Gontho Pramuhargono

Guys, Yanuar Rizky kasih analogi yang menurut gue paling menohok dan paling relate soal kondisi ekonomi Indonesia sekarang. dia bilang pemerintahan sekarang banyak gaya padahal miskin dan gengsinya selangit Dan analoginya sederhana banget. Tentang tetangga yang biar miskin tapi gaya. Gambarannya persis begini: Lo di-PHK. Tabungan mulai tipis. Tapi lo tidak mau ketahuan tetangga kalau lagi susah. Jadi setiap hari lo tetap keluar pakai jas dan dasi. Tetap bawa istri dan anak ke mal. Tetap ganti mobil. Tetap beli barang branded. Semua digesek pakai kartu kredit. Tetangga lihat dan bilang: "Wah, Pak ini tambah sejahtera ya." Sementara malamnya lo tidak bisa tidur karena tagihan datang dari mana-mana. Itulah gambaran ekonomi Indonesia sekarang menurut Yanuar: Pertumbuhan 5,61% itu nyata. Tapi sumbernya dari belanja pemerintah yang naik 31,4% dalam satu kuartal MBG, Koperasi Merah Putih, pengadaan-pengadaan besar yang semuanya dibiayai dari utang. Sementara konsumsi masyarakat yang sesungguhnya turun. Orang yang dulu ganti HP dua bulan sekali sekarang tidak. Mal kelas menengah sepi. Toko elektronik sepi. Jadi yang kelihatan tumbuh di luar dibiayai dari kartu kredit negara yang limitnya mulai dikurangi. Dan ini yang paling miris: Yanuar menyebut satu angka yang jarang dibahas: bid ratio seberapa banyak yang mau meminjamkan ke pemerintah. Rata-rata historis Indonesia 2,5 kali. Artinya butuh Rp100 triliun yang mau kasih Rp250 triliun. Maret 2025? Turun ke 1,4 kali. Artinya kreditur orang yang biasanya antri mau pinjamkan uang ke Indonesia mulai ragu. Mulai hitung-hitungan. Mulai lihat bahwa uang yang dipinjam dipakai untuk pesta, bukan untuk investasi yang bisa bayar balik. "Kalau lu minta duit ke gua tapi lu pakai buat pest— wajar dong gua mulai pikir-pikir lagi." Dan yang paling berbahaya rakyatnya sendiri sudah tidak percaya: Rakyat Indonesia yang masih punya uang sudah mulai borong dolar. Borong emas. Reksa dana dolar diburu habis-habisan. Bank Himbara sampai harus bikin rekening emas untuk mencegah uang kabur dari sistem perbankan domestik. Ini bukan lagi soal investor asing yang tidak percaya. Ini soal rakyat dalam negerinya sendiri yang sudah tidak percaya pada rupiahnya sendiri. Dan kalau orang dalam rumah sendiri sudah tidak percaya dari mana ceritanya rumah itu bisa terlihat mewah di mata tetangga? Biar miskin tapi gaya itu strategi yang punya batas waktu. Batas waktunya adalah ketika kartu kreditnya ditolak. Ketika yang mau pinjamin uang mulai berkurang. Ketika tagihan sudah lebih besar dari kemampuan bayar. Kita belum sampai di titik itu. Tapi sinyal-sinyalnya sudah muncul satu per satu. Dan selama gayanya tidak dikurangi tapi kemampuannya tidak bertambah pertanyaannya bukan apakah momen itu akan datang. Pertanyaannya kapan.

