Sabitlenmiş Tweet
sha
381 posts

sha retweetledi
sha retweetledi

୨🌺୧・WTS AKUN ML !!
Spesification : angela cc polosan
Condition : aman, bisa ganti email
Price : 220k
Contact : wa.me/6285820838876
t. wts wtb akun mobile legends ml #zonauang

Indonesia
sha retweetledi
sha retweetledi

Prabowo ini bikin semua presiden pendahulunya jadinya terlihat bener kerjanya.
SBY itu nilainya 3/10, Jokowi 2/10 tapi Prabowo ini beneran 0/10. Nepotismenya gila. Temennya ditunjuk jadi Menhan yang ngurusin koperasi. Ajudannya dijadiiin Seskab. Adiknya dikasih jabatan multifungsi. Ponakannya dikasih Deputi BI.
Ekonomi lagi ambruk-ambruknya tapi presidennya macem gini. Hancur total.
tempo.co@tempodotco
JUST IN: Prabowo tunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Taman Nasional
Indonesia
sha retweetledi
sha retweetledi
sha retweetledi

THANKS PAK PRABOWO
semenjak indonesia dipimpin bapak banyak sekali rekor sejarah terpecahkan.
1. kurs usd/idr hampir rp 17.200. paling terpuruk dlm sejarah.
2. utang jatuh tempo di 2026 sebesar rp 833 t. tertinggi dalam sejarah.
3. defisit apbn paling lebar dalam sejarah. dan semua rekor ini terpecahkan
hanya dalam waktu 1.5th saja. keren, pak
Indonesia
sha retweetledi
sha retweetledi

Guys, KPK baru rilis sesuatu yang menurut gue harusnya jadi headline utama semua media hari ini.
KPK menemukan 8 potensi korupsi dalam program MBG dengan anggaran yang naik dari Rp71 triliun di 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026.
Dan gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana:
Kalau KPK sudah tahu kenapa belum ada yang diusut?
Delapan potensi korupsi yang KPK temukan:
- regulasi pelaksanaan lemah.
- mekanisme bantuan pemerintah
-pendekatan terlalu terpusat pada BGN.
- konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana.
- transparansi lemah.
- standar dapur belum terpenuhi.
- pengawasan keamanan pangan minimal.
- tidak ada indikator keberhasilan yang terukur.
Dan sekarang gue mau fokus ke hal yang paling mengganggu:
KPK punya tugas pokok berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sangat jelas: menyelidiki, menyidik, menuntut, mengkoordinasi, mensupervisi, memantau, dan mencegah korupsi.
Bukan hanya membuat daftar potensi korupsi lalu minta perbaikan dengan sopan.
Kalau KPK sudah punya temuan 8 titik rawan korupsi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun pertanyaannya bukan apa rekomendasinya?
Pertanyaannya adalah:
siapa yang sudah dipanggil untuk diperiksa?
Karena kalau jawabannya tidak ada maka KPK tidak sedang menjalankan fungsi penindakan.
KPK sedang menulis laporan tahunan.
Yang paling bikin gue tidak habis pikir:
Anggaran MBG naik 140% dalam satu tahun dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun.
Hampir dua setengah kali lipat.
Dan di saat yang bersamaan KPK baru merilis laporan bahwa kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasannya belum memadai.
Artinya anggaran naik duluan.
Sistemnya belum siap.
Dan KPK tahu ini.
Kalau ini terjadi di perusahaan swasta direksinya sudah dipanggil pemegang saham.
Kalau ini terjadi di lembaga donor internasional auditnya sudah dimulai dari hari pertama.
Tapi di sini yang keluar adalah tujuh rekomendasi yang akan dikirim ke BGN dan berharap mereka mau memperbaiki diri sendiri.
Dan ini yang paling gilanya
KPK punya wewenang untuk tidak hanya merekomendasikan tapi untuk menyelidiki.
Punya wewenang untuk memanggil.
Punya wewenang untuk menyita dokumen.
Punya wewenang untuk menetapkan tersangka.
Tapi yang keluar dari lembaga ini soal MBG sampai hari ini baru sebatas laporan tahunan dan tujuh rekomendasi tertulis.
Sementara di survei publik 88% responden bilang manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur.
Hanya 6,5% yang dirasakan anak-anak sebagai penerima yang seharusnya.
Sementara puluhan kasus keracunan terjadi tanpa ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara publik.
Sementara Rp1,6 miliar habis untuk sikat dan semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.
Dan KPK merekomendasikan agar sistem pelaporan keuangannya diperbaiki.
Tugas KPK bukan hanya menulis laporan tentang potensi korupsi.
Tugas KPK adalah menindak korupsi.
Kalau 8 potensi korupsi sudah teridentifikasi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun dan tidak ada satu pun langkah penindakan yang dimulai maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya tata kelola MBG.
Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KPK masih punya nyali untuk menjalankan fungsinya??
atau hanya punya kemampuan untuk mendokumentasikan masalah yang tidak akan pernah diselesaikan.
Karena rakyat Indonesia tidak butuh dokumen tentang korupsi yang mungkin terjadi.
Rakyat butuh seseorang yang berani menindak korupsi yang sudah terjadi.
kalo kpk aja gk berani ??
berharap kesiapa lagi kah kita rakyat ??

Indonesia
















