Hamim

What stood out the most at JAFF20? Hear Yandy Laurens share the best film he watched at this year’s festival, and why it left such a mark on him. Don’t miss his pick, you might want to add it to your watchlist! #JAFF20 #JAFFJogja

Pidato @prabowo soal banjir Sumatera dan pentingnya pendidikan lingkungan tampak lebih mirip didengar sebagai kemunafikan politik yang menutupi akar persoalan. Di satu sisi, ia mengucapkan duka dan menyalahkan pemanasan global serta kerusakan lingkungan, lantas mengajak guru dan murid menjaga hutan dan sungai; di sisi lain, pemerintahannya justru memperkuat model ekonomi ekstraktif lewat percepatan hilirisasi tambang, perluasan proyek energi besar (PLTA, PLTP), dan konsolidasi oligarki sumber daya di hulu DAS yang jadi ruang hidup warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Banjir bandang sepekan terakhir, jelas sebagai bukti krisis tata kelola—bukan sekadar cuaca—dan justru lahir dari ledakan izin tambang, kebun, dan proyek energi di kawasan penyangga dan hulu sungai, sebuah jejak kebijakan yang tidak disentuh sama sekali dalam pidato manis Prabowo.​ Dengan menggiring narasi ke ranah “kesadaran individu” dan kurikulum sekolah, Prabowo menggeser tanggung jawab dari negara ke guru dan murid, seolah nasib banjir Sumatera ditentukan oleh seberapa rajin anak sekolah menanam pohon, bukan oleh pemerintah yang membagi-bagikan izin dan karpet merah investasi di hulu. Analisis JATAM (jatam.org/id/lengkap/Ban…) tentang banjir Sumatera justru memperlihatkan bahwa aktor utama perusak hutan, pengubah aliran sungai, dan penghancur kawasan resapan adalah kebijakan negara yang memanjakan korporasi tambang, kebun, dan energi—kebijakan yang di era Prabowo bukan dihentikan, melainkan dipacu atas nama kedaulatan energi dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, seruan “melindungi hutan dan sungai” dari mulut presiden yang mengawal ekspansi ekstraksi bukan hanya kontradiktif, tapi menjadi bentuk cuci tangan politik di atas lumpur dan puing rumah warga yang terseret banjir.