infrajar

123 posts

infrajar banner
infrajar

infrajar

@infrajar

|| hi Touch || hi Tech || tech savyy 𝙙𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙨 ✖ 𝙽̷𝚘̷ 𝙿̷𝚘̷𝚛̷𝚗̷ ✖𝙼̷𝚎̷𝚗̷𝚝̷𝚊̷𝚕̷ 𝙲̷𝚞̷𝚕̷𝚊̷𝚜̷ & 𝚃̷𝚊̷𝚑̷𝚊̷𝚗̷ 𝙼̷𝚊̷𝚕̷𝚞̷✖

Jakarta Raya - Indonesia Katılım Temmuz 2017
592 Takip Edilen553 Takipçiler
infrajar retweetledi
T0361M4N
T0361M4N@toe_giman·
Inilah realitas yg ada, KEMISKINAN STRUKTURAL...😔
Indonesia
24
491
778
6.6K
infrajar retweetledi
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi@ismailfahmi·
Sama, saya selalu kasih SIM kl masuk gedung, ke hotel, dll yg butuh ID. Nah yg masih perjuangan itu kl diminta jadi narsum. Sering panitia minta foto KTP. Dan selalu saya tolak. Banyak yg kemudian mau terima NIK saja. Meski kadang ada yg melas karena aturan, jd saya kasih dg watermark. Buat apa coba? Kenapa saya selalu nolak kl diminta foto KTP. Itu foto dikirim ke WA panitia, disimpan di HP dia. Siapa jamin itu ndak dikirim ke orang lain? Atau via email. Siapa jamin ndak diforward ke entah siapa? Disimpan di folder, sampai kapan? Di +62 ini perlu gerakan tolak foto-foto KTP, atau simpan KTP di respsionis. Untuk panitia2 acara, kita perlu dorong: DATA MINIMIZATION. Ambil data seperlunya saja. Perlu nama dan NIK? Ya udah itu aja, ndak perlu sampe foto KTP segala.
Ismail Fahmi tweet media
Trinity@TrinityTraveler

Masuk Gedung Diminta KTP & Difoto, Itu Langgar Undang-Undang cnbcindonesia.com/tech/202511011… Setuju! Tiap masuk gedung kantor, makanya gue pake SIM aja. Emg ga ngaruh sih kalo ga aman, tapi minimal ga ada NIK.

