inisial f

Pengen hidup damai dan tentrem aja kok. Gak lebih.

buat yang tidak sempet nonton pidato prabowo berikut ringkasannya : - Nyampein angka-angka yang akan dicapai - Curhat - Nyalahin Belanda - Curhat lagi - Bakalan bangun cold storage - Curhat lagi - Nyalahin asing - Ngasih tau masalah. Tapi dia balik nanya - Beliau sadar kalo kebanyakan marah - Ekspor bakalan dikontrol oleh BUMN - PRODUCT REPLACEMET KOPIKO (Beliau mau jadi brand ambassador mungkin) - Curhat kalo sore suka minta ttd padahal udah capek - MBG - DANANTARA - KOPDES

ketika guru-guru dinaikkan gajinya hingga 300% tapi cuma beberapa detik🥹 “karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru. EEEEE HAKIM-HAKIM KITA.”

Jika nadiem Makarim dianggap telah merugikan negara, apa kabar perusak negara ini @jokowi

Lucunya Negeri +62, 1. PAM = Perusahaan Air Minum... airnya gak bisa diminum 2. MBG = Makan Bergizi Gratis... gak bergizi dan gak gratis 3. IKN = Ibu Kota Negara... statusnya bukan ibukota negara 4. KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi... korupsinya malah makin merajalela 5. DPR = Dewan Perwakilan Rakyat... rakyatnya tidak terwakili 6. BPJS Kesehatan = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan... sehatnya tidak terjamin 7. PLN = Perusahaan Listrik Negara... listriknya sering mati 8. Pajak = katanya untuk rakyat... yang menikmati bukan rakyat 9. KRL = Kereta Rel Listrik... listriknya sering padam, keretanya tetap jalan padat 10. UMP = Upah Minimum Provinsi... minimumnya betul, tapi tidak cukup untuk hidup layak 11. 12. 13. Apa lagi nih+62

Guys, kalau yang mengkritik MBG adalah pengamat ekonomi atau oposisi politik itu mudah diabaikan. Tinggal bilang mereka tidak suka pemerintah, selesai. Tapi kalau yang berbicara adalah Deddy Corbuzier orang yang dulu bela program ini mati-matian di depan jutaan subscriber-nya itu adalah sinyal yang jauh lebih keras dan jauh lebih sulit untuk dibungkam. Apa yang Deddy bilang: "Waktu itu saya bela mati-matian program MBG, karena menurut saya pribadi pada saat itu program ini mulia banget." Dan sekarang dia menyesal pernah membelanya. Bukan karena idenya salah. Tapi karena implementasinya berantakan. Supply chain kacau. Anggaran bocor di lapangan. Tidak ada piloting sebelum program diluncurkan ke skala masif. Tidak ada pengawasan yang memadai. Dan bukti paling viral yang dia sebut: mitra SPPG yang berjoget sambil pamer insentif harian Rp6 juta. Di saat program ini diklaim untuk mengatasi kekurangan gizi anak-anak ada pihak yang justru menikmati uang itu sambil joget di depan kamera. Ini bukan soal Deddy saja ini soal pola yang berulang: Feri Amsari yang hadir di podcast itu menyambungkan dengan cara yang sangat tepat: dia tidak menolak IKN karena konsepnya buruk. Dia menolak cara mewujudkannya. Dan hal yang sama persis terjadi dengan MBG. Ini adalah pola yang sudah sangat dikenal dalam sejarah kebijakan publik Indonesia. Ide bagus di atas kertas, kacau saat dieksekusi. Bukan karena tidak ada orang pintar yang merancangnya tapi karena tidak ada mekanisme kontrol yang jujur selama pelaksanaannya. Tidak ada pilot project berarti tidak ada kesempatan untuk menemukan masalah sebelum uang ratusan triliun digelontorkan. Tidak ada pengawasan yang ketat berarti setiap titik distribusi adalah peluang kebocoran. Dan kebocoran itu tidak hilang ke udara dia masuk ke kantong orang-orang yang tepat waktu berjoget di depan kamera. Yang paling miris: Program yang diklaim untuk mengatasi malnutrisi anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan dan infrastruktur ternyata sebagian anggarannya mengalir ke insentif harian mitra SPPG Rp6 juta per hari. Rp6 juta per hari. Untuk seseorang yang tugasnya mendistribusikan makanan. Sementara guru honorer yang mendidik anak-anak yang sama masih ada yang digaji di bawah Rp500.000 per bulan. Ini bukan soal sirik atau iri. Ini soal prioritas yang sangat tidak masuk akal. Deddy Corbuzier tidak anti pemerintah. Dia tidak sedang cari panggung oposisi. Dia adalah orang yang genuinely percaya pada program ini dan rela menggunakan platform jutaan subscriber-nya untuk membelanya. Dan sekarang dia bilang menyesal. Itu bukan kritik dari musuh. Itu evaluasi dari orang yang tadinya ada di pihak yang sama. Dan justru karena itulah sulit untuk tidak mendengarnya. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukan "apakah idenya bagus" semua orang setuju idenya bagus. Pertanyaannya adalah: sudah berapa triliun yang keluar, sudah berapa yang sampai ke anak-anak yang benar-benar kekurangan gizi, dan siapa yang bertanggung jawab atas semua yang bocor di antaranya? Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan data yang jelas dan transparan maka kekecewaan Deddy Corbuzier hanyalah satu dari sekian banyak suara yang akan terus datang.

