Ndel🐼

aamiin.

Tadi pagi baca threads orang2 yg selamet dr kereta itu. Feelingnya keliatan ‘sepele’, tp ternyata itu yg bikin dia selamat dari kecelakaan. Ada yg tiba2 pengen turun di stasiun sebelumnya karena pengen risol (atau gorengan yg lain gt lupa), terus ada juga yang turun di stasiun sebelumnya karena kebelet pup. Terus aku jadi mikir, beneran ya namanya ajal itu kaya ‘deket’ banget sama kita. Tapi kalo belum waktunya, Allah punya seribu cara biar selamat. Makanya, apa sih yang mau disombongin dari hidup ini? Lha wong bisa aja tiba-tiba kita meninggal. كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤىِٕقَةُ الْمَوْتِۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ Nikmati ‘waktu’ di dunia dg kesayangan kalian. Entah teman, sahabat, suami/istri, anak, ortu dll. Karena kita ngga tau, kapan Allah manggil kita🥺

Wkwk

Sejujurnya buatku pribadi, yg paling memperkaya wawasan itu ngobrol dgn banyak org. Melampaui baca buku. Karena baca buku itu msh kayak ngobrol sama satu orang. Dengan ngobrol kita bisa denger sesuatu yg sebelumnya ga pernah kepikiran samsek. Human's mind is limitless indeed.

Kalo masih ada anak ga sekolah, berarti yg rusak itu sistemnya. Solusinya ya benerin sistem, bukan bikin jalur baru seolah-olah yg lama ga perlu diberesin. Sistem rusak ga bakal beres cuma ganti bungkus.

“Bedakan Prabowo dan Pascabowo” ternyata gais.

Selamat malam Pak @prabowo apa kabar?

"Nggak usah bubarin DPR. Ngapain capek2 suruh bubarin mereka? Turunin aja gajinya sebesar UMR, bubar sendiri mereka" (RG) #TuntaskanIjazahPalsuJokowi #TuntaskanIjazahPalsuJokowi

MBG adalah...

Ya Allah😭

"Politik mah kaga ngaruh dikehidupan gue" Kopi lu noh jadi 30rb

Bukan Negara Islam = Zakat diurus negara Negara tropis = buah mahal dan impor Negara maritim = ikan mahal Negara CPO = minyak goreng mahal Negara SDA = listrik dan BBM mahal Negara hukum = keadilan tunggu viral Swasembada pangan = beras mahal dan impor Bebas aktif = tunduk kepentingan asing Negara religius = kitab suci dan haji dikorupsi Negara agraris = keranjingan pangan impor Lapor polisi = rugi berkali lipat Pendidikan gratis = uang gedung mencekik Jaminan kesehatan = kamar penuh, obat beli sendiri Banyak pakar ekonomi = utang negara meroket Raja nikel = pekerja lokal gigit jari, PAD nyungsep Gaji pejabat kecil = hartanya banyak Anti-KKN = anak dan menantu diusung Pilkada Rakyat disuruh hemat = pejabat ganti mobil dinas Taat bayar pajak = jalanan tetap berlubang Penjara penuh = koruptor dapat fasilitas VIP Jalan tol bertambah = biaya logistik tetap mahal Kaya rempah = garam dan bumbu dapur impor Swasta dicekik aturan = BUMN rugi disuntik dana Janji lapangan kerja = tenaga kerja asing difasilitasi Aturan hukum tebal = urusan lancar pakai "orang dalam" Tanah vulkanis subur = kedelai dan pakan ternak impor Banyak sungai besar = air bersih harus beli Transportasi publik dibangun = macet hanya pindah lokasi Dana desa triliunan = kepala desa pamer harta Cita-cita swasembada daging = harga daging sapi termahal Pesta demokrasi = menang karena serangan fajar Komisi pengawas banyak = pungutan liar jalan terus Bangga produk lokal = bahan bakunya impor semua Tertangkap tangan korupsi = masih bisa senyum di TV Konstitusi = bisa direvisi kilat demi kekuasaan Wajib cinta tanah air = pejabat berobat ke luar negeri Kebebasan berpendapat dijamin = kritik dipenjara pasal karet Lahan negara luas = rakyat susah punya rumah Subsidi triliunan = pupuk selalu gaib saat musim tanam Budaya gotong royong = tetangga sakit tidak ada yang tahu Digitalisasi birokrasi = urus izin tetap fotokopi KTP Upah minimum naik = harga sembako naik duluan Anggaran militer besar = alutsista yang dibeli barang bekas Bangsa yang ramah = komentar netizen paling barbar Darurat iklim = hutan lindung jadi kawasan tambang Anggaran riset dipotong = pejabat rajin studi banding Pusat data nasional = server gampang diretas Gelar akademik berderet = kualitas kebijakan amatiran Kaya warisan budaya = seniman tradisional melarat Anti-penjajahan = rakyat digusur paksa proyek negara Keadilan sosial = hanya untuk yang mampu membayar

Selamat sore pak, Saya dari masa depan. Sekarang di masa pemerintahan Bapak, rupiah sudah sampai titik tertinggi sepanjang masa di Rp. 17.300 per 1 USD.

menurut gw

Fantastis ! Badan Gizi Nasional diketahui menyewa lisensi Zoom untuk periode April–Desember 2026 dengan total anggaran Rp5,7 miliar, atau sekitar Rp633 juta per bulan. Angka ini menuai sorotan, mengingat biaya langganan Zoom secara umum berada di kisaran ratusan ribu rupiah per bulan yaitu Rp226 ribu untuk paket Pro dan Rp249 ribu untuk paket Bisnis. ____________

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara. Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang. Kata-katanya sangat eksplisit. Koperasi saya enggak tahu. Yang lain saya enggak paham. Berhenti sebentar dan pahami itu. 35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan. Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum. Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret. Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi. MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan. Baru belakangan sistem dibenahi. Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi. Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik. Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu. Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan. Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan. Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang. Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret. Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan. Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya. Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab. Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN. Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN? Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar. Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk. Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus? Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus. Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda. ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian. Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi. Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama. Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan. Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

Studi DPR RI ke luar negeri merupakan pemborosan dan buang waktu. Ada KBRI. Kita pun bisa menggunakan teknologi

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

Ubedilah Badrun : Prabowo - Gibran adalah beban bangsa.