Guys, gue mau lo bayangin satu skenario dulu. Ada seseorang yang klaim dirinya jagoan matematika. tapi waktu ujian Nilai UTS dan UAS-nya jeblok. Rupiah dia paling lemah di kelasnya. Tabungannya makin menipis karena ngutang terus. Teman-teman sekelasnya mulai tidak percaya. Tapi dia berdiri di depan kelas dan bilang dengan penuh percaya diri: "Gue sekarang matematikawan nomor lima terbesar di dunia." Itulah yang baru terjadi hari ini. Apa yang Prabowo klaim: Di HUT ke-1 Danantara Prabowo berdiri dan bilang: "Aset yang kita kelola sekarang US$1.000 miliar. Kita sekarang kelima terbesar di dunia. Bahkan di atas Qatar. Di atas Singapura." Satu kalimat yang terdengar sangat gagah. Sangat membanggakan. Sangat layak untuk disebut dalam pidato presiden di depan ribuan orang. Tapi tunggu dulu. Gue minta lo ingat apa yang terjadi di hari yang sama: Rupiah hari ini ada di kisaran Rp17.600 per dolar. Salah satu yang paling lemah di Asia bahkan kalah dengan mata uang beberapa negara Afrika yang sering kita anggap lebih miskin dari kita. IHSG terus melorot. Net outflow asing konsisten keluar. Bid ratio surat utang negara turun dari 2,5 kali menjadi 1,4 kali artinya kepercayaan kreditur terhadap Indonesia mulai berkurang. Defisit APBN melebar. Utang bertambah. Dan rakyat dalam negeri sendiri sudah mulai borong dolar dan emas karena tidak percaya pada rupiahnya sendiri. Dan ini yang paling fundamental perlu dipertanyakan: SWF atau Sovereign Wealth Fund yang sehatadalah dana yang berasal dari surplus kekayaan negara. Dari hasil ekspor yang berlebih. Dari tabungan nasional yang kuat. Norwegia punya SWF terbesar di dunia Rp23.000 triliun lebih. Dari mana? Dari surplus minyak yang mereka tabung selama puluhan tahun. Bukan dari utang. Bukan dari aset BUMN yang dipindahbukukan. Abu Dhabi punya SWF sejak 1976. Dibangun dari surplus petrodolar selama hampir 50 tahun. Akumulasi nyata dari kekayaan yang benar-benar dimiliki. Danantara dibentuk 2025. Baru satu tahun. Dan "aset US$1.000 miliar" yang diklaim itu sebagian besar adalah aset BUMN yang dipindahkan ke bawah Danantara. Bukan uang baru. Bukan surplus baru. Bukan tabungan baru. Itu seperti lo mengklaim punya tabungan Rp1 miliar padahal itu adalah nilai rumah yang lo tinggali, kendaraan yang lo pakai sehari-hari, dan perabot di dalam rumah yang lo hitung semuanya. Asetnya memang ada. Tapi bukan tabungan yang bisa diinvestasikan dengan bebas. Dan rating lembaga keuangan internasional sudah berbicara: Moody's, S&P, dan Fitch tiga lembaga rating paling berpengaruh di dunia semua memberikan outlook negatif atau memperingatkan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Ini bukan opini. Ini adalah penilaian profesional dari lembaga yang tugasnya menilai kesehatan keuangan negara-negara di seluruh dunia. Mereka tidak bilang Indonesia nomor lima terbesar. Mereka bilang hati-hati. Prabowo bilang: Bangsa Indonesia sudah terlalu lama dianggap remeh oleh bangsa lain. Gue setuju dengan itu. Seratus persen setuju. Tapi cara untuk tidak dianggap remeh bukan dengan klaim yang tidak didukung data. Cara untuk tidak dianggap remeh adalah dengan membuktikan lewat angka yang nyata rupiah yang menguat, investasi yang masuk, rakyat yang sejahtera, hukum yang ditegakkan dengan adil. Singapura tidak perlu berteriak bahwa mereka nomor satu. Mereka cukup tunjukkan GDP per kapita mereka, nilai dolar Singapura mereka, dan kualitas hidup rakyat mereka. Norwegia tidak perlu klaim SWF-nya terbesar. Angkanya bicara sendiri. Pemimpin yang benar-benar kuat tidak perlu mengklaim kehebatannya di podium. Rakyatnya yang merasakan kehebatan itu di kehidupan sehari-hari mereka. Klaim nomor lima terbesar di dunia terdengar sangat membanggakan. Tapi klaim itu diucapkan oleh presiden yang di pagi hari yang sama bilang tidak peduli dengan kurs dolar sementara rupiah ada di salah satu titik paling lemah dalam sejarahnya. Itu bukan keberanian. Itu bukan optimisme. Itu adalah disonansi yang sangat mengkhawatirkan antara apa yang diucapkan di podium dan apa yang dialami rakyat di lapangan. Presiden yang bijaksana tidak butuh klaim. Presiden yang bijaksana butuh hasil. Dan hasil itu seharusnya terasa di dompet rakyat, di harga bahan pokok, di kepercayaan dunia terhadap mata uang kita. Bukan di pidato ulang tahun lembaga yang baru berusia satu tahun.

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri. Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas. Bukan slip of the tongue. Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan: Mau dolar berapa ribu kek kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri. Ini bukan candaan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya. Zimbabwe ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat: Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat. Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir. Hasilnya? Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 sextillion persen per tahun di 2008. Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti. Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam. Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi. Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali. Venezuela ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs: Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil. Yang penting ada subsidi. Yang penting ada program sosial. Hasilnya? Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018. Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung. Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan: Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Tapi benarkah demikian? Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat. Harganya ditentukan dalam dolar. Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik. Harga tempe naik. Harga tahu naik. Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka. Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor. Harganya dalam dolar. Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor. Harganya dalam dolar. Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India. Harganya? Dalam dolar. Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik. Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar. Dan inilah yang paling miris: Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat. Padahal kepercayaan itulah yang membuat rupiah bisa stabil. Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk. Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita. Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar? Sinyal apa yang dikirim ke investor asing? Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah? Bandingkan dengan pemimpin yang serius: Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan. Hasilnya? Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar. Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah. Bukan karena Singapura kaya alam. Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya. Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah. Rakyat desa tidak pegang dolar. Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar. Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar. Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar. Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya. Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli. Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya. Semoga kita tidak sampai di sana. Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

