Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, ada wawancara dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menurut gue menarik
untuk di simakk.....
jadi begini......................
Siapa Sherly Tjoanda dan kenapa dia ada di kursi gubernur:
Sherly bukan politisi karir.
Dia ibu rumah tangga yang naik menggantikan suaminya Benny Laos yang meninggal dalam kecelakaan kapal saat kampanye Pilkada 2024.
Suaminya yang mencalonkan diri. Suaminya yang membangun jaringan delapan partai pendukung.
Suaminya yang punya visi besar untuk Maluku Utara.
Dan Sherly melanjutkannya.
Menang.
Dilantik sebagai gubernur pertama perempuan di Maluku Utara.
Dari ibu rumah tangga langsung ke kursi gubernur yang bertanggung jawab atas 1,4 juta jiwa.
Pertanyaan yang sangat valid: apakah ini kepemimpinan yang lahir dari kapasitas atau dari nama keluarga?
Fakta tentang Maluku Utara yang paling menyakitkan:
Maluku Utara menyumbang 40-50% produksi nikel nasional Indonesia.
Nikel adalah komoditas paling strategis saat ini bahan baku baterai kendaraan listrik yang diperebutkan seluruh dunia.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara: 34% year on year salah satu tertinggi di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.
Tapi Sherly sendiri mengakui:
rakyatnya belum merasakan pemerataan ekonomi itu.
Ini adalah ironi terbesar yang paling jarang dibicarakan.
Daerah yang menghasilkan kekayaan alam untuk seluruh Indonesia tapi infrastruktur dasarnya masih memprihatinkan.
Dan ini yang paling mengejutkan soal dana bagi hasil:
Maluku Utara seharusnya dapat Rp800 miliar dari dana bagi hasil nikel di 2026.
Yang diterima: hanya Rp300 miliar.
Dipotong Rp600 miliar sekitar 60% oleh pemerintah pusat dalam skema efisiensi TKD.
Total pemotongan untuk seluruh provinsi dan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara: Rp3,5 triliun.
Dan janji pemerintah pusat bahwa potongan itu akan dikembalikan dalam bentuk program kementerian menurut Sherly belum terlalu terasa, khususnya untuk jalan dan jembatan.
Ini adalah pengakuan yang sangat serius. Daerah yang menyumbang setengah produksi nikel Indonesia dipotong 60% dana bagi hasilnya.
Dan pengembaliannya belum terasa.
Soal jalan yang paling konkret:
Ketika Sherly dilantik dari 1.000 km ruas jalan provinsi, 550 km belum ada jalannya.
Dalam hampir 2 tahun sudah diselesaikan 90 km.
Sisa yang harus dibangun: 460 km lagi.
Kebutuhan total untuk jalan kabupaten: sekitar Rp8 triliun.
Bantuan yang diterima dari Kementerian PU tahun 2025: Rp300 miliar.
Selisihnya: Rp7,7 triliun yang tidak ada sumber anggarannya sekarang.
Dan tanpa jalan 60% petani Maluku Utara tidak bisa menurunkan hasil panen dari kebun ke pelabuhan.
Kopra, kelapa semua terjebak di atas gunung karena tidak ada akses.
Yang paling menarik dari pendekatan Sherly:
Dia memilih fokus pada satu hal: jalan dan jembatan.
Tidak ada program sosialisasi kecil-kecil.
Tidak ada paket ceremonial.
Seluruh anggaran infrastruktur Rp550 miliar difokuskan ke jalan dan jembatan.
Alasannya jelas dan logis:
tanpa konektivitas tidak ada pemerataan ekonomi. Setinggi apapun angka pertumbuhan kalau petani tidak bisa ke pasar, itu hanya angka.
Dan dia ingin membangun identitas digital per warga database by name by address sehingga bisa tahu secara konkret siapa yang masih miskin, siapa yang sudah sejahtera.
Bukan hanya berbicara angka makro yang tidak menggambarkan realita manusianya.
Ini adalah pendekatan yang menurut gue sangat tepat dan yang ironisnya jarang dilakukan kepala daerah lain.
Soal konflik kepentingan tambang dan ini yang harus dikritisi:
Sherly mengakui secara terbuka bahwa dia memiliki tambang.
Warisan dari suaminya yang sudah punya IUP sebelum meninggal.
Tambang itu baru beroperasi Agustus 2025.
Dia bilang: tidak ada yang ilegal.
Semua sesuai aturan.
Perusahaan dikelola independen oleh direksi.
Dia tidak terlibat operasional.
Dan argumennya untuk membela diri:
Saya gak gila melakukan tambang ilegal sebagai gubernur di saat presiden sedang menertibkan tambang ilegal.
