DS

@KompasTV Mending bikin tim asesor buat menteri dan DPR aja dulu

Pemerintah Bakal Tentukan Status Aktivis HAM, Pigai Bentuk Tim Asesor kompas.tv/nasional/66619…

@LambeSahamjja Wedeww ide gila yg emang gila.. disuruh dpt sertifikat aktivis spy dapat perlindungan hukum. Woy perlindungan hukum itu hak semua warga.. uwassuuuuuuu....

Guys, ada wacana baru dari Kementerian HAM yang menurut gue adalah salah satu ide paling berbahaya yang muncul di 2026 dan perlu dibahas dengan sangat serius. Menteri HAM Natalius Pigai menyiapkan tim asesor untuk menentukan siapa yang berhak disebut aktivis HAM dan siapa yang tidak. Kedengarannya seperti upaya untuk merapikan sistem. Tapi kalau lo pikir lebih dalam ini adalah salah satu bentuk kontrol terhadap masyarakat sipil yang paling halus sekaligus paling berbahaya yang pernah ada dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Apa yang diusulkan Pigai dan kenapa ini perlu dikritisi habis-habisan: Mekanismenya begini. Ketika ada aktivis HAM yang menghadapi masalah hukum tim asesor yang dibentuk pemerintah akan menilai apakah orang itu benar-benar aktivis atau bukan. Kalau dinilai bukan aktivis dia tidak mendapat perlindungan hukum sebagai pembela HAM. Kriterianya? Pigai menyebut beberapa hal. Apakah tindakannya dilakukan atas kepentingan publik atau kepentingan pribadi. Apakah dia dibayar saat melakukan tindakan itu. Apakah dia membela kaum lemah atau tidak. Kedengarannya rasional. Tapi ada satu masalah fundamental yang membuat seluruh skema ini runtuh begitu lo pertanyakan satu hal saja: Siapa yang menentukan timnya? Pemerintah. Paradoks terbesar dari wacana ini dan ini yang paling menohok: Andreas Hugo Pareira dari DPR merespons dengan kalimat yang menurut gue adalah salah satu pernyataan paling tepat yang keluar dari gedung itu dalam waktu lama: "Pelanggar HAM di seluruh dunia biasanya orang yang punya kuasa, orang yang punya banyak uang, orang yang punya senjata atau kombinasi dari dua atau tiga hal itu. Sementara aktivis HAM biasanya lahir dari civil society yang minim akses." Ini bukan retorika. Ini fakta historis yang bisa diverifikasi di setiap sudut dunia. Aktivis HAM ada karena ada pihak berkuasa yang melanggar hak-hak rakyat. Itu adalah hubungan kausal yang sangat mendasar. Aktivis HAM lahir sebagai respons terhadap kekuasaan yang disalahgunakan. Dan sekarang pemerintah sebagai representasi kekuasaan itu ingin menentukan siapa yang berhak disebut aktivis HAM. Ini seperti menunjuk terdakwa untuk memilih siapa yang boleh jadi jaksa penuntut di persidangannya sendiri. Bayangkan skenario konkret ini dan ini yang paling mengerikan: Seorang aktivis mendampingi warga yang digusur paksa untuk proyek pembangunan yang melibatkan kepentingan pemerintah. Aktivis itu dilaporkan ke polisi dengan berbagai tuduhan mulai dari provokasi sampai pencemaran nama baik. Di sistem yang ada sekarang statusnya sebagai pembela HAM memberikan perlindungan tertentu dan membuat kasusnya mendapat perhatian lebih dari lembaga HAM dan masyarakat sipil. Di sistem yang diusulkan Pigai sebelum mendapat perlindungan itu, tim asesor harus menilai dulu apakah dia "benar-benar" aktivis HAM. Tim asesor yang anggotanya termasuk unsur pemerintah dan aparat penegak hukum yang dalam kasus penggusuran itu bisa jadi adalah pihak yang berdiri di sisi yang berlawanan dengan si aktivis. Siapa yang dengan waras berpikir bahwa sistem seperti itu akan menghasilkan penilaian yang objektif? Soal kriteria "dibayar atau tidak" dan ini keliru secara fundamental: Pigai menyebut bahwa kalau aktivis melakukan tindakannya atas bayaran dia tidak bisa dikategorikan sebagai aktivis HAM yang mendapat perlindungan. Ini adalah logika yang sangat berbahaya karena mencampuradukkan dua hal yang berbeda. Banyak lembaga HAM dan LSM yang karyawannya