gooday retweetledi
Guys, Mahfud MD dan Ahok baru ngobrol bareng di satu forum dan menurut gue ini adalah percakapan paling jujur dan paling berani tentang satu masalah yang selalu ada tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan di Indonesia.
Korupsi.
Dan kenapa sampai hari ini masih amburadul.
Dan jawabannya menurut keduanya sangat sederhana tapi sangat menyakitkan untuk diakui.
Semuanya tergantung satu orang.
Presiden.
Mau atau tidak.
prabowo mau beresin ini atau tidak
Pertama — Mahfud bilang ini dengan sangat keras:
"Hanya orang bodoh yang mengatakan tidak ada dugaan korupsi di situ.
Kalau dikelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya."
Mahfud tidak bicara soal MBG saja.
Dia bicara soal pola yang sudah dia lihat selama puluhan tahun di dalam sistem di DPR, di eksekutif, di penegakan hukum.
Korupsi di Indonesia bukan anomali.
Bukan kecelakaan.
Ini sudah menjadi sistem yang berjalan dengan sangat teratur dan sangat terstruktur.
Dan ini yang paling mengerikan korupsi di DPR bahkan terjadi sebelum uangnya ada:
Mahfud menjelaskan pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan hampir tidak pernah dibahas secara terbuka.
Ketika menyusun APBN anggota DPR bisa menerima pesanan mata anggaran dari bupati, gubernur, atau pihak manapun yang ingin proyeknya masuk ke RAPBN.
Caranya: seseorang minta tolong anggota DPR untuk memasukkan proyek tertentu senilai misalnya Rp100 miliar. Anggota DPR minta 7% di muka.
Uang belum ada.
Anggaran belum disahkan.
Tapi uang 7 miliar sudah berpindah tangan.
"Anggaran belum ada, korupsinya sudah ada.
Sudah muncul."
Dan begitu anggarannya jadi ada lagi permainan di penunjukan rekanan, di pengadaan barang, di pengawasan. Berlapis-lapis. Dari hulu ke hilir.
Dan ini tentang sistem ij jaringan mafia hukum yang Mahfud ungkap:
Di dunia penegakan hukum Indonesia ada yang disebut sistem ij.
Sebelum sebuah kasus masuk ke pengadilan sudah diatur dulu hasilnya.
Polisinya diatur.
Pasalnya ditentukan.
Naik ke jaksa diatur lagi.
Naik ke hakim diatur lagi.
Semua sudah dinegosiasikan sebelum sidang pertama bahkan dimulai.
"Oleh sebab itu kunci utama memang ada pada Presiden. Kalau presiden mau apapun bisa."
Mahfud bicara bukan sebagai pengamat dari luar.
Dia bicara sebagai orang yang pernah ada di dalam sistem itu. Yang tahu persis bagaimana jaringannya bekerja.
Dan ini tentang akar masalahnya yang Ahok dan Mahfud sama-sama sepakati:
Ahok menyebut satu kata yang menurut dia menjadi akar dari semua masalah republik ini.
Korupsi.
"Kalau kita mau beresin bangsa ini dasarnya itu enggak boleh ada korupsi. Cuma itu. Sebetulnya itu akarnya."
Dan Ahok membandingkan dengan Singapura dan New Zealand bukan karena mereka kaya sumber daya alam. Justru sebaliknya.
New Zealand lebih banyak dombanya daripada manusianya. Tapi investasi mengalir ke sana karena satu hal: pemerintahnya bersih dan hukumnya jalan.
"Uang itu enggak kenal primordialisme.
Kamu hukum jelas, kamu enggak malakin gua, kamu adil saya taruh duit sama kamu."
Dan Mahfud menambahkan dengan data yang sangat spesifik: kekayaan alam hanya menyumbang 23% dari kemajuan sebuah bangsa.
44% ditentukan oleh satu hal saja hukum.
Dan ini tentang kenapa korupsi tidak bisa diberantas — menurut Ahok:
Ahok tidak muter-muter. Dia langsung.
"Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh.
Mereka berpikir: rakyat mau apa?
Semakin bodoh, semakin miskin semakin gua berkuasa."
Dan dia melihat kebijakan-kebijakan yang ada sebagai bukti dari logika itu.
Kenapa tidak kasih laptop dengan koneksi internet ke setiap anak sekolah?
Kenapa tidak kasih akses pendidikan setara dengan anak-anak di Kanada atau Amerika?
Karena rakyat yang cerdas adalah ancaman bagi mereka yang ingin tetap berkuasa.
Ahok bilang dia tidak bisa nuduh secara langsung.
Tapi keyakinannya sudah jelas.
Dan ini tentang solusi yang Ahok tawarkan yang paling konkret dan paling tidak pernah dilakukan:
Ahok punya dua usulan besar yang menurut dia bisa mengubah Indonesia secara fundamental.
Pertama royalti sumber daya alam yang adil.
Bukan bagi saham.
Bukan bagi untung yang bisa dimanipulasi. Tapi bagi hasil fisik.
Kalau pengusaha angkat 100 ton emas
dari desa saya 10 ton milik desa.
Rakyat desa tahu persis berapa yang diangkat karena mereka yang mengawasi.
Dan desa punya aset nyata yang bisa dikembangkan.
Kedua subsidi langsung berbasis NIK dengan voucher digital. Setiap keluarga yang penghasilannya di bawah UMP dapat voucher listrik, pangan, dan kebutuhan dasar.
Voucher tidak bisa dijual, tidak bisa dipindahtangankan, dan hangus kalau tidak dipakai dalam sebulan.
Tidak ada lagi subsidi yang bocor ke orang yang tidak berhak.
"Semua utang bisa lunas.
Semua rakyat miskin bisa dijamin. Asal mau."
Dan ini tentang mengapa ini tidak pernah dilakukan yang paling menyakitkan:
Mahfud menyebut satu istilah yang menurut gue paling tepat menggambarkan kondisi politik Indonesia:
saling sandera.
Perjalanan karir politik seseorang di Indonesia hampir selalu terhubung dengan jaringan kepentingan yang saling melindungi.
Ketika seseorang naik ke puncak kekuasaan dia sudah terlanjur punya utang politik ke banyak pihak. Dan utang itu dibayar dengan membiarkan korupsi berjalan.
Bukan karena presidennya tidak tahu.
Bukan karena tidak mampu.
Tapi karena tidak bisa.
Atau tidak mau.
"Semboyan-semboyan dan pidato-pidato yang keras itu kadangkala di bawahnya tidak jalan.
Tidak bisa ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh karena jaringannya sudah gila."
Dua orang yang paling berani bicara tentang korupsi di Indonesia yang sama-sama pernah ada di dalam sistem, yang sama-sama pernah merasakannya dari dalam menyimpulkan hal yang sama.
Kuncinya ada di presiden.
Bukan di KPK.
Bukan di DPR.
Bukan di masyarakat sipil.
Karena presiden yang mengangkat Jaksa Agung. Presiden yang mengontrol KPK.
Presiden yang menentukan siapa yang naik ke eselon 1. Presiden yang bisa mengeluarkan Perpu.
Presiden yang bisa memutus jaringan korupsi dari atas.
Kalau presiden sungguh-sungguh mau apapun bisa.
Dan kalau tidak jalan itu bukan karena tidak bisa. Tapi karena tidak mau.
Rakyat yang membayar harganya setiap hari.
Indonesia