3C - Kunci Selesainya Kasus Kontroversi Ijazah JKW oleh; dr Tifauzia Tyassuma Tahun 2026 membuka babak selanjutnya dari Kasus Kontroversi Ijazah Joko Widodo vs TROY — Tifa-Roy. Namun bagi saya, ini bukan sekadar perkara satu lembar ijazah. Ini adalah pelajaran besar tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan kebenaran. Sebab dalam negara yang sehat, kebenaran tidak boleh bergantung pada siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling banyak pendukungnya, atau siapa yang paling keras membungkam pertanyaan. Kebenaran harus sanggup berdiri di ruang terang. Ia harus dapat diperiksa. a harus dapat diuji. Ia harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah, memasuki 2026, saya melihat babak ini bukan lagi sekadar perang opini. Bukan lagi sekadar hiruk-pikuk media sosial. Bukan lagi sekadar adu narasi antara mereka yang percaya dan mereka yang bertanya. Babak ini harus naik kelas menjadi babak kejernihan. Dan kejernihan itu memiliki tiga pintu: Clean Documents. Clear Procedures. Credible Witnesses. Dokumen harus bersih.Clean Documents. Artinya, dokumen tidak cukup hanya disebut ada. Ia harus bisa dilihat dalam konteksnya, diperiksa keutuhannya, ditelusuri asal-usulnya, diuji konsistensinya, dan diletakkan dalam rantai pembuktian yang terang. Dalam perkara apa pun, apalagi yang menyangkut figur publik dan sejarah kekuasaan nasional, dokumen bukan sekadar benda mati. Dokumen adalah jejak peradaban. Ia menyimpan memori institusi, rekam administratif, dan tanggung jawab hukum. Jika dokumen benar, ia tidak perlu takut cahaya. Jika dokumen kuat, ia tidak perlu dilindungi oleh kabut. Jika dokumen sahih, ia justru akan semakin tegak ketika diperiksa. Prosedur harus benar. Clear Procedures. Sebab kebenaran yang lahir dari prosedur yang kabur apalagi carut marut, akan selalu meninggalkan luka. Dalam negara hukum, cara menemukan kebenaran sama pentingnya dengan kebenaran itu sendiri. Tidak boleh ada proses yang berjalan dengan prasangka, tekanan, ketertutupan, atau ketimpangan akses. Tidak boleh ada warga negara yang dipaksa diam hanya karena ia bertanya. Tidak boleh ada hukum yang terasa tajam kepada penanya, tetapi tumpul kepada pertanyaan pokoknya. Prosedur yang benar berarti semua pihak diberi ruang yang adil. Hak tersangka dihormati. Bukti diuji. Ahli didengar. Rantai dokumen ditelusuri. Sebab hukum bukan alat untuk memenangkan kekuasaan. Hukum adalah jalan untuk menemukan keadilan. Saksi harus kredibel. Credible Witness Dalam perkara besar, saksi bukan hanya orang yang hadir. Saksi adalah penjaga ingatan. Saksi membawa kepingan waktu yang tidak bisa digantikan oleh opini. Namun saksi yang dibutuhkan bukan saksi yang sekadar ramai. Bukan saksi yang hanya mengulang keyakinan. Bukan saksi yang hadir untuk memperkuat posisi politik tertentu. Saksi yang dibutuhkan adalah saksi yang relevan, kompeten, konsisten, independen, dan berani diuji. Saksi yang tidak hanya berkata, tetapi mampu menjelaskan. Saksi yang tidak hanya mengingat, tetapi mampu menempatkan ingatannya dalam kronologi, dokumen, dan realitas administratif yang bisa diverifikasi. Di sinilah pelajaran besar untuk Indonesia. Bahwa bangsa ini tidak boleh terus-menerus hidup dalam budaya “percaya saja”. Tidak boleh. Bangsa besar tidak dibangun di atas kultus personal. Bangsa besar dibangun di atas institusi yang kuat, dokumen yang tertib, prosedur yang adil, dan warga yang berani berpikir. Jika seorang warga bertanya, jawabannya bukan stigma. Jika seorang ilmuwan menguji, jawabannya bukan tekanan. Jika seorang ahli meneliti, jawabannya bukan pembungkaman. Jika sebuah dokumen dipersoalkan, jawabannya adalah pembuktian. Karena pertanyaan bukan kejahatan. Keraguan bukan dosa. Penelitian bukan permusuhan. Maka TROY, Tifa-Roy, dalam babak ini bukan sekadar nama TROY adalah simbol dari keberanian untuk meminta kejernihan. TROY adalah rakyat yang menuntut tegaknya kebenaran.