mendapat gaji. Pengacara publik yang mendampingi korban pelanggaran HAM mendapat honorarium. Jurnalis investigasi yang mengungkap pelanggaran HAM digaji oleh medianya. Apakah mereka semua bukan aktivis HAM hanya karena mendapat kompensasi finansial atas pekerjaan mereka? Kalau logika itu diterapkan konsisten maka hampir seluruh ekosistem masyarakat sipil profesional di Indonesia bisa didiskualifikasi dari status aktivis HAM kapanpun pemerintah mau. Dan ini yang paling fundamental masalah siapa yang membuat definisi: Dalam sejarah demokrasi salah satu prinsip paling dasar adalah bahwa yang berkuasa tidak boleh menentukan siapa yang boleh mengkritisi mereka. Itu bukan prinsip yang ideologis atau partisan. Itu adalah prinsip yang lahir dari pengalaman pahit ratusan tahun sejarah manusia tentang bagaimana kekuasaan disalahgunakan ketika tidak ada yang bisa mengawasinya. Aktivis HAM adalah salah satu mekanisme pengawasan itu. Mereka ada justru untuk mengawasi apakah negara menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak warganya. Ketika negara kemudian menentukan siapa yang boleh menjalankan fungsi pengawasan itu mekanisme pengawasannya hancur. Yang tersisa hanya aktivis yang disetujui pemerintah. Yang secara definisi bukan lagi aktivis tapi ekstensi dari sistem yang seharusnya mereka awasi. Pigai bilang tim asesor akan lintas sektor — termasuk masyarakat sipil. Apakah itu cukup? Tidak. Dan ini perlu dijelaskan kenapa. Pertama — siapa yang memilih representasi masyarakat sipil di tim itu? Pemerintah. Artinya pemerintah memilih masyarakat sipil mana yang boleh ikut menilai. Ini bukan partisipasi yang independen ini adalah co-optasi. Kedua — keputusan akhirnya ada di tangan siapa? Tidak jelas dari pernyataan Pigai. Dan ketidakjelasan itu sendiri sudah merupakan masalah serius dalam desain kebijakan publik. Ketiga — mekanisme banding kalau seseorang tidak setuju dengan penilaian tim asesor itu apa? Juga tidak dijelaskan. Konteks yang lebih besar dan ini yang membuat gue paling khawatir: Wacana ini muncul di tengah tren yang sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. UU ITE yang terus digunakan untuk menjerat pengkritik. Demonstrasi May Day yang sudah diantisipasi dengan merangkul tokoh serikat buruh ke dalam kabinet. BGN yang anggarkan miliaran untuk mengelola opini publik. Dan sekarang wacana untuk menentukan siapa yang boleh disebut aktivis HAM. Semuanya bukan kebijakan yang secara eksplisit melarang kritik atau perlawanan. Tapi semuanya adalah langkah yang secara sistematis mempersempit ruang di mana kritik dan perlawanan itu bisa bergerak. Bukan dengan represi terbuka tapi dengan administrasi. Dengan regulasi. Dengan tim asesor. Dengan persyaratan yang terdengar masuk akal tapi implementasinya bisa sangat selektif. Itulah yang membuat wacana ini berbahaya. Bukan karena Pigai adalah orang jahat. Tapi karena sistem yang dibangun di atas niat baik pun bisa disalahgunakan oleh tangan yang salah di kemudian hari. Aktivis HAM tidak perlu legitimasi dari pemerintah untuk menjadi aktivis HAM. Mereka mendapat legitimasinya dari rakyat yang mereka bela dari keberanian yang mereka tunjukkan ketika berhadapan dengan kekuasaan tanpa modal apapun selain rasa kemanusiaan. Ketika pemerintah mulai menentukan siapa yang boleh disebut aktivis itu bukan perlindungan. Itu adalah kontrol. Dan kontrol atas siapa yang boleh mengawasi kekuasaan adalah langkah pertama dari kekuasaan yang tidak lagi mau diawasi. Andreas Hugo Pareira dari DPR sudah bicara keras soal ini. Dan gue setuju dengan satu kalimatnya yang paling tepat: "Pemerintah bukan sebagai pelindung tapi akan menjadi pelindung pelanggar HAM." Semoga wacana ini tidak jadi kebijakan. Karena kalau jadi dampaknya akan dirasakan paling berat oleh mereka yang paling tidak punya suara.

