EDD@eddesign_
'CHINESE WALL' ITU PUN RUNTUH
Pengunduran diri Gubernur BI yg diumumkan hari ini —meski secara resmi dinyatakan karena alasan pribadi— hampir sulit dipisahkan dari pola friksi teknokrasi vs intervensi kebijakan yg terjadi di regulator pasar modal (BEI), OJK, hingga restrukturisasi di perbankan Himbara.
Selama beberapa tahun terakhir, BI berada di bawah tekanan besar u/ menyeimbangkan 3 hal: menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menahan inflasi, dan pro-growth sesuai agenda ekspansif pemerintah.
Ketika kebijakan fiskal makin agresif dan berorientasi pada proyek² prioritas eksekutif, BI kerap diminta mjd 'co-pilot' melalui skema spt burden sharing (berbagi beban obligasi) atau penyediaan likuiditas murah.
Erosi murni terhadap independensi BI terlihat kian 'telanjang' ketika revisi UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2026) disahkan di Paripurna DPR pada 4 Juni 2026, dan diundangkan/diberlakukan 17 Juni 2026. Revisi terbaru ini sejatinya memperluas mandat BI —gak hanya mengurus stabilitas harga, tetapi jg mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Perubahan regulasi ini, terutama sejak 2023 (Omnibus Law sektor keuangan) dan dipertajam pada Juni 2026) itu menciptakan "pintu masuk legal" bagi ekspektasi eksekutif agar kebijakan moneter senantiasa inline dgn arah dan kebutuhan pembiayaan pertumbuhan ekonomi pemerintah.
Pembatasan teknis ini ―regulasi ini memformalkan peran koordinasi BI dgn KSSK, OJK, LPS serta penyesuaian regulasi baru pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)― sering kali berbenturan dgn prinsip prudential bank sentral.
Sisi teknokrat BI melihat bahwa garis batas (Chinese wall) antara otoritas moneter dan kepentingan politik praktis/fiskal makin menipis. Kredibilitas kebijakan moneter di mata pasar internasional mjd pertaruhannya.
Ketika ruang kompromi teknis sudah mencapai batas toleransi risiko, pengunduran diri sering mjd satu-satunya instrumen penyataan ketidaksetujuan (vote of no confidence) yg paling lugas dari kaum teknokrat sejati.
