Sabitlenmiş Tweet
azero
2.9K posts
azero retweetledi
thread update kasus FH UI:
Gambar 1: Ini adalah tampang 16 pelaku pelecehan seksual verbal dan objektifiksasi terhadap perempuan di FH UI. Ini adalah moMen ketika mereka disidang oleh forum mahasiswa dan live di tiktok.
Gambar 2: Ibu yang berpakaian batik dan dipeluk menjadi salah satu korban yang dilecehkan para pelaku di grup chatnya. Beliau adalah salah satu dosen di FH UI. Beliau saat forum bilang “pas saya lihat chatnya, saya kaget ada nama saya”.
sampahfhui@sampahfhui
[anak fhui bikin grup isinya lecehin perempuan tiap hari???]
Indonesia
azero retweetledi
Di hukum internasional, ruang udara itu beda banget sama laut. Di laut, kita kenal istilah Innocent Passage (Hak Lintas Damai) berdasar UNCLOS. Artinya, kapal militer asing boleh lewat laut teritorial kita asal nggak macem-macem.
TAPI, di udara, tidak ada yang namanya Hak Lintas Damai! Menurut Konvensi Chicago, ruang udara di atas daratan dan perairan negara adalah kedaulatan mutlak dan eksklusif. Pesawat sipil asing saja harus punya izin melintas, apalagi pesawat militer.
Soooo mengizinkan sistem blanket overflight untuk armada tempur asing sama dengan mendelegasikan sebagian kedaulatan mutlak negara ke tangan negara lain.
Ini adalah privilese yang biasanya hanya diberikan kepada negara sekutu terikat pakta pertahanan (seperti NATO), bukan kepada negara berstatus Non-Blok.
Kalau Indonesia sampai ngasih ini ke AS, secara teknis kita telah me-redefinisi ulang arti kata kedaulatan dalam konstitusi kita sendiri.
Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, ada dokumen rahasia Amerika yang bocor dan isinya bikin gue geleng-geleng. Amerika sedang mengupayakan akses penerbangan militer permanen melewati wilayah udara Indonesia. Dan Prabowo disebut sudah menyetujuinya. Kronologinya: Februari 2026 Prabowo ke Washington untuk hadir di Board of Peace. Dalam pertemuan bilateral dengan Trump menurut dokumen rahasia AS yang bocor ini Prabowo menyetujui proposal pemberian akses overflight blanket untuk pesawat militer Amerika melewati ruang udara Indonesia. 26 Februari Departemen Pertahanan AS mengirimkan dokumen resmi berjudul "Operationalizing U.S. Overflight" ke Kementerian Pertahanan Indonesia. 13 April hari ini Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan ke Washington untuk menandatangani perjanjian ini dengan Menhan AS Pete Hegseth. Isi perjanjiannya: Bukan sistem izin kasus per kasus. Tapi sistem notifikasi sekali diaktifkan, pesawat militer Amerika bisa langsung melintas hanya dengan pemberitahuan. Tidak perlu izin setiap kali. Ada hotline langsung antara US Pacific Air Forces dan pusat operasi udara Indonesia. Intinya: Amerika bisa gerakkan pesawat militernya melewati Indonesia kapanpun dibutuhkan untuk operasi darurat, respons krisis, atau latihan militer bersama. Kenapa ini masalah besar: Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok. Bebas aktif. Tidak berpihak pada kekuatan militer manapun. Perjanjian seperti ini kalau benar secara de facto menempatkan Indonesia dalam orbit militer Amerika. Bukan sebagai sekutu resmi. Tapi dengan konsekuensi yang hampir sama. Ruang udara Indonesia itu strategis luar biasa. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jalur laut dan udara paling penting di kawasan. Kalau Amerika punya akses permanen di sana mereka bisa proyeksikan kekuatan militer ke seluruh Indo-Pasifik dengan jauh lebih mudah. Dan China tahu itu. Dan China pasti tidak akan diam. Yang paling ironis: Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok yang paling keras soal kedaulatan. Yang paling sering bicara soal tidak mau didikte asing. Yang menulis buku tentang betapa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Kalau dokumen ini benar maka perjanjian ini adalah kontradiksi paling telanjang dari semua narasi itu. Bukan hanya membuka pintu untuk asing. Tapi membuka pintu lebar-lebar. Dengan sistem yang sekali diaktifkan Amerika bisa masuk kapanpun tanpa izin tambahan. Sampai berita ini ditulis tidak ada konfirmasi resmi dari Washington maupun Jakarta. The Sunday Guardian sudah menghubungi semua pihak terkait tapi belum dapat respons. Kalau ini benar Indonesia baru saja membuat keputusan geopolitik terbesar dalam beberapa dekade. Tanpa debat publik. Tanpa persetujuan DPR. Tanpa transparansi apapun. Dan yang menandatanganinya adalah orang yang selama ini paling keras berteriak soal kedaulatan. Antek antek asing
Indonesia
azero retweetledi
Guys, update terbaru dari drama motor listrik BGN dan jawaban resminya justru bikin lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya bicara langsung ke Menkeu Purbaya.
