dhamar pramudhito

Guys, ada satu ironi besar dalam politik Indonesia yang menurut gue perlu lo pahami. Prabowo Subianto adalah pemimpin yang paling sering melontarkan frasa "antek-antek asing" dalam pidato-pidatonya. Frasa itu dia pakai untuk menyerang kritikus, membangun narasi musuh bersama, dan memperkuat citranya sebagai nasionalis sejati pelindung kedaulatan Indonesia. Tapi rekam jejak pribadinya sendiri dari masa kecil sampai sekarang dia menjabat sebagai presiden menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari narasi itu. Mulai dari keluarga dan ini yang membentuk segalanya: Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, adalah ekonom terkemuka yang bergabung dengan PRRI pemerintah revolusioner yang menentang pusat dan selama periode itu menjalin kontak dengan pihak Amerika Serikat termasuk agen CIA di Singapura. Sumitro sendiri dalam wawancara Tempo 1999 mengakui adanya kontak itu tapi menegaskan bukan sebagai agen bayaran, melainkan untuk menggalang dukungan melawan komunisme. Setelah PRRI gagal keluarga Sumitro hidup dalam pengasingan. Prabowo kecil berpindah-pindah dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss, sampai Inggris. Dia bersekolah di institusi pendidikan Amerika yang diisi anak-anak diplomat dan ekspatriat. Hasilnya? Prabowo tumbuh dengan bahasa, budaya, dan cara pikir ala Barat. Dan dia sendiri yang mengakuinya. Dalam wawancara Tempo 2013, Prabowo berkata: "Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke Western elite. Kita ini kagum sama Barat. Kita besarnya di alam itu. Saya besar di alam bahwa nilai-nilai Barat itulah nilai-nilai modern." Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sama yang kemudian sering menyebut orang lain sebagai antek asing. Pelatihan militer yang sangat pro-Amerika: Ketika Prabowo masuk militer dan bergabung dengan Kopassus dia mengikuti program IMET atau International Military Education and Training program yang dirancang Amerika Serikat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan perwira militer di negara-negara mitra. Tahun 1980 Prabowo mengikuti pelatihan pasukan khusus di Fort Bragg, North Carolina pusat utama operasi khusus Amerika Serikat. Dia diakui sebagai salah satu lulusan terbaik. Bahkan menjadi perwira asing pertama yang merebut lencana penerjun pasukan khusus Amerika. Lima tahun kemudia pelatihan lanjutan di Fort Benning, Georgia. Ini bukan hubungan kasual. Ini adalah pembentukan militer yang sangat sistematis dan mendalam dengan sistem pertahanan Amerika Serikat. Klaim yang paling mengejutkan dan ini perlu lo tahu konteksnya: Dalam wawancara off the record antara jurnalis Allan Nairn dan Prabowo pada 2001 yang baru dibuka menjelang Pilpres 2014 Nairn mengklaim Prabowo menyebut dirinya sebagai "anak kesayangan Amerika." Nairn juga mengklaim Prabowo mengaku sangat dekat dengan DIA Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat dan melapor kepada mereka setidaknya seminggu sekali, bahkan selama krisis 1998. Gue perlu jelas: ini adalah klaim dari wawancara off the record yang sumbernya adalah pengakuan satu pihak jurnalis yang membukanya unilateral. Prabowo tidak pernah secara terbuka mengkonfirmasi isi wawancara itu. Kubu Prabowo menyebut Nairn melanggar etika jurnalistik. Tapi yang menarik adalah: Prabowo juga tidak pernah secara terbuka menyangkal isinya di depan publik. Adiknya yang bicara lebih terang-terangan: Kalau klaim Nairn masih bisa diperdebatkan pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, di forum Washington 2013 jauh lebih terdokumentasi. Dalam forum terbuka itu, Hashim berkata: "Prabowo is very pro-American. He's been going to American school all his life. He went to special forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. The US will be a privileged partner with a Gerindra administration." Mitra istimewa. Kata-katanya sendiri. Di forum publik. Terekam. Sanksi Amerika dan bagaimana hubungan itu akhirnya pulih: Hubungan Prabowo dengan Amerika memang sempat retak. Setelah tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM berat pembantaian Kraras 1983 dan penculikan aktivis 1998 Amerika memutus hubungan dengan Kopassus dan melarang Prabowo masuk wilayahnya sejak tahun 2000. Sanksi ini bertahan selama era Clinton, Bush, dan Obama hampir dua dekade. Tapi larangan itu dicabut begitu Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan di 2019. Dan sekarang sebagai presiden Prabowo aktif mendekatkan diri ke Amerika. Menemui Trump. Menghadiri forum-forum pertahanan. Menandatangani kesepakatan dagang dan 11 MOU senilai miliaran dolar dengan pengusaha Amerika. Dan ini paradoks yang paling menohok: Di satu sisi Prabowo sering menyebut kritikus sebagai antek asing di hadapan rakyat Indonesia. Di sisi lain dia sendiri dibesarkan di sekolah Amerika, dilatih di Fort Bragg dan Fort Benning, mengikuti program intelijen militer Amerika, punya hubungan transaksional yang sangat dalam dengan sistem pertahanan Amerika, dan adiknya sendiri yang menjanjikan Amerika sebagai mitra istimewa kalau Gerindra berkuasa. Ini bukan kontradiksi yang tersembunyi. Ini ada di rekam jejak publik yang bisa diverifikasi. Yang perlu dipahami dengan adil: Kedekatan dengan Amerika bukan otomatis kejahatan. Banyak pemimpin negara menjalin hubungan strategis dengan Amerika itu adalah realita geopolitik. Yang menjadi masalah adalah penggunaan frasa "antek asing" sebagai senjata politik untuk menyerang orang lain sementara diri sendiri punya rekam jejak yang jauh lebih dalam dengan kekuatan asing yang dimaksud. Kalau standarnya adalah "dekat dengan asing berarti antek asing" maka standar itu harus diterapkan secara konsisten. Bukan hanya kepada lawan politik. Prabowo bukan nasionalis anti-Barat. Dia adalah pragmatis yang menggunakan retorika nasionalisme untuk konsumsi domestik sementara secara strategis membangun dan mempertahankan hubungan transaksional yang sangat dalam dengan Amerika Serikat. Itu bukan skandal per se. Banyak pemimpin melakukan hal yang sama. Yang skandal adalah ketika frasa "antek asing" dilontarkan kepada mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah oleh seseorang yang punya rekam jejak hubungan dengan Amerika yang jauh lebih dalam dari siapapun yang pernah dia tuduh. ⚠️ Disclaimer: Fakta yang dikutip berdasarkan dokumen publik yang bisa diverifikasi termasuk wawancara Tempo 1999 dan 2013, rekaman forum Washington 2013, dan data program IMET. Klaim dari wawancara off the record Nairn-Prabowo 2001 adalah klaim yang belum dikonfirmasi atau disangkal secara terbuka oleh Prabowo. Ini analisis berbasis fakta publik bukan tuduhan hukum.

