MikoKol

komenan best seller, emosinya kerasa😭😭

@IlhamIl31227484 @TheEconomist fafifu wasweswos, argumenmu ga jelas

@TheEconomist Fake media only satisfies the West and brutal capitalists. Which country has ever used nuclear bombs? Which country started the first and second world wars?! Which nation wiped out the Indians and Aborigines. So where is Prabowo? The damn economics

Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths economist.com/leaders/2026/0…

@thenggara @TheEconomist wkwkwk ini bantuan antek antek asing yang aku suka

@TheEconomist to whoever's behind the writing, editing and publishing all this, stay safe out there, seriously😭😭😭 thanks for helping the outside world see what's really happening in this country. god bless you all.

yahh pestanya dibubarin anjing😂

Keseleo lidah dari "gaji hakim" ke "gaji guru" artinya dia TAHU siapa yg seharusnya dinaikin... Dia gak hanya bodoh Dia itu juga jahat

@LambeSahamjja Pembunuh? Bisa Buzzer? Bisa Penyiram? Bisa Pembungkam? Bisa

@AnKiiim_ wkwkwk, kata orang yang nyiram air keras ke sipil itu kenakalan

KSAD Jendral maruli di DPR :"Kadang, lebih enak jadi sipil daripada tentara kalau mau bandel" Lah lo kalo mo bandel ngapain jadi tentara? Omongan ini orang makin kesini makin kocak, lagian main kalian kasar, bete dikit nyiram air keras 🤬

Saya tahu ini cuma insert dari Kompas TV but ini langkah cerdas juga. IHSG ditampilin pas blionya bicara dalam 2 menit beliau pidato, IHSG Anjlok 5 poin It was like: keep talking, but IHSG will keep sliding

bacot anying dubai chewy cookie

PESBUK ANJENGGGG

udah mah pemerintah gua kaya gini punya atasan dzalim amat

@kumparan seinget gua beruk juga ga boleh jadi menteri ham, melanggar hak asasi manusia

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menyatakan begal tidak boleh ditembak mati. Alasannya, itu bertentangan secara prinsipil dengan HAM. "Dalam prinsip hukum internasional, orang yang melakukan kekerasan dan tindakan kekerasan termasuk teroris wajib ditangkap," ujar Pigai mengawali penjelasan, saat diwawancarai wartawan di Kota Bandung, Rabu (20/5). "Kenapa wajib ditangkap? Ada dua keuntungan. Satu, nyawanya tidak dirampas; kedua, dia adalah sumber informasi. Data, fakta, informasi ada pada dia sehingga penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya," ujar Pigai. Pigai menegaskan, begal tidak boleh ditembak mati meskipun hal ini dilihat dari sudut pandang korban. "Ya, kan saya bilang tidak boleh," katanya. "Masyarakat yang mengiyakan itu masyarakat yang tidak mengerti tentang HAM. Siapa pun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Itu prinsip," ujar Pigai. Dalam konteks seorang korban terpepet oleh begal, menurut Pigai, aparat harus bisa memastikan adanya stabilitas sehingga masyarakat itu hidup secara bebas. Pigai melanjutkan, "Kalau orang tersebut ditembak mati, maka informasi penting hilang." 📸: Dok. Antara. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R158 | E023 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Please don’t keep spreading negative news about our president. Try looking at the positive side instead… there isn’t any, huh? Tolong jangan beritakan presiden kami yang jelek2, coba lihat sisi positifnya,...ga ada kan? 私たちの大統領の悪いニュースばかり広めないでください。もっと良い面を見てみてくださいよ……まあ、ないんですけどね？

Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths econ.st/3RE0Fum Photo: Getty Images

Tepat 10 hari setelah om Max ngetwit ini, tadi siang denger kabar perusahaan textil tempat kawan saya kerja di Jateng sudah dalam tahap memindahkan pabriknya ke Vietnam dalam hitungan minggu, bukan bulan ya. Alasannya capek diperes preman berbatik sampai preman celana kolor, udah lapor sana sini nggak ada yg melindungi. Perusahaan ini produknya 100% di export ke Eropa dan US. Pabrik di jateng nggak ditutup tapi dikecilkan skalanya.

@LambeSahamjja satu kata lucu kepala redaksi kalah sama boti

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

IT’S ACTUALLY MORE TERRIFYING KNOWING HE’S NOT STUPID. with that kind of education & background, he knows exactly how the global market works. jadi kalo sampe keluar statement gini artinya dia secara sadar lagi MENGERDILKAN KRISIS demi menina-bobokan rakyat PAKE PEMBODOHAN PUBLIK

yang ga ketolong dari ini semua, kita udah ga punya habibie :(

Kalau yang nulis orang Indonesia bakal dicap antek asing nih. Nah, sekarang yang nulis dari luar beneran. Artinya, mata dunia semakin terbuka tentang situasi di Indonesia. Dan ini bukan hanya media Barat, sebelumnya Kamar Dagang China juga komplain ttg situasi Indonesia. Apa masih akan menggunakan narasi antiasing untuk delegitimasi kritik dan masukan? Khawatir rupiah bakal terus nyungsep.

udah bukti kan harusnya presiden itu dari kalangan akademisi bukan militer liat hasil pak BJ Habibie gimana? terus bandingin sama, ah sudahlah 😭