Farrel Aditya

Solusi dari gw mengenai masalah DPR ini,maaf kalau gw Makai AI soalnya gw gak jago ngerangkai kata, tapi kalau menurut kalian ide gw bagus silahkan didukung karena kita semua sadar sistem yang saat ini sudah gagal mau diganti pun orangnya bakal sama aja (A Thread)

Bayangin Indonesia dengan sistem ini: UU dibuat oleh para ahli yang ngerti apa yang mereka kerjain. DPR jadi corong rakyat, bukan corong oligarki. Rakyat punya wakil yang bisa benar-benar maju tanpa partai besar. Negara ini jalan dengan otak, diawasi dengan suara rakyat.

5. Kenapa partai harus dikurangi dominasi (kita udah muak) Partai politik sekarang = sarang kepentingan. Dimana ada partai → ada sponsor, ada sogokan. Rakyat harus bisa mencalonkan diri secara independen, biar yang maju bukan cuma orang kaya atau orang yang punya partai.

4. Kenapa DPR tetap ada (check and balance) Gue nggak mau DPR dihapus, karena itu bisa dibilang otoriter. DPR tetap ada → tapi fokus sebagai “alarm rakyat”. Kalau teknokrat salah langkah, DPR yang teriak duluan, DPR yang investigasi, DPR yang jadi rem.

Negara lain pun udah terbukti: Singapura maju karena teknokratnya, bukan karena DPR-nya cerewet. Tekonkrat bukan malaikat, makanya mereka tetap harus diawasi DPR dan publik.

3. Kenapa harus teknokrat (pembenaran logisnya) Otak lebih penting dari otot politik. Kebijakan publik itu bukan janji kampanye, tapi keputusan ilmiah → contoh: pandemi, energi, krisis pangan, AI, climate change. Politisi nggak punya ilmunya.

Kenapa? Karena UU itu blueprint bangsa. Nggak bisa ditulis oleh orang yang kerjanya cuma cari suara 5 tahun sekali. Harus dibuat oleh orang yang ngerti hukum, ekonomi, kesehatan, teknologi, pendidikan.

DPR dikembalikan ke makna aslinya: Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu corong suara rakyat → mereka mengawasi, mengkritik, membawa aspirasi. Fungsi membuat UU dipindahkan ke Dewan Teknis Nasional → isinya teknokrat, intelektual, negarawan, yang dipilih melalui seleksi ketat.

2. Ide utama (solusi yang gue tawarin) 💡 Pisahkan fungsi DPR dan fungsi pembuat undang-undang. DPR jangan lagi punya kuasa bikin UU, karena mereka nggak punya kapasitas.

👉 Jadi masalah kita bukan cuma siapa orangnya, tapi sistem yang busuk. Kalau sistemnya rusak, siapapun yang duduk di DPR, hasilnya tetep sampah.

1. Masalah utama (kenapa harus berubah) DPR sekarang bukan wakil rakyat → mereka lebih sibuk jadi “wakil partai” dan “wakil oligarki” UU yang lahir kebanyakan pesenan, bukan kebutuhan rakyat Sistem partai politik udah kayak pasar siapa yang punya duit, dia yang punya kuasa

@Studypq surprisingly ini bagus banget Lo gak butuh login atau apapun jadi simpel banget dan bisa pakai Ai? wtf gw gak paham codingan sama sekali tapi this is very impressive

@aceticucid @monokorobogawl malu masbro udah gede tapi logika lu cetek banget,terlalu overgeneralization

@monokorobogawl intinya opini yg keluar dri org menyimpang itu udh otomatis menyimpang jg

Influencer Bima Yudho yang dulu sempat terkenal mengkritik jalan rusak di Provinsi Lampung membuat video pengakuan bahwa dirinya adalah seorang Gay di akun pribadinya

@DraftAnakITB ya Allah nih ITB ada aja masalahnya

dajjal itb!

@aldo_febriyanto @aventuriyne kritik bukan dresscode kondangan yang harus selalu sopan masbro🤭

@farreladityuu @aventuriyne Kritik itu membangun, bukan menghina... Cinta itu membangunkan gairah, kalo hinaan membangun kan adu pukul.

Capek bgt gue sm indo. Tai setai tainyaaaa anjinkkkkk Perkara meme doang jancokkk, terancam 12th penjaraaaa Urusin nohhh kasus dr anggota lo yg pembunuh, pemerkosa dll. Asu asu asuuuuuu bubar aja lah isilop2 kontol

Meanwhile kamu di pojok: > “Tapi kan yang dikritik tuh pejabat? Pemimpin? Mereka kan seharusnya tahan kritik? Tapi gak ada yang jawab. Karena drama sudah selesai Dan kebenaran bukan bagian dari naskah, kalau mau aman harusnya berguru dulu dengan fufufafa #BebaskanKeluargaKami

kira-kira begini alurnya Aparat: “Kita harus tegas. Tunjukin kalau negara ini punya wibawa.” → Jadi ditahan dulu, bukan karena harus, tapi buat jaga gengsi. Karena kalau langsung dilepas, kayak ngaku salah. Di dunia birokrasi, "gak salah tapi malu" itu dosa besar.

Dan yang paling magis: Pendukung pemerintah, alumni Twitlandia, dan komentator selebgram muncul berseru seperti kodok: > “Lihat tuh pemerintah, baik banget.” “Yah, kritik boleh dong, tapi jangan pakai meme ciuman, itu gak sopan.” “Kebebasan itu ada batasnya.”

Lalu datanglah: -Permintaan maaf terbuka. -Foto bersama aparat. -Ucapan bijak dari pemerintah: “Mari kita saling menghargai dan tidak menyebar kebencian.” -Dijadiin duta digital literasi atau “duta ekspresi beretika digital” (aduh jijay sih).