Jonathan Feriza

I can help you instead of grok 🤗

6 members of his family were killed. What was Israel expecting? A French kiss?

The world when you mention gypsies

Rest in peace kak 🥀 dari kemarin seliweran lewat timeline, aku kira kenapa. pas baca rep ternyata kakaknya meninggal krn kerja kecapean 🥹 ikut sedih meskipun ga kenal belio. reminder untuk semua org ga usah gila kerja apalagi gaji UMR sayangi diri, kesehatan mental pikiran itu no 1.

I don't think people outside of Europe understand how bad gypsies are. The most liberal Europeans you will meet will have nothing but negative things to say about them An entire group of people who have done NOTHING in their history

Dear HR dan para atasan, kalo karyawan lu ngajuin izin, sakit, cuti, wfh tuh IZININ ANJIR🫵🏻 gak usah sok galak. temen gw kecelakaan di jalan sampe dibopong warga, udah nelpon atasan buat izin ga jadi masuk malah dipaksa masuk. setan banget

Rayo Vallecano fans’ chant: “Whoever doesn’t dance is Netanyahu.”

The three cops involved in raping a policewoman recruit were sentenced to a public apology and one month of mental health and professional training. (regional.kompas.com/read/2026/04/0…)

Countries where oranges are called “Portugal”

7' | Charlie Kirk shoots from range, but Harrison Male makes the stop. 0-0 | #YCFC 🔴🔵

Israel has bombed a Jewish Synagogue in Tehran The Rafie Nia Synagogue on Fariman Street in Tehran, was completely destroyed in the early morning attacks by ‘Israel’.

@doomdadda @SBYudhoyono ??

@SBYudhoyono Pak tahun 2014 anda berani MENYEBUT ISRAEL dan MENGUTUKnya. Kenapa kok sekarang anda takut? Justru karna sekarang anda bukan Presiden yang menjabat lagi seharusnya anda lebih berani. Aneh apa sih yang anda takutkan? x.com/sbyudhoyono/st…

Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka. Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka. Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi. Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan. Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal. Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini. Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa? Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon. Ini ada sejarahnya. Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak. Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain. Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut. Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta. Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan. Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia. Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*

Kenapa ga pake AI 1. Lu lawan anak gamers, wibu, it yg notabenenya udah pinter masalah teknologi 2. Beberapa mereka anti AI 3. Mereka pengguna game itu jadi mereka tau isinya game itu 4. Mereka yg bikin game itu 5. Kalian boomer

@idogafwallahi What did Negev from Girls' Frontline do to you man, she's literally just a clanker LARPing as Israeli machine gun

Nigga your grandma was an inbred Polak whore don't you ever dare compare Lebanese people to whatever abomination you are. Any normal person can instantly tell the difference between a Lebanese person and you skin cancer test tubes. Don't say this shit ever again.

🇱🇧 Israel has killed Pierre Mouawad and his wife. Pierre was a leader in the Lebanese Forces, a major Anti-Hezbollah party in Lebanon. Israel doesn’t care, they killed him and his wife anyways.

Ini Komdigi pinter dikit kek, di Amrik gak ada libur federal untuk Paskah, goblok, malah pake alasan birokrasi di Indonesia buat damage control kedongoan sistem buatan sendiri.

I find videos like this extremely amusing. Allah protects the Quran by preserving its complete memorization in the minds and hearts of millions at any given time. It has always been the recited word, not the paper its written on. You can burn every single book with the words of the Quran written on it, and you will have gotten no closer to touching it.

"Yaudah gak usah ribet kan bisa pakai vpn" Pala lo pake vpn. Kalau mau main gim doang kudu pakai vpn, hak kita sebagai warga negara Indonesia gak ada dong? Gak selamanya pakai vpn aman. Paling betul ya terus berisik terus berorganisir. Demo sekalian di depan gedung komdigi.

Ikut urun rembug soal IGRS boleh ya… Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud. Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan “steril” lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun “imunitas” pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan. Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dgn melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan. IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan. 🙏 —— Sosialisasi ESRB di 2016, saat belum ada IGRS: facebook.com/share/1HPkjvh4…