Pak @jokowi belajar dulu menyiapkan jawaban 😎😎

Apa benar Pak @jokowi takut? 😎😎

Ini adalah salinan Ijazah yg didapatkan oleh @Bonatua766hi dari KPU Coba perhatikan huruf "𝗼𝗱𝗼" pada tulisan tangan "widodo". Ada garis yg hilang (konsisten) pada salinan ijazah th 2005, 2010, 2012 & kemudian muncul di spesimen ijazah 2019 😆

Mantab Pak Purbaya @KemenkeuRI Pokoknya kalo ada investor asing yang mengeluh suruh keluar cari negara lain Biar +62 banyak pengangguran karena PHK 😎😎

RT @DokterTifa: Kasus Kontroversi Ijazah Joko Widodo akan selesai dengan 3C. Apa itu 3C? Clear Document. Dokumen yang clear dan jernih…

Guys lu pada sadar gak… Danantara ini udah berdiri sekitar 1 tahun lebih, tapi banyak kalau elu iseng buka websitenya malah bingung sendiri karena yang dicari laporan keuangan, transparansi portofolio, detail kinerja investasi… yang muncul malah update aktivitas, diary, dokumentasi kegiatan. Pertanyaannya sederhana: ini lembaga ngelola dana/investasi besar atau akun lifestyle? 😭 Karena semakin besar dana yang dikelola, harusnya semakin besar juga tuntutan transparansi. Publik pasti pengen tahu hal basic: uangnya dikelola di mana return berapa aset apa aja risikonya gimana laporan audited ada atau tidak Bukan cuma dikasih konten seremonial terus disuruh percaya. Bandingin sama Government Pension Fund Global (Norway) yang sering dijadiin benchmark sovereign wealth fund dunia. Mereka rutin buka data kepemilikan aset, performa investasi, annual report, bahkan strategi investasinya bisa diakses publik. Transparansi kayak gitu yang bikin trust kebangun. Di sini yang bikin publik kesal itu bukan semata hasil investasinya jelek atau bagus karena orang juga paham investasi itu jangka panjang. Masalahnya: kalau laporan dasar aja sulit ditemukan, wajar kalau publik mulai bertanya-tanya. Uangnya besar. Ekspektasinya juga besar. Jangan sampai yang besar cuma jargon global, transparan, kelas dunia… tapi hal paling mendasar justru masih PR besar.

