalankan ketentuan yang berlaku ✅ pensiun anggota DPR tetap diberikan sesuai sistem dan aturan yang ada. Penutup ⚖️ Rakyat menggugat. 🏛️ MK menolak. 💰 Pensiun DPR tetap aman. Negara ini keras untuk rakyat kecil, tapi lembut, berbaik hati untuk pejabat. 💢

Hati-hati pemecah belah bangsa sejak 2012 yg digerakkan oleh Jokower dan Termul

INI DIA OKNUM OTAK PEMBUAT IJAZAH PALSU JKW DAN SEMPAT MENJADI KETUA KPU SOLO.

Mari kita viralkan, agar ketahuan di sekolah mana dan apa motif kejahatan anak di sakolah ini. Apalagi Korbannya s'org perempuan ... ? Ayo share supaya cepat terendus pihak berwajib. Sekali lagi kirim ke group² WA yg anda miliki, OK ... ??? Cc. Om Ndon @Ndons_Back 🙏🏻🥺