Berdasarkan putusan terbaru per 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta Ibu Kota Negara Indonesia. FYI, anggaran untuk IKN per 2025 aja udah 75 triliun. Terus gak jadi apa-apa. Bisa bangun berapa sekolah itu harusnya😭😭😭

Yustina Yuniarti harus berjalan kaki sejauh 6 kilometer untuk mengajar di SD Katolik 069 Wukur, Sikka, Nusa Tenggara Timur. Yustina sudah mengajar di sekolah ini selama 11 tahun. Saat ini, dia digaji Rp150.000 per bulan.

BGN tertawa melihat ini. Yustina Yuniarti, guru honorer yang mengajar siswa kelas V di SDK Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur harus rela berjalan kaki sejauh 6 Kilometer setiap hari. Yustina diketahui menerima gaji 150 perbulan.

MERDEKA 80 TAHUN TAK MEMBAWA KEBERKAHAN BAGI MERRKA YANG JAUH DARI PUSAT KEKUASAAN Demi Selamatkan Keluarga Sakit, Warga di Kabupaten Landak Terobos Banjir Setinggi Dada . Kecamatan Meranti Perjuangan warga Dusun Moro Behe, Kecamatan Meranti, pada 3 Mei 2026 menyita perhatian. Mereka terpaksa menerobos banjir setinggi dada orang dewasa demi mengevakuasi anggota keluarga yang sedang sakit. Kondisi akses yang terbatas membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi derasnya arus air dalam situasi darurat tersebut. Upaya ini dilakukan demi memastikan anggota keluarga mendapatkan penanganan yang diperlukan. Peristiwa ini menjadi gambaran nyata tantangan yang masih dihadapi sebagian wilayah, terutama saat bencana melanda dan akses menuju fasilitas kesehatan sangat terbatas.

Ini Pak BMKG....... Sayurannya Bosokkkkkk Pakkkk Basiiii Pakkkk.... Mohon Klarifikasi Nya Pakkkk..... Kami butuh Pen Jelas An knp basi Pakkkkk Selasa Pagii 552026

Terjadi Kembali, kali ini di Pekalongan Menu MBG ada BELATUNGNYA di salah satu sekolah di Pekalongan. Kejadian Seni 4 Mei 2026

Sold🙏🏻

Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran: 1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah 2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah 3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode) 4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah 5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah 6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah 7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah

MBG di Bengkulu berulat 😭

KERACUNAN MBG TERUS TERJADI TIAP HARI Bayangkan jika yg terkapar lemas akibat keracunan MBG itu anak anda. Bahkan seorang ibu curhat meski dia orang miskin, tapi anaknya tak pantas diberi makanan beracun Jeneponto 23 april Lombok timur 24 april

Pak presiden @prabowo!

