ur ordinary friend

WTS want to sell tiket JGTC Reguler UNDERPRICE UNDERWEB 100k per tix bisa COD DM YAAAWWW :D tag: #zonabu #zonauang #jgtc #jazz #wts #wtb

damai, damai, damai, dan damai. hukum emang ga ada gunanya di indonesia. especially if ure part of those kind of institution. indo’s law only works for: 1. the poors 2. politic oppositions 3. civilians (spoiler alert, not every civilians)

"Saya bilang ini goblok banget!" "Masa pake tumbler yang mulutnya besar banget? Ya nyiprat" “Main cantik lah. Kalau ada CCTV, bisa pakai jaket, pakai masker, pakai penutup aja. Masak di tengah jalan enggak pakai penutup muka, enggak pakai helm. Ini kan jadi lucu-lucuan” Kutipan dari hakim militer. Di persidangan militer.

Kok ga ditulis pelakunya siapa, inisialnya apa, profesinya apa?

Akhirnya Indonesia pun akan terkenal didunia. Terkenal dgn arogansi aparatnya. @Puspen_TNI

awokawok

Stradenine, brand lokal asal Surabaya yang artikelnya ada di foto ini langsung klarifikasi: - tidak terlibat - harganya 179k 🤣

BREAKING🚨 DIDUGA KARENA ORANG TUANYA KRITIS TERJADAP PROGRAM MBG, MURID DISALAH SATU SD DI PEMALANG DIBERHENTIKAN DARI SEKOLAH❗ Seorang Siswa SD Di Kec. Randudongkal, KAB. PEMALANG Diberhentikan dari Sekolah oleh pihak Sekolah. Ini kronologinya 👇🏼

Pelakunya tentara Kasusnya dibangun cerita versi tentara Penuntutnya tentara Hakimnya tentara Pembelanya tentara

Di atas podium sok teges; mengagung-agungkan sistem merit. Anti koneksi-koncoisme, anti ini anaknya siapa, ponakannya siapa. Faktanya? Bayangken, satu orang ADIK KANDUNG menjabat 5 posisi strategis sekaligus. WHAT AN UNMISTAKABLY, PAINFULLY BLATANT HYPOCRISY!! 🫵🏻 #RezimMunafik

List keluarga dan kerabat prabowo di pemerintahan: 1. Hashim Djojohadikusumo (Adik Kandung): - Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi. - Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional - Ketua Delegasi Indonesia (COP29) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia 2. Thomas Djiwandono (Keponakan): Wakil Menteri Keuangan (dilantik sejak Juli 2024) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Februari 2026). 3. Budi Satrio Djiwandono (Keponakan): Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Periode 2024-2029). 4. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Keponakan): Aktif di kepengurusan Kadin (2024-2029) setelah sebelumnya merupakan Anggota DPR RI. 5. Aryo Djojohadikusumo (Keponakan): Pengurus Kadin Indonesia (2024-2029). 6. Angga Raka Prabowo (Keponakan/Orang Dekat): Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (PJO). 7. Mayor Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet (Seskab). 8. Sudaryono (Mantan Aspri/Ajudan): Wakil Menteri Pertanian. 9. Prasetyo Hadi (Orang Dekat): Menteri Sekretaris Negara.

WKWKWKWK....

@esmrlds__ berapa kak?

WTS TIKET MCR Jakarta udah excited banget, tapi harus jual karena flight AirAsia-ku kena cancel & cuma bisa refund 😭 1 tiket CAT 3 RIGHT (under web price) Bisa cicil sampai November 🙏🏻 DM ya! 🥹 #MCRLiveinJakarta #MCRIndonesia

Ini KPK serius diem aja?

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara. Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang. Kata-katanya sangat eksplisit. Koperasi saya enggak tahu. Yang lain saya enggak paham. Berhenti sebentar dan pahami itu. 35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan. Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum. Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret. Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi. MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan. Baru belakangan sistem dibenahi. Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi. Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik. Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu. Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan. Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan. Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang. Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret. Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan. Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya. Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab. Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN. Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN? Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar. Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk. Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus? Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus. Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda. ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian. Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi. Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama. Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan. Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

Sampai kapan ya garong terang2an gini dibiarin?

Lihatlah! Bangunan SD penerima manfaat MBG dengan Bangunan SPPG nya. © Ari Pizzahitsmajalengka on FB

ikut investasi kagak, beli lahan kagak, mikirin resiko bisnis juga kagak bisanya cuma demo, ini lagi rame di kota gue jukir liar bawa-bawa tameng "warga lokal" padahal banyakan ormas lagi protes di Gacoan sabtu, 11 april 2026 > Gacoan mau upgrade ke e-parking > operasional diserahkan ke vendor > alasannya biar lebih rapi dan profesional kenapa langsung ditolak > takut pendapatan harian turun > takut nggak direkrut vendor baru > maunya tetap kelola sendiri, tanpa vendor dari luar mediasi > Gacoan udah coba duduk bareng > jamin nggak ada PHK > tetep nggak ada kata sepakat sabtu siang > puluhan massa turun ke lokasi parkiran > akses masuk pengunjung diblokade fisik > Polres Pekalongan Kota + Kodim diterjunkan (tapi diem doang wkwk) sekarang > jukir bilang bakal terus kawal sampe tuntutan dipenuhi > Gacoan bilang pintu mediasi masih terbuka > status: deadlock yang bayar pajak, ikut regulasi, dan mau upgrade sistem, malah yang disandera. disini tukang parkir tuh kek buanyak banget, dan nggak jarang gue suka ribut karena bukan parkir lagi tapi malak doang ditempat kalian banyak tukang parkir nggak?

@ImamBesar212 wkwkwkwk tolol emang plenger, cengengesan doang

Mediasi buntu, jukir liar duduki gacoan Pekalongan. Mediasi yg dilakukan manajemen Gacoan Pekalongan di jln. Imam Bonjol dengan jukir liar berakhir buntu. Jukir liar tetap menolak adanya sistem parkir yg dikelola vendor. Negara takut preman, parcok cuma jadi pajangan disitu.

Preman jadi kawan, aktivis HAM jadi lawan