Guys, Rocky Gerung baru ngomong sesuatu yang menurut gua adalah diagnosis paling tajam dan paling jujur tentang kondisi kabinet Prabowo sekarang. Dan dia membukanya dengan satu kutipan dari Muhammad Hatta yang langsung menghantam. Menteri itu bukan sekedar pembantu presiden. Dia harus punya ide otentik sendiri. Justru karena dia mampu memproduksi ide sendiri maka dia bisa berdiskusi dengan presiden bukan hanya mengangguk. Tapi yang terjadi sekarang menurut Rocky adalah kebalikannya persis. Dia bilang rekrutmen kabinet Prabowo adalah transaksi transaksi kekuasaan transaksi bisnis transaksi kepentingan politik. Bukan transaksi pikiran. Dan hasilnya adalah kabinet 109 orang yang mayoritas tidak berani membantah presiden bukan karena tidak tahu tapi karena memang tidak dipilih untuk berpendapat. Rocky menyebut ini dengan istilah feudalisme di dalam kabinet. Dan dia bilang bahkan menjijikkan melihat bahasa tubuh para menteri di istana yang dia sebut dengan istilah docilitas bahasa tubuh budak yang tunduk bukan mitra yang setara. Rocky bilang Prabowo sekarang tidak lagi memimpin. Dia sedang dealing. Deal dengan kepentingan partai-partai koalisi yang dari awal sudah saling mengintip untuk dapat bagian paling besar dari kekuasaan. Dan partai-partai itu menurut Rocky tidak akan pernah menegur presiden karena menegur presiden berarti membunuh diri sendiri mereka akan kehilangan jatah. Yang lebih mengkhawatirkan Rocky bilang partai-partai di dalam koalisi sekarang justru sedang mengintip apa yang masih bisa mereka colong di tengah krisis ini. Bukan membantu menyelesaikan krisis tapi memanfaatkan krisis untuk kepentingan sendiri. Rocky mengambil momen yang sangat menarik. Ketika Prabowo berpidato di depan publik dan bertanya langsung apakah MBG masih diperlukan atau tidak jawabannya adalah tidak dari hadirin. waktu 1 mei hari buruh nasional Rocky bilang itu adalah momentum emas yang seharusnya digunakan Prabowo untuk memanggil para menterinya dan berkata kenapa kalian bohong ke saya? Kalian bilang rakyat mendukung ternyata tidak. Tapi momentum itu tidak diambil. Dan Rocky memberikan angka yang sangat telak. Jumlah orang miskin Indonesia sekitar 20 juta. MBG melayani 60 juta orang. Artinya ada 40 juta orang yang bukan miskin tapi tetap dapat MBG. Data yang dipakai salah dari awal. Dan yang salah menurut Rocky bukan presiden yang salah adalah menteri-menteri yang membawa data itu kepada presiden dan presiden mempercayainya. Rocky sangat tegas. DPR yang pertama seharusnya menegur. Tapi DPR penuh dengan partai koalisi yang tidak akan menegur karena takut kehilangan jatah. Masyarakat sipil yang kedua. Tapi suara masyarakat sipil semakin dibatasi ruang geraknya. Dan kabinet sendiri tidak akan menegur karena mereka dipilih bukan untuk berpendapat tapi untuk menjalankan perintah. Akibatnya presiden tidak punya teman yang bisa diajak diskusi secara transparan dan setara. Presiden diasuh oleh tim public relation yang hanya mempromosikan presiden bukan oleh public opinion yang memberikan umpan balik nyata dari rakyat. Dan Rocky menutup dengan kalimat yang menurut gua adalah yang paling puitis sekaligus paling menusuk. Dia mengutip dalam bahasa Inggris tentang tulang rusuk perempuan diciptakan bukan dari kepala agar tidak di atas lelaki bukan dari kaki agar tidak diinjak tapi dari tulang rusuk di samping untuk setara dan dekat dengan hati. Lalu dia balik bertanya kalau leader tidak punya tulang rusuk gimana? Kalau leader tidak punya tulang rusuk artinya dia benda mati. Presiden yang tidak punya menteri yang berani membantah tidak punya oposisi yang cukup kuat tidak punya civil society yang masih bisa bersuara bebas adalah presiden yang tidak punya tulang rusuk. Yang bergerak sendiri tanpa ada yang menyeimbangkan. Dan menurut Rocky itulah yang sedang kita saksikan sekarang.

Waduh, investor mulai berani teriak! Sedang beredar surat terbuka dari Kamar Dagang Tiongkok (CCC Indonesia) langsung buat Presiden. Isinya benar-benar tamparan keras buat wajah birokrasi kita! Bayangin aja, mereka terang2an bongkar borok yg dihadepin investor/pengusaha di lapangan: 1. Pungli & Pemerasan: Mereka mengeluhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum berwenang yang sudah sangat mengganggu operasi bisnis. 2. Ada denda kehutanan "rekor" sebesar US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak dan dianggap berlebihan. 3. Kebijakan nikel berubah-ubah mendadak sampai bikin biaya produksi melonjak 200% 4. Birokrasi korup. ada masalah, saluran resmi macet, tapi kalau lewat perantara dan pake pelicin baru masalah bisa beres. Gimana mau ekonomi tumbuh 8% kalau investor aja merasa dirampok dan ga ada kepastian hukum?. Nasib jutaan pekerja sekarang di ujung tanduk karena ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim usaha yang bersih. Mana ini Bowo katanya mau sikat korupsi, jangan sampai Indonesia dicap sebagai sarang pungli internasional surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di: drive.google.com/file/d/1Gi5Af3…