Indonesia
57
543
1.5K
88.1K
infrajar retweetledi
Gunawan (GUndul meNAWAN)
Gunawan (GUndul meNAWAN)@6undul0h·
Ketika sang petarung amerika, diajarkan makna sujud...
Indonesia
3
79
223
4.4K
infrajar retweetledi
Onno W. Purbo
Onno W. Purbo@onnowpurbo·
drive.google.com/file/d/1KnP0-C… Buku Melindungi Data Pribadi utk siswa, mahasiswa dan umum supaya aman di Internet. Sedang dibuat juga buku teknik melindungi data pribadi untuk admin jaringan, karena sebentar lagi PP untuk perlindungan data pribadi akan di tanda tangan, admin fatal.
Indonesia
8
69
176
6.6K
infrajar
infrajar@infrajar·
🗓️ Dapatkan desain kalender digital 2026 yang bisa kamu sesuaikan dengan brand kamu sendiri. Mudah diedit, lengkap 12 bulan dengan hari libur (tanggal merah) dan Cuti Bersama. ✔️ DENGAN HAK JUAL KEMBALI Cek di link ini ya: lynk.id/pnmdigital #digital, #produkdigital
Indonesia
0
0
0
169
infrajar retweetledi
Azzam Mujahid Izzulhaq
Azzam Mujahid Izzulhaq@AzzamIzzulhaq·
BREAKING: Gaza in total communication blackout.
Azzam Mujahid Izzulhaq tweet media
English
90
6.1K
11.1K
241K
infrajar
infrajar@infrajar·
selalu ingat bahwa Beliau yang terus memperjuangkan ummatnya tanpa syarat 🥲 #MaulidNabi
Indonesia
0
0
0
19
infrajar retweetledi
Taufik Damas
Taufik Damas@TaufikDamas·
ZXX
45
2.8K
11.2K
383.7K
infrajar retweetledi
wkwkwkwk
wkwkwkwk@yooowdream·
🚨REPEAT AFTER ME🚨 During a demonstration near the Indonesian Parliament (DPR) on 28/8/25, a Brimob vehicle reportedly sped and ran over an online motorcycle taxi driver, excessive use of force/Police brutality. Seeking urgent attention and investigation. @ChannelNewsAsia
English
0
1
0
168
infrajar retweetledi
Ridwan Hanif
Ridwan Hanif@ridwanhr·
Mari kita mulai gerakan tidak peduli dengan berita artis, kalau tetep gatel pengen komen baiknya tulis: "skip, nggak penting!"
Indonesia
51
714
2.2K
43.2K
infrajar retweetledi
BMKG
BMKG@infoBMKG·
#Gempa Mag:4.9, 20-Aug-2025 19:54:55WIB, Lok:6.48LS, 107.24BT (14 km Tenggara KAB-BEKASI-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data
GIF
Indonesia
8.6K
20.5K
48.4K
9M
infrajar retweetledi
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi@ismailfahmi·
Deteksi Pola, Bukan Pemblokiran Massal Dalam sebuah pertemuan alumni mahasiswa Indonesia di Groningen, Belanda, pada tanggal 9 Agustus 2025 di Jakarta, ada sebuah cerita yang menarik. Mahasiswa Indonesia di Groningen rutin mengumpulkan dana ke rekening Galiro (Gerakan Lima Euro) untuk membantu beasiswa di Indonesia dan keperluan lain. Suatu ketika, pengumpulan dana untuk sementara dilakukan ke sebuah rekening pribadi milik mahasiswa Indonesia. Dan ternyata rekening ini pernah hampir dibekukan. Bukan karena nilainya besar, melainkan polanya. Setoran kecil namun berulang dari banyak orang, lalu ada aliran keluar untuk beasiswa. Bagi bank di sana, pola semacam ini cukup untuk mengibarkan bendera merah. Kuncinya adalah presisi. Sistem mengenali anomali perilaku, bukan sekadar angka. Masalah pun selesai ketika arus dana dipindahkan ke rekening yayasan resmi, jalur yang sesuai dengan tata kelola. Mengapa bank di Belanda bisa setajam itu? Arsitekturnya memang dirancang berlapis. Di tingkat pertama, lembaga jasa keuangan wajib melaporkan transaksi tidak lazim ke FIU-Netherlands berdasarkan Wwft (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme). “Tidak lazim” di sini bukan berarti pasti kriminal; bank menandai sinyal, lalu FIU yang menilai dan bila terpenuhi ambang, menaikkan statusnya menjadi transaksi mencurigakan untuk tindak lanjut penegak hukum. Alur ini menjaga keseimbangan. Bank aktif mendeteksi, negara yang mengadili. FIU itu Financial Intelligence Unit (unit intelijen keuangan). Ini lembaga pusat di tiap negara yang tugasnya menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan mencurigakan/ tidak lazim untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh, PPATK adalah FIU Indonesia; FIU-Nederland di Belanda; FinCEN (AS); AUSTRAC (Australia). Di Belanda, bank melapor “unusual” (UTR), lalu FIU