Inspector Rai 🏙️🐋

Kalo ada kepala daerah yg bilang mau bangun kereta tapi di daerahnya belum ada jaringan bus yang baik, sudah pasti gimmick.

@Outstandjing andai aja di bawah monas bisa dibikin underground plaza

Jangan terlalu berharap, Stasiun Monas aksesnya bakal terbatas karena alasan keamanan dan protokoler wkwkwk

@orang_suksess24 @Outstandjing mau dibikin jalur bawah tanah pun jatuhnya tetap kejauhan gasi?

@everaithings @Outstandjing Mau ga mau buat jalur bawah tanah integrasi gambir dan stasiun MRT Monas

Gambir aspaan, nyambung KRL aja enggak Udah bener Jatinegara, agak di pinggir tapi koneksi ke sana sini bagus. Tinggal disambung ke Cawang. Gateway of Jakarta✨️

@ekraf_ri keknya lagi sibuk sibuknya ya

aku kira FURAB itu gabungan dari FUFUFAFA dan PRAB-

@Kaaziz16 @Sai_W29056 @Sr_Frgn27 Bandingin nya sesama menteri

@everaithings @Sai_W29056 @Sr_Frgn27 Stiker wa apa mah, wong presiden ae dijadiin meme ama netizen

Kementrian lain ada yg lebih jelek dan perlu dikritisi, tp media dan netizen lebih prefer samsakin Pak Bahlil karna jauh dr standar "Beauty Privilege".

Ayo @ekraf_ri Kementrian Ekonomi Kreatif saatnya kamu bersinar dan menunjukkan besarnya nilai industri kreatif!

Artinya kebijakan yang ada kebanyakan sudah tidak relevan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini Jadi apa gunanya masa reses kalo ujung ujungnya nunggu viral dulu?

@Sai_W29056 @Sr_Frgn27 Tapi emang mereka ada yang sampai dijadikan meme stiker WA?

@Sr_Frgn27 Ha? Perasaan menteri2 lain jg dikritisi dan diviralin deh - menhut krna main kartu sama mafia - menham yg banyak bgt dobrakannya sampe viral krna tantangan debat - menlu krna ketololannya dalam berdiplomasi Kata gw elo buka mata sblm sok2an ikutan trend ngasi unpopular opinion

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

Studi kasus: ada seorang sekda yang sempat viral karena ngadain buka bersama dengan pegawainya dengan tema mewah ala India. Cukup dengan klarifikasi dan "lain kali jangan diulangi lagi ya ☺" berita hilang dengan sendirinya. Coba yang lakukan itu lurah/kades

Intinya mau sebagus apapun hasilnya, kalo lu bagian kroco jangan seenaknya ambil vendor kalo nggak tertera/melebihi klasifikasi di SIP/terkait Ingat, kesempurnaan itu hanya milik yang di atas ☝☺

Menolak jembatan tapi membangun bandara

@BuswayFansC basicnya sih e-money, tapi lebih powerful di Jakarta 😂

Kartu Jaklingko itu bisa kalian pakai di moda transportasi umum lain selain Transjakarta/MRT Jakarta/LRT Jakarta. Selama Kartu Jaklingko kalian keluaran Bank Nasional seperti Mandiri,BRI,BNI dan BCA (Mingdep mimin bikin deh kontennya naik Trans Jogja pakai Jaklingko Mandiri).

Wiranto 1 - 0 Prabowo

Minimal mah kalo beneran niat nyamar jadi warga biasa harusnya naik Xenia 2014 ke bawah Gakuat nyangga tulang belakang kali

"Bapak Presiden menyamar menggunakan kendaraan mobil biasa" (Alphard)

@neohistoria_id @aniesbaswedan Situ politikus atau AI for Productivity

Kok mau sih Pak @aniesbaswedan balesin postingan Thread dari akun yang cuma 300 pengikut? Mereka ini kan cuma statistik, cuma 0,00000037% dari 270 juta orang Indonesia... Ngapain peduli kesehatan mental dari angka di statistik seperti ini? 😡 Mending joget saja... 🕺

Bisa saja ferry Surabaya (Ujung)-Bangkalan (Kamal) dialokasikan sebagai atraksi wisata alih alih dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kalo mau.