Sabitlenmiş Tweet
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN
336 posts

Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN
@fmnpusat
Organisasi massa mahasiswa berskala nasional. Berjuang untuk Pendidikan Ilmiah, Demokratis, & Mengabdi pada Rakyat. Sejak 2003. #DemokrasiNasional #JoinFMN
Indonesia Katılım Haziran 2024
42 Takip Edilen335 Takipçiler

PENDIDIKAN TANGGUNGJAWAB NEGARA!
BUKAN MILIK PEMODAL, BUKAN ALAT PENGUASA, TAPI UNTUK RAKYAT SEMUA!
tempo.co@tempodotco
JUST IN: Kemendikti Bakal Tutup Prodi yang Tak Relevan dengan Industri
Indonesia
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

🔥✊ Destroy US Imperialism! End Imperialist War and Conquest! Take Back our Peoples' Land and Sovereignty!
🗓️ Global Week of Action of the ILPS - March 26 - 31
🌐 Visit the Week of Action web page and register your organization today: peoplesstruggle.org/march-actions/



English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

🇨🇺🚢 Stop the US Imperialist Strangulation of Cuba! End the Blockade!
🌐 Statement of the ILPS
🔸 Read the full statement: peoplesstruggle.org/en/stop-the-us…

English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

Day two is underway of the International People’s Tribunal for Palestine is underway. Over a dozen witnesses have given testimony to the most horrific, inhuman crimes imaginable at the hands of the US-Zionist occupation.
Collective punishment, deliberate targeting of entire families, intentional blockades of food and water, direct targeting of farmers and fisherfolk by airstrikes and settler mobs, and even direct evidence of systematic repression and silencing of Palestinian voices by other states in collusion with the Zionist government were presented to the jurors and attendees.
The prosecutor’s case is made more clear by the hour: Israel is committing genocide, and through its destruction of the land and environment itself, it is committing ecocide. And the defendant’s table, the space offered for the accused to be present to hear the testimony and speak for their crimes, remains completely empty. The silence of complicity is a staggering scream in the face of the people of the world.
Fuller details of the witness testimony will be made public after the passing of the verdict. For now, the International People’s Tribunal for Palestine continues for a few more hours before its conclusion.
If you are a member of the media, you can register for the Zoom link of the press conference on the verdict happening today at 6pm (1800 hr) Central Europe Time: bit.ly/IPT-PressCon23




English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

🇸🇩✋ Stop the Imperialist Proxy War in Sudan!
🌍 Statement of the ILPS
🔸 Read full statement at peoplesstruggle.org/en/stop-the-im…
The International League of Peoples’ Struggle condemns the imperialist attempt to carve up Sudan through a genocidal proxy war that has pitted rival factions against each other for no other reason than to secure access to minerals, transport routes, and political influence along the Red Sea and East Africa.
Since the recent capture of El-Fasher by the RSF, at least 2,000 civilians were summarily massacred, while mass rape of women has been used as a patriarchal tool of war, encouraged from the highest levels of command. Over 25,000 people have fled El-Fasher since then. The United Arab Emirates (UAE), a willing US puppet in the Gulf region, has emerged as the RSF’s chief backer, supplying them with weapons, vehicles, and financial support.
Only by confronting the imperialist system itself, most notably by confronting imperialism’s puppet governments that willfully act on its behalf, will we see an end to the war, genocide, and plunder that the people struggle so heroically to be rid of to this day.

English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

📄 [Press Release - October 27]
⚖️🇵🇸 International People’s Tribunal States ICJ ‘Order’ for Israel to Cooperate with UN and Allow Aid into Gaza as “Too Little, Too Late”
🔸 Read online on internationalsolidarity.org/international-…
🌐 Learn more about the tribunal: internationalsolidarity.org/tribunal/
🎥 View the recording of the launch event:
English: youtube.com/watch?v=Pxk3jU…
Spanish: youtu.be/8uJxOopVtD8
🎤 For interviews with International Peoples Tribunal spokespeople or questions about the IPT email palestineiptmedia@gmail.com