Logika itu masuk akal dari sisi risiko hukum.
Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar yang tidak ditanyakan di wawancara ini:
Bagaimana Sherly memastikan tidak ada conflict of interest dalam kebijakan pertambangan yang dia keluarkan sebagai gubernur sementara dia sendiri pemilik IUP tambang di daerah yang sama?
Siapa yang mengawasi izin lingkungan tambangnya? Apakah AMDAL yang dia sebut benar-benar diaudit secara independen?
Dan apakah ada mekanisme transparansi yang memastikan kebijakan pertambangan provinsi tidak menguntungkan aset pribadinya?
Ini bukan tuduhan.
Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab secara publik oleh siapapun yang menjabat sebagai gubernur sekaligus pemilik bisnis pertambangan di wilayahnya sendiri.
Soal MBG di Maluku Utara dan ini yang paling menggelitik:
Maluku Utara punya kuota MBG Rp1,6 triliun per tahun.
Tapi faktanya: tidak punya ayam sendiri, tidak punya telur sendiri, tidak punya beras sendiri, tidak punya buah sendiri.
Jadi Rp1,6 triliun itu sebagian besar keluar dari Maluku Utara dibayarkan ke provinsi lain yang menyuplai bahan makanannya.
Dan kenapa tidak punya peternakan ayam dan telur? Karena ada Pergub lama soal larangan bibit anak ayam saat flu burung yang lupa dicabut selama bertahun-tahun.
Sebuah peraturan gubernur yang terlupakan menyebabkan tidak ada industri peternakan di seluruh provinsi selama bertahun-tahun. Sherly baru mencabutnya akhir 2024.
Ini adalah bukti nyata tentang bagaimana regulasi yang tidak dievaluasi bisa menghambat ekonomi daerah secara diam-diam selama bertahun-tahun.
Soal dinasti politik pertanyaan yang perlu diajukan:
Sherly masuk ke politik bukan karena rekam jejak politik atau kompetensi pemerintahan yang teruji. Tapi karena suaminya meninggal saat kampanye.
Ini adalah pola yang sangat familiar dalam politik Indonesia: istri menggantikan suami, anak menggantikan orang tua, keluarga mewarisi jabatan.
Dan pertanyaan yang selalu harus diajukan bukan untuk menyerang Sherly secara personal tapi untuk kepentingan demokrasi yang sehat:
Apakah rakyat Maluku Utara memilih Sherly karena kapasitasnya?
Atau karena simpati atas kehilangan suaminya?
Dan apakah kedua hal itu adalah basis yang cukup kuat untuk memimpin 1,4 juta jiwa?
Sherly sendiri mengakui bahwa progresnya dalam 1,5 tahun "tidak secepat yang dia bayangkan." Fondasinya masih lemah. Birokrasi masih bergerak lambat.
Itu adalah kejujuran yang jarang diucapkan kepala daerah.
Dan gue menghargai itu.
Tapi kejujuran mengakui keterbatasan tidak menghapus pertanyaan tentang apakah sistem yang melahirkan kepemimpinannya adalah sistem yang sehat.
Yang paling gue ingat dari seluruh wawancara ini:
Sherly bilang sesuatu yang menurut gue adalah kalimat paling jujur dari seluruh wawancara:
"Akar dari kenapa saya ada di sini?
Karena saya mau menyelesaikan janji politik almarhum suami saya di Maluku Utara.
Bukan ambisi pribadi.
Bukan karir politik.
Tapi janji yang dia rasa harus ditepati.
Dan dia membayar harganya: kehilangan suami. Kehilangan waktu bersama tiga anaknya. Belajar birokrasi dan politik dari nol di usia yang tidak muda.
Tapi satu kalimat lain yang gue tidak bisa lupakan:
"Uang itu bisa dicari, tapi persaudaraan itu tidak boleh putus."
Diucapkan dalam konteks konflik antar desa di Halmahera Tengah — ketika ada kematian di hutan, miskomunikasi, pembakaran rumah, dua korban jiwa. Dan responnya adalah: membangun kembali rumah yang terbakar, mengisi ulang kulkas dan TV yang hangus, dan mendorong rekonsiliasi.
Itu bukan respons seorang politisi yang kalkulatif. Itu respons seorang ibu.
Ini bukan hanya soal Sherly. Ini soal sistem yang merampok kekayaan daerah atas nama efisiensi nasional dan kemudian meminta kepala daerah untuk kreatif mencari solusi dengan sumber daya yang sudah dipangkas.
Dan selama sistem itu tidak berubah siapapun gubernurnya, sebaik apapun niatnya Maluku Utara akan terus menjadi daerah yang kaya di atas kertas tapi miskin di lapangan.