yang memutuskan mana yang “suspicious” untuk ditindaklanjuti. Lapisan berikutnya adalah kolaborasi lintas bank. Melalui Transaction Monitoring Netherlands (TMNL), lima bank besar berbagi sinyal sehingga pola jaringan, fan-in/fan-out, kecepatan transaksi, dan keterhubungan antar rekening, terlihat sebagai peta utuh, bukan serpihan. Dengan lensa kolektif ini, perilaku yang tampak “normal” di satu bank dapat terbaca tidak wajar ketika dilihat bersama. Kompas presisi itu dijaga oleh penegakan yang konsisten. Ketika kontrol AML longgar, otoritas Belanda menjatuhkan sanksi besar. ING membayar €775 juta (2018) dan ABN AMRO €480 juta (2021). Sebuah pesan keras bahwa pemantauan transaksi adalah kontrol inti, bukan formalitas. Efek jera ini mendorong investasi berkelanjutan pada kualitas deteksi. Untuk sektor berisiko seperti judi daring, regulator Kansspelautoriteit (KSA) menutup celah dari hulu. Menindak operator ilegal dan ekosistem afiliasinya, termasuk kanal promosi dan pembayaran, sehingga jalur uang menuju aktivitas ilegal menyempit. Pendekatan ini memperkuat kerja bank dan FIU di hilir. Gambaran di Indonesia berbeda. Pada 2025, PPATK mengumumkan suspensi sementara jutaan rekening dorman untuk menekan penyalahgunaan, terutama terkait judi online. Kebijakan ini memang diiringi klaim penurunan setoran judol, tetapi juga memantik perdebatan soal proporsionalitas dan presisi. Setelah kritik publik, sebagian besar rekening dilaporkan direaktivasi. Narasi yang mengemuka, kebijakan terasa menyapu luas, alih-alih menargetkan rekening yang benar-benar berisiko tinggi. Pertanyaannya lalu mengarah ke desain, bukan sekadar niat. Transaksi ilegal selalu menulis jejak. Kecepatan yang melonjak, banyaknya pengirim unik dalam waktu pendek, arus keluar tersegmentasi, serta keterhubungan dengan money mule. Jejak semacam ini lebih mudah dibaca jika data diurai sebagai jaringan lintas bank, bukan hanya daftar mutasi per rekening. Inilah mengapa preseden TMNL menarik, bukan untuk disalin mentah, melainkan diadaptasi menjadi utilitas pemantauan bersama versi Indonesia yang tunduk pada prinsip privacy-by-design dan garis demarkasi peran yang jelas. Bank mendeteksi “tidak lazim”, PPATK menganalisis dan mengescalate, penegak hukum menindak. Pelajaran konstruktifnya sederhana. Presisi menciptakan legitimasi. Ketika publik melihat tindakan yang “tepat alamat”, bukan blanket, kepercayaan naik, efek jera terasa, dan biaya sosial kebijakan turun. Pengalaman Belanda menunjukkan bahwa ketepatan bukan lahir dari satu alat ajaib, melainkan dari arsitektur kelembagaan yang saling mengunci. Kewajiban pelaporan yang jelas, kolaborasi lintas bank, dan penegakan yang konsisten. Indonesia bisa mengambil esensinya agar upaya memutus aliran dana judol tidak berakhir pada angka pemblokiran semata, melainkan pada putusnya jaringan. IF/AI
Ismail Fahmi tweet media
Indonesia
32
200
537
28K
infrajar retweetledi
BozzP4nc1
BozzP4nc1@v4nc1_b0zz·
Gua tau kalo ini tanah Melayu yang dikuasai oleh Thailand tapi gua yakin inilah cara Allah SWT menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Allahuakbar ☝️
Indonesia
6
69
199
5.2K
infrajar retweetledi
Minda 🦅
Minda 🦅@MindaXtv·
[For Education Purpose Only] Kamu penasaran dan ingin melacak foto seseorang? Begini cara bongkar data tersembunyi di balik foto dengan EXIF.Tools! Dalam hitungan detik, kamu bisa tahu informasi detail seperti: 📸 Jenis kamera 🗺️ Lokasi pengambilan 🕒 Tanggal & waktu Cocok banget buat investigasi digital, OSINT, atau sekadar iseng cari tahu.
Indonesia
19
381
1.7K
40.9K
infrajar retweetledi
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi@ismailfahmi·
Dari One Piece ke Indonesia yang Lebih Dewasa Apa yang bisa kita pelajari dari bendera fiksi yang memicu polemik nasional? Ini bukan sekadar tentang bajak laut. Ini tentang harapan, luka sejarah, dan perlunya jembatan antar generasi. 1/11
Ismail Fahmi tweet mediaIsmail Fahmi tweet mediaIsmail Fahmi tweet media
Drone Emprit Official@DroneEmpritOffc