Kebijakan ini hanya untuk warga non DKI yang ingin mencetak di DKI. Kenapa? Karena ada keterbatasan blanko yg diterima Dinas Dukcapil. Bagi warga DKI tentu tidak ada pembatasan kuota, semua dilayani.

Ke bengkel untuk body repair… lihat di showroom udah ada model baru aja. Brand sekarang cepat banget keluar model barunya 😭

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

Resmi! Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo Jadi Ketua Satgas Taman Nasional

Siapa sih pembisik utama bapak ini🤔

Didn't know jackfruit is such an invasive species in Brazil until I went to Rio. This fruit tree from tropical Asia provides an unlimited food source for mammals such as the common marmoset and coati, boosting their numbers, but they also eat eggs, thus impacting the birds...

Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok Wamendikti Goblok

BYD CEO Wang Chuanfu worth $23B taking the Beijing subway to the Beijing auto show BYD worth nearly $1 trillion How many billionaires do you see on the subway these days 👀

Buat cewek2, misal nih udah sama2 suka, secara fisik menarik, seiman, udah cocok semua, tapi doi gajinya UMR. Kalian tetep bakal lanjut ga? Konsep menikah adalah 'berjuang bersama' menurut kalian masih relate ga untuk jaman sekarang?

UU PPRT disahkan, warga di threads yang mendang-mending itu ngamuk-ngamuk karena gabisa ngegaji ART dengan rendah + semena-mena lagi sama ART mereka. Klasis bgt sumpah warga di threads.

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran. Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini. Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan. Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja. Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya. Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia. Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”. Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal. Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;) Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan. Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri. Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok. Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.