Dan jawabannya cuma dua kata:
Sudah terlanjur.
Sekali lagi
Sudah terlanjut
Tunggu dulu.
Kita recap dulu dari awal.
BGN beli 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Menkeu Purbaya sudah blokir anggaran ini di 2025.
Komisi IX DPR bilang tidak pernah dikonsultasi dan kalau dikonsultasi pasti ditolak.
Kantor distributor motornya bahkan belum selesai dibangun.
Dan sekarang penjelasan resminya adalah:
Itu anggaran tahun lalu.
Sudah terlanjur keluar.
Mari kita bedah satu per satu.
Pertama anggaran tahun lalu.
Purbaya sendiri mengakui dia sudah blokir pengadaan motor ini di tahun 2025.
Artinya secara resmi anggaran itu harusnya tidak bisa keluar.
Tapi ternyata keluar juga.
Sebagian.
Kalau anggaran sudah diblokir bagaimana bisa terlanjur keluar?
Siapa yang otorisasi pengeluarannya?
Mekanisme kontrolnya di mana?
Kedua sudah terlanjur
Ini bukan jawaban dari institusi negara yang mengelola uang rakyat senilai triliunan rupiah.
Ini jawaban orang yang lupa matiin kompor sebelum pergi.
Sudah terlanjur bukan penjelasan tata kelola.
Itu pengakuan bahwa ada proses yang berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Ketiga merek Emmo.
Motor listrik yang dibeli adalah merek Emmo yang desain industrinya baru didaftarkan di 2025.
Merek baru.
Pengalaman di lapangan belum terbukti. Dan ini dipilih untuk program nasional skala 21.000 unit lebih.
Proses seleksinya seperti apa?
Siapa yang evaluasi kesiapan teknisnya?
Kenapa merek baru yang belum teruji?
Keempat motornya masih di gudang.
21.801 unit motor listrik.
Sudah dibeli.
Sudah dibayar atau dalam proses pembayaran.
Tapi semuanya masih parkir di gudang distributor menunggu proses administrasi BMN.
Artinya uang sudah keluar.
Motor sudah ada.
Tapi belum dipakai.
Dan program MBG berjalan tanpa motor-motor itu selama ini.
Lalu untuk apa beli sekarang kalau belum bisa dipakai?
Dan ini yang paling gue garisbawahi:
Narasi resmi sekarang adalah: Jumlah 70.000 unit itu tidak benar.
Realisasinya cuma 21.801 unit.
Oke. Tapi "cuma" 21.801 unit itu bukan angka kecil.
Itu ribuan unit motor dari merek baru yang dibeli tanpa persetujuan DPR, setelah Kemenkeu blokir, dengan distributor yang kantornya belum selesai dibangun.
Dan penjelasan resminya adalah sudah terlanjur.
DPR memanggil BGN hari Senin 13 April.
Dan gue harap Komisi IX tidak puas dengan jawaban sudah terlanjur di depan mereka.
Yang perlu dijawab dengan konkret:
siapa yang otorisasi pengeluaran anggaran yang sudah diblokir Kemenkeu?
Bagaimana proses seleksi merek Emmo dilakukan?
Berapa total nilai pengadaan ini?
Dan siapa yang bertanggung jawab kalau motor ini ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik di lapangan?
Sumber: Tribun News
Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
Indonesia
aneh bgt anjirr?? negara-negaraan tah ini
Tribunnews.com@tribunnews
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya kecolongan dalam pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan Kemenkeu baru menyadari transaksi tersebut setelah berjalan dan segera memotong alokasi anggaran untuk tahun ini. Menurut Purbaya, dana yang digunakan berasal dari anggaran tahun lalu yang sudah terlanjur dibayarkan. Ia memastikan tidak akan ada lagi alokasi tambahan untuk pembelian motor listrik dalam sisa periode anggaran 2025. Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui pengadaan tersebut dan Kemenkeu telah menghentikan prosesnya. #PurbayaYudhiSadewa #BGN #SPPG #MotorListrik
Indonesia
azero retweetledi
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Gak berani sebut pelakunya.
Prabowo Subianto@prabowo
Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Kami, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa; * Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar * Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan * Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan. Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa.
Indonesia
pemerintahan plg tidak transparan ☺
herwin@bangherwin
Setelah "POKOKNYA ADA" muncullah "JANGAN TANYA DIMANA" Komunikasi publik rezim gemoy ini bukan lagi membingungkan… tapi udah masuk fase huru-hara terstruktur. 🤣🤌
Indonesia