Pak Presiden @prabowo @Kemhan_RI @setkabgoid

Guys, lu pada tau gk nihh... ternyata dulu malaysia juga punya danantara dengan namanya 1MDB Malaysia yang di kelola oleh orang yang jago juga disana dan lu tau akhir dari danatara malaysia itu ?? yaps jadi ladang korupsi terbesar disana sistematis dan rapi bangett Jho Low dan 4,5 miliar dolar yang raib: Jho Low bukan pejabat. Bukan direktur. Namanya bahkan tidak ada di struktur organisasi 1MDB lembaga investasi negara Malaysia yang mirip konsepnya dengan Danantara. Tapi dia punya akses penuh ke dananya. Karena dia teman anak tirinya Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Dari 2009 sampai 2014, lebih dari 4,5 miliar dolar uang rakyat Malaysia setara lebih dari Rp70 triliun dijarah. Lewat perusahaan cangkang di Swiss, Cayman Island, Singapura, British Virgin Islands. Goldman Sachs bantu terbitkan obligasi senilai 6,5 miliar dolar, ambil fee 600 juta dolar hampir 200 kali lipat rate normal dan tutup mata terhadap semua red flag yang ada. Uangnya dipakai untuk apa? Pesta malam di New York sampai puluhan juta dolar dalam semalam. Super yacht 250 juta dolar. Apartemen mewah di Beverly Hills dan Paris. Lukisan Picasso dan Monet. Dan ini yang paling ironis membiayai film The Wolf of Wall Street. Film tentang penipu Wall Street. Dibiayai dengan uang curian dari rakyat Malaysia. Najib akhirnya masuk penjara. Goldman Sachs bayar denda 3,9 miliar dolar. Tapi Jho Low? Sampai hari ini bebas. Tinggal nyaman di mansion mewah di Shanghai. Bekerja sebagai strategi di balik layar membantu perusahaan China menghindari sanksi internasional. Buronan Interpol yang hidup lebih mewah dari kebanyakan orang yang tidak pernah mencuri sepeser pun. Sekarang soal Danantara dan ini yang harus dibahas: Indonesia punya Danantara. Dibentuk di awal pemerintahan Prabowo. Mengelola aset BUMN dengan nilai yang disebut-sebut ratusan miliar dolar. Dan gue buka websitenya sekarang. Ada tiga entitas: BPI Danantara, Danantara Asset Management, Danantara Investment Management. Ada halaman "Tentang Kami." Ada halaman "Ekosistem Kami." Ada "Hubungi Investor." Ada "Tata Kelola Perusahaan." Tapi tidak ada satu pun laporan keuangan yang bisa diakses publik. Tidak ada breakdown investasi yang jelas. Tidak ada angka konkret soal berapa yang sudah diinvestasikan, ke mana, dengan return berapa, dan siapa yang mengawasi. Tagline-nya berbunyi: "Mendorong transformasi ekonomi dan investasi global demi masa depan Indonesia." Kalimat yang indah. Tapi kalimat indah tanpa transparansi adalah persis cara 1MDB Malaysia memulai kisahnya. Apakah Danantara akan bernasib sama dengan 1MDB? Gue tidak bilang iya. Tapi gue juga tidak bisa bilang tidak karena tidak ada data yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Dan itulah masalahnya. Pelajaran terbesar dari 1MDB bukan soal Jho Low yang pintar. Tapi soal sistem yang memungkinkan kejahatan sebesar itu terjadi tanpa terdeteksi bertahun-tahun. Sistem di mana satu orang punya otoritas penuh tanpa check and balances yang efektif. Sistem di mana tidak ada media yang bisa mengaudit aliran dana dengan mudah. Sistem di mana pengawasannya longgar dan pertanggungjawabannya tidak jelas. Sekarang gue tanya: apakah Danantara punya check and balances yang efektif? Siapa yang mengawasi investasinya secara independen? Bagaimana publik bisa tahu uang negara yang dikelola Danantara tidak disalahgunakan kalau laporan keuangannya saja tidak bisa diakses? Yang harus terjadi kalau Danantara serius ingin berbeda dari 1MDB: Pertama, laporan keuangan berkala yang bisa diakses publik bukan hanya tersedia di dalam, tapi benar-benar transparan dan bisa diaudit pihak independen. Kedua, pengawasan dari lembaga yang benar-benar independen dari eksekutif bukan lembaga yang pemimpinnya dipilih oleh orang yang sama dengan yang mengelola dananya. Ketiga, mekanisme whistleblower yang dilindungi secara hukum supaya kalau ada yang tidak beres di dalam, ada jalan yang aman untuk melaporkannya. Keempat, batasan yang jelas soal siapa yang bisa mengambil keputusan investasi dan sampai berapa besar tanpa persetujuan badan pengawas yang lebih luas. Tanpa keempat hal itu Danantara bukan lembaga investasi negara. Danantara adalah brankas besar dengan pintu belakang yang terbuka. Dan sejarah sudah membuktikan lebih dari sekali apa yang terjadi ketika brankas seperti itu ditemukan oleh orang yang salah. Malaysia butuh bertahun-tahun dan kejatuhan satu pemerintahan untuk mengungkap 1MDB. Dan sampai sekarang otak di balik semuanya masih minum kopi santai di Shanghai. Indonesia tidak harus belajar dengan cara yang sama. Tapi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama transparansi bukan pilihan. Itu keharusan. Dan selama website Danantara lebih banyak berisi tagline indah daripada data yang bisa diverifikasi pertanyaan apakah kita sedang menonton film yang sama dengan versi berbeda tetap sangat relevan untuk terus diajukan.

