Piccolo Machiavelli

WKWKWKWKWK anjingggg

Kenapa bisa ada ormas di sana? Karena kalo diberantas, ya tinggal keluarkan kartu "PEMERINTAH MENGANCAM KEBEBASAN BERSERIKAT....!" aja *) BTW, yang nanti teriak-teriak begini, bakalan gak cuma anggota ormas yang kena berantas lho 🤭

Bela jepang kayak bela jokowi

Kayaknya cuma di indo ada orang bela saham kayak bela agama wkwkwkwkwkw

fak ekosistem

Dulu dari 2300 naik jadi 16000. Coba itung. Itu naik 700%. Kalau dari 16800 jadi 17100 kan cuma naik 1,7%. Tapi kalau sejelas itu pun angka 17000 itu masih dirasa batas psikologis, mending ke psikolog aja biar bisa mikir tenang.

Cut loss

Baru kali ini liat BBM ga naek Negara disalahin 🌚

SUMPEH ye ini PIK udh kyk kotak sulap anjay ditinggal bentar udah ada yg BARU aje di sono

Padahal Indonesia sudah siap2 krisis minyak sejak 10 tahun lalu. - Program listrik 35 ribu MW (banyak pembangkit diesel dan gas disuntik mati) - Program Biodiesel B10 hingga akhirnya sekarang B40 - Pembangunan/retrovit kilang minyak balikpapan/cilacap - Program Bioethanol B5

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

Daftar tarif yang harusnya bernilai 0 menurut auditor dan jaksa 🤦‍♂️

Ini knp sency lampunya mati jir

Dari replynya sudah menunjukkan bahwa dia ngasih opini yang 100% sesuai tema 🤣

Info beli parasut tuk menghadapi market terjun besok 😩

Sebenarnya ini negara dalam kondisi yang gak seburuk di citrakan penghuni X tapi masih jauh dari sebaik apa yg diceritakan sama pemerintah.

Kampus2 top di amerika itu selalu punya Dana Abadi yg jumlahnya nggilani. Harvard misalnya punya dana abadi setara Rp 900 triliun; sementara Yale punya Rp 700 triliun. Dana abadi UI baru sekitar Rp 250M; ITB Rp 300anM, dan UGM sekitar Rp 175M. Kalau misal UI punya dana abadi Rp 10 triliun, maka dengan return 6%, bisa dapat Rp 600 milyar per tahun. Lumayan bisa buat bantuan UKT agar gak terlalu mahal. Karena punya dana abadi yg melimpah, kampus2 top amerika selalu punya team fund manager kelas dunia. Bahkan team investasi Yale dianggap sebagai salah satu team investasi terbaik dunia. Rata-rata return Yale investment selama 10 tahun sekitar 9,2% per tahun. Angka return yg bagus dan di atas rata-rata. Dengan dana abadi Rp 700 triliun, Yale Investment bisa dapat cuan hampir Rp 70 triliun per tahun. Angka yg amat signifikan. Melalui return dana abadi itu, kampus top amerika bisa melakukan bantuan beasiswa kepada ribuan mahasiswnya; dan juga membiaya aneka kegiatan akademik. Kampus2 top amerika selalu punya dana abadi besar karena TRADISI ALUMNUSnya yang selalu mau sumbang dana dengan angka fantastis. Alumnus di hampir semua kampus amerika, selalu berlomba menyumbang paling banyak bagi almamaternya, utamanya saat acara reuni. Di RI, tradisi menyumbang almamater itu kayaknya masih kurang. Misal total lulusan ITB selama ini ada 120 ribu. Kalau misal ada 34% lulusan ITB yang sudah sangat sukses (probabilitas yg amat masuk akal), dan masing2 mau sumbang ke ITB Rp 50 juta, maka akan terkumpul dana abadi Rp 2 TRILIUN. Faktanya, amat sedikit alumuns ITB atau UI yg mau sumbang almamaternya dengan jumlah yg memadai. Jumlah total lulusan UI jauh lebih banyak : 500 ribu. Kalau 10%nya saja mau sumbang Rp 25 juta, maka akan terkumpul Rp 1,25 triliun. Faktanya amat sedikit yg mau sumbang. Di RI, kebanggaan thd almamater baru sebatas retorika dan emosi. Belum dapat diwujdukan dalam bentuk bantuan finansial nyata dan berdampak riil.

Nah man, saying jakarta has 0 usable public transport is the real absolute insanity mf are you blind 😂

@ghozyulhaq Tiba-tiba teringat ini. youtu.be/CODkbg6yBzc?si…

Shakespeare been real quiet since this dropped