Sandi Alun Samudro

@ustadzkhalid termasuk membayar oknum Kemenag untuk bypass antrian jamaah haji khusus dari travel anda?

tidak ada arahan dari Gus Yaqut tidak ada aliran dana ke Gus Yaqut Gus Yaqut melakukan kebijakan yang menjadikan Haji 2024 rekor terbanyak jumlah jamaahnya yang bisa ditampung, dengan tetap menjaga keselamatan jiwa terutama resiko berdesakan di Mina tapi malah dikriminalisasi

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah,” Gus Yaqut, saat sebelum masuk mobil tahanan.

Bagian mana yg mempersulit?dari semua panggilan tdk ada satu panggilanpun beliau mangkir, bahkan beliau bersurat ke BPK untuk dipanggil saking BPK ga pernah manggil untuk hadir ke BPK spt halnya pihak lain.

Intervensi dalam Praperadilan Gus Yaqut sangat terasa sekali, yang mana ditunjukkan dengan adanya surat Panggilan KPK terhadap Gus Yaqut saat proses Praperadilan masih berjalan, DZALIM! KPK sudah tahu hasilnya sebelum sidang putusan hari ini?

*Prof Mahfud MD* Terkait kasus kuota haji 2024, Prof Mahfud menyatakan bahwa Kebijakan tidak boleh dipidanakan, karena tugas Pemerintah memang membuat Kebijakan. Jika Kebijakan dipidanakan maka tidak ada lagi Pejabat / Kepala Lembaga yang berani membuat kebijakan.

Fiks Ya, KPK Blunder dalam penetapan Tersangka terhadap Gus Yaqut

Gus Yaqut mengambil kebijakan kuota haji tambahan sebagai menteri yang sedang menjalankan tugasnya. Tidak ada yang namanya audit BPK yang menyatakan ada kerugian negara. Tidak ada prosedur yang terpenuhi sebelum ia ditetapkan tersangka. Dan saksi ahli KPK sendiri mengakui pimpinan KPK tidak berwenang menetapkannya sebagai tersangka. Kalau ini bukan kriminalisasi kebijakan, saya tidak tahu lagi namanya apa. Hari ini, semoga kebenaran benar-benar menemukan jalannya. #KamiBersamaGusYaqut erakini.id/nasional/era-H…

Baik saksi ahli dari Gus Yaqut dan ahli dr KPK punya pendapat yg soal penetapan tersangka, yakni harus ada kerugian negara terlebih dahulu, saat Gus Yaqut ditetapkan tersangka, ada rilis resmi kerugian negara? Tidak!! nasional.kompas.com/read/2026/03/0…

Mahfud MD menyoroti sidang praperadilan Gus Yaqut yang menurutnya mengungkap kejanggalan2 prosedur mulai dari surat pemberitahuan yang dipaksakan sebagai surat ketetapan, hingga pimpinan KPK yang melampaui wewenang penyidik. Lebih jauh lagi, narasi kerugian negara dalam kuota haji dinilai salah kaprah dan tidak berdasar karena tak ada satu rupiah pun uang negara yang hilang. Diskresi jabatan adalah instrumen sah dalam pemerintahan yang tidak boleh dipidanakan, kecuali jika hukum ingin dijadikan alat untuk membungkam keberanian pejabat dalam mengambil keputusan demi kepentingan publik. jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13416…

Dalam persidangan, saksi ahli KPK justru menyatakan bahwa mekanisme penetapan tersangka oleh penyidik tidak sepenuhnya memenuhi standar prosedur yang diatur dalam hukum acara dan regulasi yang berlaku. #KamiBersamaGusYaqut

Sampai hari ini tgl 24 Desember 2025, tepat 3 x 24 Jam (batas waktu jam 12.00 WIB) Gus Yahya belum bisa bertemu dengan Rais Aam untuk upaya² Islah seperti amanah dari Musyawarah Kubro di Lirboyo 21 Desember 2025 lalu.

Yang menjaga ilmu dan akhlak di akar rumput tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan. Alhamdulillah, hari ini (23/12) PBNU bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan Program Kado untuk Guru Ngaji, perlindungan sosial bagi guru ngaji dan pekerja informal. Pada tahap awal, 10.389 guru ngaji telah terdaftar. Sementara target kami 200.000 guru ngaji seluruh Indonesia. Ini ikhtiar sederhana tapi mendasar guna memastikan mereka yang bekerja dengan keikhlasan juga memperoleh rasa aman dan hak dasar yang layak. NU akan terus membuka jalan kolaborasi agar kesejahteraan benar-benar sampai kepada mereka yang paling setia menghidupkan peradaban ikhlas.

Usai mencermati dokumen “Tabayun Rais Aam”, dengan niat menjaga keutuhan jam’iyah, saya merasa perlu menyampaikan sikap. Saya mengajak semua pihak—termasuk diri saya sendiri—untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dalam semangat ukhuwah. Mari kita tempuh jalan musyawarah dengan menyiapkan Muktamar yang sah, legitimate, dan sesuai AD/ART sebagai ikhtiar terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan persoalan bersama, serta menuntun NU melangkah ke masa depan yang lebih baik. Semoga Allah swt. memberi petunjuk dan meridhai ikhtiar kita bersama.