@kompascom Kok parah amat ya rezim ini. Kreatif sih, banyak ide utk melanggengkan kekuasaan dan meraup cuan

“Itu nanti ada tim, tim asesor. Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini adalah aktivis atau dia bukan aktivis,” kata Menteri HAM Natalius Pigai dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Baca selengkapnya: nasional.kompas.com/read/2026/04/2… ~RK #HAM #aktivis #timasesor

@txtdrimedia Lah gimana ini ngaco banget. Aktivis plat merah? Hak asasi orang buat mengkritik mau dikremus dgn dalih sertifikasi?

Pigai mengatakan kedepannya aktivis HAM bakal ditentukan oleh pemerintah melalui tim asesor tim asesor nantinya akan diisi oleh pemerintah, sipil, hingga aparat

@ffmelis I want them all

Sizce en güzel kız hangisi ?

@ThoNg676733 Make Love not War

This is probably as close to the original as I've heard. Phenomenal!😍🔥

@indepenSumatera Tak mungkin dari cucu sugiono. Paling ada input Dari diplomat teknis. Kan biasa level eselon 1 antar kemeterian itu surat2an

News :🚨Menlu Sugiono menegur keras menhan Sjafrie Sjamsuddin agar berhati-hati terkait usulan penerbangan militer AS di wilayah udara RI. Source: Reuters reuters.com/world/china/in…

@indepenSumatera Ustad apa ini kok misinformasi? Ngga diajari tabayyun sama gurunya?

Anomali ini hanya terjadi di Jawa 😭.

@SyedAkramin Damn shameful. I'm not young anymore and this is the first time I'm ashamed of being Indonesian. If I could, I would burn this government myself.

Israel has killed your soldiers. Instead of condemning such brutality, you chose to stand with them. A truly shameful day.

@BosPurwa Ntar masuknya terpisah, di bawah 'kerjasama operasional'

nah clear..

@indepenSumatera Berangkat

Gabung di BoP tanpa persetujuan DPR, besok tanggal 15 kedaulatan udara di berikan kepada AS menurut hemat saya ini juga tanpa persetujuan DPR, jika semua hal krusial terus dilakukan tanpa persetujuan DPR,terus buat apa DPR ada? Kita hanya punya dua pilihan 1. Bubarkan DPR yang ga berguna itu atau 2. Ganti rezim sekarang secara konstitusional atau kita...Rev Semakin lama semakin ambigu dan tak menentu ini negara mau dibawa kemana, belum lagi dalam Minggu ini presiden akan ke Rusia dan awak pun bertanya " apa lagi yah mau di obral Prabowo " hari ini saya memanggil seluruh aliansi masyarakat sipil dan seluruh mahasiswa untuk turun kejalan lakukan demo damai, titik kumpul di depan gedung DPR bagaimana setuju gak? Kalo gak ada yang mau mimpin demo nya, biar Mimin saja yang pimpin,malam ini Mimin terbang ke Jakarta jika setuju. Ini udah gak iya lagi nih

@TxtdariHI Strategi perek. Melacur kemana2 tapi yg di rumah kagak dianggap.

Presiden lagi di Rusia Menhan lagi di AS Keren juga strateginya

@tempodotco Baru kali ini saya malu jadi org Indonesia

Dino Patti Djalal: Prabowo Terlalu Semangat Mengejar Trump tempo.co/internasional/…

@Boediantar4 DPR wakil rakyat katanya. Kalau DPR ngga perform, gimana cara rakyat menghukumnya? Tunggu 5 tahun lagi saat pemilu? Terus berulang lagi dst dst. Keburu habis nyawa bangsa ini.