WTS PS4 FAT 500GB ORIGINAL (HEN) Sudah ada game nya Masih kaya baru Jarang dipake Flashdisk + Stik + Box Minat bisa cod #wts #zonauang #zonauang #lapakcot

KETIKA DATA RESMI MEMBUKA SKANDAL PROYEK GAIB IT BGN RP1,2 TRILIUN... Sebuah jejak digital di sistem pengadaan pemerintah memunculkan pertanyaan besar: Bagaimana mungkin proyek teknologi informasi bernilai Rp1,2 triliun dinyatakan selesai, tetapi jejak pelaksanaan dan realisasinya nyaris nihil...? Temuan ini bersumber dari data resmi di platform Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), yang selama ini menjadi tulang punggung transparansi belanja negara... Dua Proyek, Satu Pola Janggal Pada 22 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional mencatat dua paket pengadaan besar: 1. Managed Service Sarana IT dan IoT di 5.000 lokasi dengan nilai: Rp665,4 miliar 2. Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional dengan nilai: Rp600 miliar Total anggaran: Rp1,265 triliun... Keduanya menggunakan metode PENUNJUKAN LANGSUNG — mekanisme yang dalam praktik pengadaan hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, seperti keadaan darurat, kebutuhan khusus, atau ketika hanya ada satu penyedia yang mampu... Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar metode, melainkan hasil kerjanya... Status “Selesai”, Tapi Tanpa Pelaksana Dalam tampilan sistem, kedua proyek tersebut tercatat “Paket Sudah Selesai”... Masalahnya, pada bagian “Pemenang Berkontrak”, gak tercantum identitas vendor: Gak ada nama perusahaan...! Gak ada alamat...! Gak ada NPWP...! Lebih janggal lagi, pada bagian nilai realisasi, tercatat: Rp0...! Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan mendasar: Siapa yang mengerjakan proyek triliunan ini, dan bagaimana mungkin proyek selesai tanpa nilai realisasi...? 🤔 Produk Rp600 Miliar yang “Error” Penelusuran lebih lanjut mengarah pada portal sistem informasi yang diduga merupakan bagian dari proyek tersebut... Hasilnya jauh dari ekspektasi sistem bernilai ratusan miliar: • Data kosong atau nol • Fitur gak berjalan • Tampilan antarmuka sederhana dan gak stabil Dalam beberapa pengujian, sistem bahkan gak mampu untuk menampilkan data dasar untuk wilayah tertentu... Kalo ini benar bagian dari proyek Rp600 miliar, maka muncul pertanyaan berikutnya: Apakah ini hasil akhir, atau proyek belum benar-benar berjalan...? 🤔 Penunjukan Langsung untuk Proyek Raksasa Penggunaan penunjukan langsung dalam proyek bernilai kecil bukan hal baru, namun untuk nilai di atas Rp1 triliun, praktik ini jarang terjadi tanpa alasan kuat... Secara prinsip, pengadaan skala besar seharusnya melalui tender terbuka guna: • Menjamin kompetisi harga • Menjaga kualitas • Menghindari konflik kepentingan Ketika jalur kompetisi dilewati, publik berhak mengetahui dasar penunjukannya... Transparansi yang Dipertanyakan Sistem SPSE selama ini digadang sebagai simbol keterbukaan, namun kasus ini justru menunjukkan paradoks: • Data tersedia → tapi gak lengkap • Status jelas → tapi gak logis • Sistem terbuka → tapi menyisakan banyak celah pertanyaan Kalo data resmi aja menyimpan kejanggalan, maka transparansi gak lagi soal akses, melainkan soal kejujuran dan kelengkapan informasi... Dampak yang Belum Terlihat Proyek ini dikaitkan dengan program pemenuhan gizi nasional—program yang menyasar jutaan penerima manfaat, namun hingga kini, dampak konkret dari sistem tersebut belum terlihat jelas: • Apakah sistem benar-benar digunakan...? • Apakah membantu distribusi gizi...? • Atau hanya berhenti sebagai proyek administratif...? Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Hal ini membuka sejumlah pertanyaan krusial: • Siapa vendor dari proyek Rp1,2 triliun ini...? • Mengapa data pemenang gak tercantum di sistem...? • Bagaimana proyek bisa dinyatakan selesai dengan realisasi Rp0...? • Apakah sistem yang ada merupakan hasil final dari proyek tersebut...? • Apa dasar penggunaan penunjukan langsung untuk nilai sebesar itu...? Ketika angka triliunan hanya hidup di layar, sementara hasilnya gak terasa di lapangan, publik berhak curiga: ini proyek pembangunan—atau sekadar ilusi...? 🤔

Proyek kontol