Guys, ada cerita di balik pencopotan dua pejabat tinggi Kemenkeu yang menurut gue jauh lebih menggelikan dan lebih mengerikan dari yang diakui secara resmi. Dan kuncinya ada di satu kalimat dari Purbaya sendiri ketika ditanya pers soal kenapa Dirjen Anggaran dicopot: "Mungkin Anda tebak saja sendiri." Kronologi yang perlu dipahami dulu: BGN Badan Gizi Nasional mau beli 25.644 unit motor listrik untuk kepala SPPG dapur MBG. Harganya Rp42 juta per unit. Totalnya sekitar Rp1 triliun lebih. Purbaya sudah menolak pengadaan ini. Eksplisit. Jelas. Ditolak. Tapi anggaran itu tetap lolos. Tetap masuk. Tetap dieksekusi. Dan sampai akhirnya 21.081 unit sudah terlanjur datang sebelum semuanya terbongkar. Caranya? Ada celah di software milik Ditjen Anggaran Kemenkeu. Dan lewat celah itulah pengadaan yang sudah ditolak Menkeu bisa tetap berjalan. Dua pejabat tinggi dicopot dan ini yang paling menggelikan: 21 April 2026, dua Dirjen Kemenkeu dicopot sekaligus. Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran. Febrio Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keduanya pejabat senior. Keduanya dicopot mendadak. Dan ketika pers tanya Purbaya apakah pencopotan itu berkaitan dengan lolosnya anggaran motor listrik jawabannya bukan iya, bukan tidak. "Tebak saja sendiri." Dari seorang Menteri Keuangan. Tentang kebijakan di kementeriannya sendiri. Tentang pencopotan pejabat yang berada di bawah otoritasnya. Yang paling miris dari seluruh cerita ini: Pertama — motornya sudah datang. 21.081 unit sudah terlanjur dikirim sebelum ada yang berani bilang stop. Uang sudah keluar. Barang sudah ada. Dan baru sekarang semua orang ribut. Kedua — motornya identik dengan produksi China, dirakit di Cikarang. Di saat pemerintah gencar kampanye beli produk dalam negeri dan bangga-banggain Maung buatan Indonesia sampai dibawa pakai Hercules ke KTT ASEAN motor untuk program unggulan presiden sendiri beli dari mana? Ketiga — ini bukan program kecil. MBG adalah program prioritas utama Prabowo. Anggarannya ratusan triliun. Dan di dalam program sebesar itu pengadaan senilai lebih dari Rp1 triliun bisa lolos tanpa sepengetahuan Menkeu hanya karena ada "celah di software." Software. Celah di software. Rp1 triliun lebih lolos karena celah di software. Yang perlu dipertanyakan: Kalau Purbaya sudah menolak siapa yang tetap menjalankannya? Celah software itu ditemukan secara tidak sengaja atau memang dimanfaatkan? Dan kalau memang dimanfaatkan siapa yang tahu celah itu ada dan siapa yang menggunakannya? Karena kalau jawabannya hanya "salah software" maka dua Dirjen senior itu bisa bertindah tanpa purbaya tahu di belakang? Tapi yang dicopot adalah dua Dirjen. Dan Purbaya bilang tebak saja sendiri. Gue sudah menebak. Dan tebakannya tidak menyenangkan. Program makan gratis untuk anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan di dalamnya ada pengadaan motor listrik Rp1 triliun lebih yang ditolak Menkeu tapi tetap lolos. Motornya sudah datang. Dua pejabat dicopot. Dan penjelasan resminya adalah celah software. Ini bukan soal motor listrik. Ini soal seberapa dalam lubang yang ada di dalam sistem penganggaran negara ini dan seberapa banyak yang sudah lolos lewat lubang itu yang belum pernah ketahuan.

