The Institute for Ecosoc Rights

70.7K posts

The Institute for Ecosoc Rights banner
The Institute for Ecosoc Rights

The Institute for Ecosoc Rights

@ecosocrights

Riset & pendidikan untuk pemajuan hak ekonomi, sosial & budaya. Telpon: 62-21-8304153; email: [email protected]

Jakarta Katılım Ağustos 2010
3.6K Takip Edilen23.1K Takipçiler
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
DARA GADIS BORNEO
DARA GADIS BORNEO@Dara_Cega·
Seekor orang utan ditemukan berada di kawasan persawahan milik warga di Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, pada Senin sore (25/05/2026) Satwa dilindungi tersebut diduga mengalami gangguan pada bagian kaki sehingga pergerakannya terbatas dan berada cukup lama di area pertanian warga Kemunculan orang utan ini langsung menarik perhatian masyarakat sekitar. Warga kemudian berharap pihak terkait segera melakukan evakuasi dan penanganan agar satwa langka tersebut dapat kembali mendapatkan perawatan yang aman Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab kondisi yang dialami orang utan tersebut. Masyarakat berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun lembaga penyelamat satwa liar dapat segera turun tangan
DARA GADIS BORNEO tweet media
Indonesia
6
700
1.4K
10.1K
buzuzima
buzuzima@buzuzima0·
@ecosocrights MBG dan sekolah rakyat itu konsepnya bagus di kertas, tapi eksekusinya jadi alat bagi-bagi proyek ke kroni. Rakyat cuma dapet janji, sementara hutang negara membengkak.
Indonesia
0
0
1
21
The Institute for Ecosoc Rights
Mengapa rezim ini lebih jahat dari rezim2 sebelumnya? Krn pejabat2 dan elite di rezim ini memperbesar kekayaan dng merampas hak rakyat dan perampasan itu menggunakan dalih/bungkus kepentingan rakyat. Mulai dari MBG sampai sekolah rakyat. bbc.com/indonesia/arti…
Indonesia
1
3
4
113
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
Lao-Lao Papua
Lao-Lao Papua@laolao_papua·
SERUAN AKSI Aliansi Selamatkan Tanah Air (Setara) "Tolak PSN, Militerisme dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua" Papua Merdeka! Korlap: Stenly Dambujani Wakorlap: Lovivi ____ Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian! #laolao_papua #HapuskanKolonialisme
Lao-Lao Papua tweet media
Indonesia
2
68
139
2.1K
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
Kompas.com
Kompas.com@kompascom·
Baca di sini: regional.kompas.com/read/2026/05/2… Diduga hanya gara-gara senggolan spion di jalan, seorang pria lansia 60 tahun di Ambon disebut dipukul oknum Brimob hingga hidung terluka dan giginya patah. Kasus ini kini ditangani Propam dan Ditreskrimum Polda Maluku setelah korban resmi melapor ke polisi. ~IQ #Brimob #kakek #Ambon
Indonesia
5
12
17
1.4K
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
The Straits Times
The Straits Times@straits_times·
Officials tried to silence Papua film Pesta Babi. It drew millions of views on YouTube instead bit.ly/3RKjcVY
English
16
1.3K
2.3K
34.7K
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi@officialMKRI·
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Muhamad Haripin, selaku Ahli yang dihadirkan MK, menegaskan bahwa pertahanan siber seharusnya menjadi bagian dari operasi militer perang, bukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam keterangannya, Haripin menyoroti adanya risiko perluasan peran TNI ke dalam sektor siber nonpertahanan militer yang dikhawatirkan dapat berimbas pada ranah komersial dan kebutuhan komunikasi sehari-hari masyarakat. Selanjutnya, berkenaan dengan Konstitusi, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45), Jaleswari Pramodhawardhani, menjelaskan bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak menempatkan TNI sebagai aktor pembangunan, melainkan murni sebagai alat pertahanan negara. Ia menilai, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, serta pelibatan dalam proyek non-pertahanan, dapat mengikis profesionalisme dan kesiapan tempur militer yang seharusnya difokuskan pada ancaman riil. Sementara itu, Ahli Bidang Militer, Joko Kusnanto Anggoro, memberikan pandangan bahwa menjadikan OMSP sebagai tugas pokok TNI adalah hal yang problematik. Menurutnya, tanpa batasan aturan yang jelas sebagai operasi perbantuan, pelaksanaan OMSP membuka ruang penggunaan kekuatan tempur yang berisiko memunculkan ketakutan di masyarakat sipil serta mendistorsi sumber daya dari pengembangan kemampuan perang di masa depan. Keterangan tersebut disampaikan pada sidang lanjutan uji materiil UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Baca berita selengkapnya melalui menu berita sidang di laman mkri.id, atau langsung klik tautan di bio ya! 😉 #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI #UUTNI
Mahkamah Konstitusi tweet mediaMahkamah Konstitusi tweet mediaMahkamah Konstitusi tweet media
Indonesia
4
3
8
295
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
Andreas Harsono
Andreas Harsono@andreasharsono·
TAUD: Peradilan militer terhadap empat tentara yang dituduh menyerang Andrie Yunus macam sandiwara, hakim diduga langgar kode etik, oditur militer tak menunjukkan kesan membela korban bantuanhukum.or.id/dari-ancaman-p…
Andreas Harsono tweet media
Indonesia
1
30
35
766
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
Ken Hans
Ken Hans@kenhans03·
Negara macam apa ini ? Di negeri ini, rakyat kecil sering kali tidak punya suara sebesar mereka yang punya jabatan, kuasa, atau uang. Purwanto (51), seorang petani asal Tulungagung dengan riwayat penyakit jantung dan diabetes, kini harus menghadapi proses hukum terkait dugaan peredaran pupuk ilegal. Menurut pihak keluarga dan kuasa hukum, pupuk non subsidi tersebut dibeli langsung dari produsen resmi sejak tahun 2024 untuk kebutuhan lahan pertanian pribadi. Mereka juga mengaku memiliki dokumen pembelian serta legalitas produk yang lengkap. Saat ini, proses hukum masih berjalan dan pihak kuasa hukum telah menempuh jalur praperadilan. Keluarga tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap perkara ini diperiksa secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta yang sebenarnya.
Ken Hans tweet media
Indonesia
21
421
751
14.4K
The Institute for Ecosoc Rights
Di mana2, namanya kurban yang atas nama pribadi pakai duit pribadi, bukan duit rakyat/duit APBN. Kalau kurban pakai duit APBN dan diatasnamakan pribadi itu namanya korupsi dan pembohongan publik. Kalau pakai duit APBN, itu kurbannya rakyat, bukan kurbannya @prabowo. Banyak ASN dan rakyat biasa yg mampu ber-kurban pakai duit pribadi, masa Presiden pakai duit negara. Apa kata Dunia? @Gerindra @DPR_RI @bang_dasco #KembalikanDuitNegara #KurbanPribadiPakaiDuitPribadi
Jejak digital.@ARSIPAJA

Semplak 1, Indonesia 🇮🇩 Indonesia
0
13
22
534
The Institute for Ecosoc Rights retweetledi
Ekspedisi Indonesia Baru
Franky Woro dari Suku Awyu terus bersuara dan mencari jalan atas pelanggaran HAM serta kerusakan lingkungan yang hingga hari ini masih terjadi di Papua. Salah satu upayanya adalah keterlibatannya sebagai narasumber dalam film Pesta Babi. #PapuaBukanTanahKosong
Indonesia
0
115
285
2.7K