YouTube

YouTube



English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

🇵🇸✊ Palestine is United, Undefeated, and the Compass of the World!
🌍 Statement of the ILPS on the Occasion of the Al Aqsa Flood Anniversary 2025
🔸 Read full statement at peoplesstruggle.org/en/palestine-i…
The International League of People’s Struggle joins the Palestinian people and all freedom loving people of the world in celebrating the second anniversary of the Al Aqsa Flood operation against the US-Zionist occupation, and calls on all of its members to heighten their solidarity to end the genocide of the Palestinian people.
The ILPS recently launched the “Right to Resist” International People’s Tribunal for Palestine to contribute to the global solidarity efforts of the Palestinian people, after calling for the convening of such a Tribunal during its 7th International Assembly.
The US and Zionists have been unable to break the will of the resistance and the people. This October 7th 2025, the world must continue to stand with Palestine.

English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

🇵🇸 Stop the Genocide! Break the Siege! Assert the Right to Resist!
📢 ILPS Global Day of Action for October 7
🔸 Visit the action page at: peoplesstruggle.org/en/global-day-…

English
Front Mahasiswa Nasional (Pimpinan Pusat) #JoinFMN retweetledi

Kita lanjutkan cuitan ini ya...
YLBHI punya 5 catatan kritis untuk perkapolri nomor 4 tahun 2025 ini:
1. Peraturan ini merupakan level peraturan internal (Perkapolri) namun mengatur jauh mengenai legitimasi penambahan kewenangan untuk tindakan Upaya paksa yang berdampak pada pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan tanpa izin pengadilan hingga justifikasi penggunaan senjata api menggunakan peluru karet atau tajam yang beresiko mengancam hak atas hidup sebagai hak asasi manusia.
Hal ini, semestinya menjadi bagian dari hukum materiil maupun acara dengan level pengaturan Undang-Undang yang merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah bukan Kepolisian sendiri.
Mengingat materi muatan peraturan Internal kepolisian semestinya hanya terbatas mengatur mengenai perihal administratif kepolisian (Pasal 15 ayat (1e) UU Kepolisian);
2. Peraturan tersebut tidak merujuk dan justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fundamental terkait penegakan hukum, seperti halnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Perkap tersebut menambah kewenangan tindakan lain oleh kepolisian yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana seperti istilah Tindakan, Tindakan kepolisian, aksi penyerangan yang tidak jelas parameter dan akuntabilitasnya.
Ini akan berdampak potensial ditafsirkan secara subyektif dan rentan praktik sewenang - wenang/ penyalahgunaan kewenangan untuk pembenaran terhadap penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian khususnya senjata api yg mestinya menjadi pilihan tindakan paling akhir dengan situasi berbahaya;
4. Bahkan ironisnya, Perkapolri ini bertentangan dengan perkapolri lain khususnya Perkapolri No. 1 Tahun 2009 maupun Perkapolri No. 8 Tahun 2009 yang mengatur mengenai prasyarat penggunaan kekuatan maupun implementasi prinsip HAM dalam kerja kepolisian yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan senjata api mesti sangat hati-hati dan digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi nyawa dan keselamatan publik dengan mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas maupun kewajaran. Dengan Perkap ini, penggunaan kekuatan senjata api bahkan peluru tajam dipermudah ;
5. Tidak adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang jelas dalam penggunaan Tindakan kepolisian dalam Perkap ini khususnya untuk Upaya paksa dan penggunaan senjata api seperti peluru karet atau tajam akan menjadi justifikasi impunitas praktik kekerasan dan brutalitas aparat kepolisian serta pelanggaran hak asasi manusia seperti halnya extra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum) yang selama ini kerap terjadi. Sepanjang tahun 2019 – 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 94 orang.
YayasanLBHIndonesia@YLBHI
Ini adalah tangkapan layar dari Peraturan Kapolri baru pertanggal 29 September. Perkapolri nomor 4 tahun 2025 ini memuat 18 pasal tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Silahkan dicermati dengan baik pasal yang ada di dalamnya. Bagaimana tanggapanmu?
Indonesia

[ALL EYES ON #GlobalSumudFlotilla]
Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyampaikan solidaritas amat dalam pada puluhan aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla dalam misinya menjebol blokade negara haram "Israel" atas Jalur Gaza.




Indonesia