Mahfud MD: DPR diam, tidak pernah mempersoalkan keputusan Presiden Prabowo yang bersifat spontan walaupun tak sejalan dengan Undang-undang

@karimnas_ Sentimen rakyat Indonesia yg 85% Muslim ini cuma dianggap kentut oleh prabowo

Saat negara-negara lain berusaha menjaga jarak dari Amerika Serikat,— karena jelas-jelas fasis, zionis, dan teroris, bahkan negara-negara NATO enggan berurusan dengan mereka—, eh rezimnya Prabowo malah bermesraan. NB. Hegseth bangga punya tato bertuliskan "KAFIR" di lengannya.

@straits_times This is the first time I'm ashamed of being Indonesian

US, Indonesia discussing proposal allowing US military overflight in Indonesian airspace, defence ministry says bit.ly/4steecQ

@disclosetv This Indonesia govt is stupid and don't give a damn of Indonesian people in the long run.

JUST IN - U.S. announces a defense partnership with Indonesia.

@RnaudBertrand Indonesian people owe that 'leaker' big time

Many people present this as Indonesia "aligning" itself with the U.S. when at the very same time as Indonesia's Defense Minister was in Washington, President Prabowo was in the Kremlin meeting Putin (en.antaranews.com/news/412121/pr…), quoted with this opening statement: “Your Excellency, I have also come to consult with you as the global geopolitical situation is developing and changing very rapidly.” Which means it looks much more like Indonesia playing the non-aligned playbook, leveraging its position between great powers. This "Major Defense Cooperation Partnership" seems mostly aspirational for now: it says both countries "will explore" co-development of asymmetric capabilities, "pioneering" next-gen defense tech in maritime and autonomous systems, "cooperating on" MRO support. All words high on Pentagon press release energy, low on substance. There's also this other story about a secret deal between Indonesia and the U.S. where Indonesia would grant the U.S. military blanket overflight rights across its entire archipelago (reuters.com/world/asia-pac…). Fascinatingly, this classified document was leaked by The Sunday Guardian (here: sundayguardianlive.com/world/us-seeks…), an Indian media outlet founded by M.J. Akbar, a journalist who became a BJP politician (he served as Minister of State for External Affairs under Modi). This is not a paper that accidentally stumbles onto classified US defense documents about Indonesian airspace. Someone gave them this document, and they published it for a reason (presumably because they don't want the U.S. to have a free air corridor across the Indonesian archipelago any more than Beijing does). The impact of the publication is already disrupting the deal, which was probably the whole point. Indonesia's parliament is already saying that "there is no legal basis that allows for the granting of unlimited free access to national airspace to foreign parties" (antaranews.com/berita/5524735…) and Indonesia's Defense Ministry is in damage control mode, downplaying the document as merely a "preliminary draft" that hasn't been approved (en.tempo.co/read/2097899/i…). Mission accomplished, presumably. So all in all, the actual story is: - Indonesia signed a vague framework with the U.S. that's mostly aspirational - high on PR, low on substance - It collected a photo op with the Pentagon and the Kremlin on the same day - The consequential stuff would have been the overflight deal but it looks like someone wanted it killed badly enough to leak it to Modi-adjacent Indian media - who happily published it and the deal is now compromised. That's where the actual power play happened - and it seems to have worked.

@Eng_china5 This is not non-alignment but non principle. Non alignment is the historical movement of the global south. Now the global south must rise against western imperialism.

UNUSUAL Indonesia is pursuing its interests in both the East and the West. President Prabowo Subianto traveled to Moscow to seek President Putin’s support on energy matters, while at the same time he sent his defense minister, Jafri Syamsuddin, to Washington — but to offer sovereign concessions to the United States. At the Pentagon, U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth received his Indonesian counterpart, as U.S. officials are seeking to secure his signature on an agreement that would grant the United States full permission for its military aircraft to pass through Indonesia’s airspace.

@LambeSahamjja Kalau ada, ane ikut

Guys, lu pada denger belum… Katanya sih lagi rame isu bakal ada demo gede bulan April buat demo akan kebijakan Prabowo Subianto. Pertanyaannya beneran ada? atau cuma wacana netizen?