@jokowi hanya mau hadir di reuni Kehutanan 1980 aja

DIA KEKEUH MELANJUTKAN MBG TERNYATA TAKUT DIANGGAP GAGAL

KEMENAG SEWA 10 LAPTOP SETAHUN: RP349,8 JUTA. PADAHAL BELI BISA DAPET 12 UNIT LAPTOP MACBOOK PRO M4 LOGIKANYA GIMANA? Dokumen pengadaan pemerintah memang jarang viral. Tapi ketika yang viral adalah sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349.800.000 dari APBN 2026, wajar kalau orang-orang mulai menghitung-hitung. APA YANG TERCATAT DI SIRUP OJK? Berdasarkan dokumen yang beredar dari sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Kode RUP: 63727235 Nama Paket: Sewa Laptop Satuan Kerja: UPT Unit Percetakan Al-Quran, Kementerian Agama Lokasi: Jl. Raya Puncak Km.65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Spesifikasi: Sewa Laptop, 10 unit x 10 bulan Sumber Dana: APBN Rupiah Murni 2026 Total Pagu: Rp349.800.000 Artinya: satu unit laptop disewa selama 10 bulan dengan biaya total Rp34.980.000 per unit. Atau Rp3.498.000 per unit per bulan. KOK BISA SEMAHAL ITU? Harga sewa laptop di pasaran untuk kebutuhan korporat dan perusahaan berkisar antara Rp275.000 hingga Rp1.500.000 per unit per bulan, tergantung spesifikasi. Untuk laptop bisnis kelas menengah seperti Lenovo ThinkPad atau Dell Latitude, harga sewa normal di platform seperti Asani, Arental, atau Bhinneka DaaS ada di kisaran Rp400.000 hingga Rp800.000 per bulan per unit. Dengan harga Rp3.498.000 per unit per bulan yang tercatat di dokumen Kemenag, angka ini 4 sampai 8 kali lipat di atas harga sewa pasar normal untuk laptop bisnis standar. Beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan selisih ini: Pertama, mungkin spesifikasi laptop yang disewa memang premium sekali, misalnya MacBook Pro M3 atau workstation kelas berat. Tapi tidak ada keterangan merek atau spesifikasi laptop di dokumen yang tersebar. Kedua, dalam pengadaan pemerintah, biaya sewa sering sudah mencakup layanan teknis, garansi penggantian unit, asuransi, IT support on-call, dan administrasi kontrak yang menambah harga jauh di atas harga sewa ritel biasa. Ketiga, dan ini yang sering terjadi: markup dalam proses pengadaan. Ini bukan tuduhan, tapi sudah menjadi catatan BPK berulang kali dalam berbagai audit pengadaan IT pemerintah. Yang jelas, tanpa rincian spesifikasi dan klausul layanan dalam kontrak, angka Rp3,4 juta per laptop per bulan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. KALAU LANGSUNG DIBELI, DAPAT APA? Total anggaran: Rp349.800.000 Jumlah unit yang dibutuhkan: 10 laptop Artinya per unit tersedia: Rp34.980.000 BISA BELI LAPTOP APA AJA? Pilihan 1: MacBook Pro M4 14 inci Spesifikasi: Chip Apple M4 Pro, layar Liquid Retina XDR 14,2 inci, RAM 24GB, SSD 512GB, baterai 18 jam Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp30.000.000 per unit Pilihan 2: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Spesifikasi: Intel Core Ultra 7, RAM 32GB, layar 2,8K OLED 14 inci, carbon fiber, standar militer MIL-STD-810H, bobot 1,12 kg Harga: sekitar Rp24.000.000 hingga Rp28.000.000 per unit Pilihan 3: Dell XPS 15 (Intel Core Ultra 9 + RTX 40-series) Spesifikasi: Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA RTX 4060, layar OLED 3,5K 15,6 inci, RAM 32GB, SSD 1TB Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp33.000.000 per unit PERBANDINGAN SEWA VS BELI Dengan sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349,8 juta, negara tidak mendapatkan aset apapun setelah kontrak berakhir. Setelah 10 bulan, laptop dikembalikan. Kemenag kembali dari nol. Dengan membeli 10 unit ThinkPad X1 Carbon seharga total maksimal Rp280 juta, negara mendapatkan 10 laptop premium kelas dunia yang menjadi aset negara, bisa digunakan 5 tahun ke depan, bisa diaudit fisiknya, dan masih sisa Rp69 juta untuk pemeliharaan dan aksesori. Ini bukan soal benar atau salah secara hukum. Sewa perangkat IT untuk instansi pemerintah memang dimungkinkan dalam regulasi pengadaan. Tapi secara efisiensi anggaran dan logika keuangan publik, angka ini layak dipertanyakan.

Sejak 2011 Sy sdh bongkar kepalsuan Jokowi : Ijazah, keluarga, prestasi, korupsi Jokowi dst Tdk rame seperti skrg, dulu sy berjuang sendiri 10 hari Jokowi jd presiden, sy difitnah, ditangkap, dipenjarakan, dibuang ke Nusa Kambangan So? Lanjutkan ! nasional.sindonews.com/read/1704493/1…

Mas Sigit @ListyoSigitP kok kurus banget sih? Hire dab, poya hoho? Mas Sigit sejak SMP teman baik saya, satu sekolah di SMP 8 Yogyakarta. Sampai sebelum jadi Kapolri geng OSIS SMP 8 yang di Jakarta rutin ketemuan, kadang di rumah saya, kadang di PIX main Bowling bareng. Setelah jadi Kapolri sengaja ngga saya temuin karena pasti sibuk dan pusing kebanyakan kerjaan. Lagian dia juga deket sama Jokowi. Ups! Kenangan menyenangkan masa SMP. Waktu itu saya Ketua Umum OSIS, mas Sigit Ketua Bidang Olahraga. Pas dewasa, mas Sigit jadi Kapolri, saya jadi temannya Kapolri. Sehat-sehat yo Ndan. Poya stres lah, Woles pabe. ---- Saya ngomong boso walikan, jape methe jogja pasti mudeng