Menjelang HUT RI ke-80, bendera bajak laut One Piece berkibar di berbagai daerah. Aksi ini menuai pro-kontra: simbol kritik sosial atau ancaman nasionalisme? Thread ini mengulas percakapan publik dan makna di balik hebohnya Jolly Roger! By DE (@ismailfahmi)

Indonesia
9
143
427
28.7K
infrajar retweetledi
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi@ismailfahmi·
First Principles Thinking Memecahkan Masalah Judol dan Pemblokiran Rekening Dorman Elon Musk sering mengatakan bahwa "fisika adalah kerangka berpikir yang paling solid untuk memahami dunia." Jansen Huang CEO Nvidia juga mendorong generasi muda untuk belajar Fisika. Ini karena, salah satunya mereka sering menggunakan pendekatan berbasis first principles thinking. Memecah masalah ke komponen dasarnya, lalu membangun solusi dari sana. Pendekatan ini berasal dari fisika. Ketika kebijakan pemblokiran rekening dorman oleh PPATK memicu kegaduhan nasional, pertanyaannya bukan sekadar “siapa yang salah,” tetapi, Apakah cara berpikir kita selama ini benar? Apakah kita sungguh memecahkan masalah, atau justru menciptakan krisis baru atas nama solusi? Di sinilah pentingnya menerapkan first principles thinking, cara berpikir mendasar yang tidak sekadar meniru praktik lama atau menambal dengan asumsi, tapi membongkar persoalan hingga ke akar terdalamnya dan membangun ulang dari nol. Apa Itu First Principles Thinking? First principles thinking adalah metode berpikir yang mendorong kita untuk membongkar asumsi-asumsi yang biasa kita terima mentah-mentah, lalu membangun pemahaman baru dari dasar logika dan fakta yang paling fundamental. Konsep ini berasal dari filsafat Aristoteles dan populer kembali dalam dunia teknologi dan inovasi berkat tokoh seperti Elon Musk, yang menggunakannya untuk menekan biaya produksi roket di SpaceX dengan tidak mengandalkan harga pasaran, tapi menganalisis harga komponen dasarnya. Dalam kebijakan publik, pendekatan ini sangat relevan karena: • Banyak kebijakan lahir dari kebiasaan lama, bukan dari telaah ulang terhadap tujuan utamanya. • Seringkali kita menyelesaikan masalah dengan metode yang diwariskan, tanpa menguji apakah itu masih relevan hari ini. • First principles mengajarkan kita untuk berhenti bertanya, “apa yang biasanya dilakukan?” dan mulai bertanya, “apa yang sebenarnya ingin kita capai dan mengapa cara lama belum tentu satu-satunya jalan?” Contoh sederhana, alih-alih berkata, “Kami blokir semua rekening dorman karena selama ini itu cara yang efektif.” First principles akan memaksa kita bertanya: • Apakah semua rekening dorman memang berbahaya? • Apa bukti empiris bahwa durasi dormansi berkorelasi dengan kriminalitas? • Apa tujuan utama dari kebijakan ini, dan adakah cara yang lebih akurat dan adil untuk mencapainya? Dengan cara ini, kita tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tapi juga lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Apa Masalah Sebenarnya yang Ingin Diselesaikan? Jangan salah. Kita semua sepakat bahwa judi online dan pencucian uang adalah ancaman serius. Kedua kejahatan ini merusak masyarakat, menyesatkan generasi muda, dan menyusup ke sistem perbankan lewat lubang-lubang kecil bernama "rekening tidak aktif". Tapi ketika negara memilih memblokir jutaan rekening hanya karena pasif selama 3 bulan, tanpa notifikasi, tanpa verifikasi, tanpa empati, kita perlu bertanya. Apakah ini benar-benar solusi, atau hanya refleks ketakutan? “Bila memang untuk mencegah digunakan dalam kejahatan, maka rekening yang terindikasilah yang perlu diblokir karena ada dasarnya.” -- Trioksa Siahaan, SVP LPPI Fakta Tak Terbantahkan (First Principles) Mari kita lepas dulu asumsi, lalu lihat fakta dasar: • Ya, banyak rekening digunakan untuk kejahatan digital. • Ya, negara punya hak dan kewajiban menindak aktivitas ilegal. • Tapi juga ya, tidak semua rekening dorman mencurigakan. • Banyak rekening pasif justru digunakan warga kecil untuk tabungan haji, pendidikan, atau dana darurat. • Teknologi data dan AI hari ini mampu membedakan mana yang berisiko, mana yang hanya pasif. Lantas, mengapa semua rekening dipukul rata? Di sinilah analogi usang harus kita ganti dengan pendekatan yang lebih presisi dan adil. Lanjut...
Ismail Fahmi tweet mediaIsmail Fahmi tweet mediaIsmail Fahmi tweet media
Indonesia
34
278
745
30K