AntonKupchenkoGlazer

Today, on April 9, 1944, Leila Khaled was born in Haifa. She is a Palestinian socialist and an English teacher. At the age of 4, she was forced to leave her home with her family and settled in a refugee camp in southern Lebanon during the period known as the Nakba, when hundreds of thousands of Palestinians were subjected to ethnic cleansing during the creation of the State of Israel. In 1967, she joined the Popular Front for the Liberation of Palestine, a communist faction, and took part in military operations abroad. One of the operations that brought Khaled worldwide recognition was the hijacking of a TWA flight from Rome to Tel Aviv in 1969. This event resulted in the release of Palestinian prisoners from Israeli prisons. Due to her role in the incident, Khaled was imprisoned in Syria for six weeks and then released. She later took an active role in the General Union of Palestinian Women and was involved in caring for the wounded following Israeli attacks on Palestinian refugee camps. Regarding the role of women in the movement, Khaled made the following statement to Palestine Chronicle: “Women give life. That is why they feel danger more than men. When they participate, they are more loyal to the revolution because they also defend the lives of their children. When I gave birth to two children, I became more and more convinced each time that I had to do everything possible to protect them and build a better future for them. I felt this for the women who had lost their children.” She also spoke about her hope for a multiethnic and democratic Palestine: “A place where everyone lives under equal conditions. Jews, Muslims, I do not care about a person’s religion. I believe in the human being itself. Human beings can sit together and decide the future of this land together. But I cannot accept that I do not have the right, now, to return to my city. Like six million Palestinians.” Khaled, who currently lives in Jordan, continues to be active in the PFLP and the Palestinian liberation movement.

The Degtyarev Corps has to be the best faction other than Clear Sky to ever grace the zone

@LembagaKERIS Udh dikonfirmasi sama UN min

Dua personel tambahan UNIFIL dilaporkan gugur di Lebanon, sehingga total korban menjadi tiga orang dalam kurun waktu beberapa jam. Dua tentara PBB yang meninggal dunia tersebut diyakini merupakan pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia yang tengah bertugas di wilayah tenggara Lebanon. Selain itu, setidaknya satu orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

I need the bullpup SVD

@Flex297 @gorilla_rape Your ass ain't viable, fking clanker

@drkupchenko @gorilla_rape RT is not a viable source of defense information.

hypersonic capeshit lmfao

@Flex297 @gorilla_rape It is capable of attacking ground targets, according to RT, a Russian state funded media

@gorilla_rape Zircon is an anti-ship hypersonic cruise missile.. There are no ships in Kiev. 🤣🤣🤣 How dumb does one have to be to eat this propaganda?

@Umar83638540 @unbroken_faggot @LembagaKERIS Ya memang pembuktian dan memutus itu kewenangan pengadilan, apa yang saya lakukan di sini adalah menganalisis kasus sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Analisis terhadap pemenuhan unsur pasal bukan serta-merta menyatakan bahwa org tersebut bersalah

@drkupchenko @unbroken_faggot @LembagaKERIS Telah terjadi pelanggaran HAM Berat di Aceh yg dilakukan oleh alat negara sprt mana dilakukan permohonan maaf negara oleh kepala pemerintahan Indonesia di bawah Jokowi Untuk membuktikan pernyataan saudara dan Intel TNI di Aceh atas aksi itu Maka pengadilan lah yg paling berhak

Dalam perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 2005, memang betul Aceh diberikan hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. (1.1.5.).

@LembagaKERIS Tambahan: meski Qanun Aceh 3/2013 bertentangan dengan rumusan Pasal 6 ayat (4) PP 77/2007, namun MA dalam dalam putusannya menyatakan bahwa Qanun tersebut merupakan turunan dari UU PA sehingga tidak bisa dibatalkan karena bertentangan dengan PP

@LembagaKERIS Oleh karena itu, penetapan bendera Bulan Bintang sebagai lambang Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh (Perda Provinsi) melanggar asas ini karena bertentangan dengan PP no. 77 Tahun 2007 tentang lambang Daerah yang melarang penggunaan lambang gerakan separatis sebagai lambang daerah.

@unbroken_faggot @LembagaKERIS Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa semua yang terlibat dalam pengibaran bendera GAM tersebut melakukan permufakatan jahat untuk makar, namun memang terdapat beberapa yang mungkin memenuhi unsur makar maupun permufakatan jahat untuk makar.

@unbroken_faggot @LembagaKERIS Lalu untuk dikatakan sebagai pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP harus ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Pemufakatan jahat untuk makar tentu hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah bersepakat melawan penguasa untuk tujuan apapun termasuk memisahkan diri

@LembagaKERIS Jadi Bendera GAM/Bulan Bintang bukan dilarang dikibarkan, tetapi dilarang digunakan sebagai lambang daerah

@LembagaKERIS Namun PP tersebut hanya mengatur mengenai lambang daerah, bukan melarang pengibarannya oleh khalayak umum. Hal ini dikarenakan PP tidak boleh memuat aturan pidana (aturan pidana hanya boleh termuat pada UU dan Perda menurut UU 12/2011).