zyya

infoin kerja freelance dong guys #freelance #joki #kerja #presiden

orang bakal nilai kita dari apa yg kita jalani pas sekolah liat juaranya pas kuliah yang diliat IPK pas kerja yang diliat gaji emang hidup hanya sebatas angka ya?

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo. CPO. Batu bara. Manipulasi data ekspor. Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya. Hasilnya: pendapatan di Indonesia terlihat kecil. Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil. Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri. Dan ini berlangsung selama 34 tahun. Dari 1991 sampai 2024. Kerugian negara: Rp15.400 triliun. Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: Selama 34 tahun di mana Bea Cukai? Di mana Direktorat Jenderal Pajak? Di mana KPK? Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi? Prabowo bilang ini adalah data dari PBB. Artinya data ini bukan baru kemarin ada. Data ini sudah diketahui secara internasional. PBB sudah mencatatnya. Dunia sudah tahu. Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri. Dan ini yang paling menohok: Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing. Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden. Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya. "Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak." Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun. Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong. Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi. Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan. Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai: Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun. Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai. Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap. Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya. Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya. Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan. Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami: Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Anggaran pendidikan Indonesia per tahun: Rp700 triliun. Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat. MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun. Rp15.400 triliun. Hilang. Selama 34 tahun. Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya. Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini: Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy. Alasannya: untuk menghentikan under invoicing. Tapi pertanyaannya sangat sederhana: kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga? Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini? Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda? Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang: "Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem. Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan. Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur. Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan. Ask the Chairman Anything. Audit menyeluruh. Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan. Danantara tidak punya satupun dari sistem itu. Belum ada audit yang transparan. Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen. Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun. Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar: Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan. Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya. Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan. Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade. Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap. Dan barulah semuanya terbuka. Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun. Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun. Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun. Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat. Tapi tidak ada yang masuk penjara. Tidak ada nama yang boleh disebutkan. Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut. Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor. Arab Saudi menyita seluruh aset. Indonesia membuat badan baru. Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri. Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas. Bukan slip of the tongue. Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan: Mau dolar berapa ribu kek kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri. Ini bukan candaan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya. Zimbabwe ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat: Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat. Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir. Hasilnya? Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 sextillion persen per tahun di 2008. Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti. Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam. Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi. Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali. Venezuela ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs: Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil. Yang penting ada subsidi. Yang penting ada program sosial. Hasilnya? Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018. Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung. Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan: Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Tapi benarkah demikian? Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat. Harganya ditentukan dalam dolar. Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik. Harga tempe naik. Harga tahu naik. Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka. Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor. Harganya dalam dolar. Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor. Harganya dalam dolar. Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India. Harganya? Dalam dolar. Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik. Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar. Dan inilah yang paling miris: Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat. Padahal kepercayaan itulah yang membuat rupiah bisa stabil. Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk. Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita. Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar? Sinyal apa yang dikirim ke investor asing? Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah? Bandingkan dengan pemimpin yang serius: Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan. Hasilnya? Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar. Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah. Bukan karena Singapura kaya alam. Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya. Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah. Rakyat desa tidak pegang dolar. Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar. Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar. Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar. Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya. Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli. Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya. Semoga kita tidak sampai di sana. Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

Nadiem.... Andai kamu menolak dan mrngundurkan diri Andai kamu menolak diangkat mjd mentri , krn tidak berkompeten Namun terlalu banyak orang yg mabok ketika diangkat mjd mentri pdhl tidak memiliki kompetensi..

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir. Dan dia ngomongnya bukan sebagai pembela Nadiem. Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja. Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah: Ahok bilang dengan sangat tegas: pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika. Chromebook itu bukan laptop biasa. Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus. Harganya jauh lebih terjangkau dari laptop konvensional. Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau. Ahok kasih contoh nyata. Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar. Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia. Itu bukan mimpi. Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada. "Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan. Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia." Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat: Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang: "Saya pikir ini sengaja." Logikanya sederhana dan sangat keras. Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai. Lebih sulit dibohongi. Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu. Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa. Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan. MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama. Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana. "Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?" Yang paling menohok soal survei dan legitimasi: Ahok tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas. Pemerintah melakukan survei. Rakyat bilang mereka suka makanan gratis. Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG. Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan. Tapi Ahok membaliknya: kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata. Itu bukan preferensi yang genuine. Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi. "Mereka juga pintar. Dia survei, Pak. Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi." Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun: Ahok tidak membela Nadiem secara personal. Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah: Menteri itu tidak pernah menyentuh anggaran secara langsung. Menteri membuat kebijakan. Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya. Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah: apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit? Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri? PPATK sudah menjawab: tidak ada. Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun. "Saya pikir ya ini soal profesionalisme. Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya." Ahok tidak sedang bicara soal Chromebook sebagai produk. Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa: apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa? MBG memberikan makan hari ini. Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup. Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan. Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.

@derasiq kak pendidikan Sinta 4 brpa kk?

READY JASA PUBLISH TERBIT ARTIKEL JURNAL LOA - KESEHATAN - PENDIDIKAN - INFORMATIKA - KOMUNIKASI - EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN - SASTRA - HUKUM - PENGMAS - SISTEM INFORMASI - SASTRA - SOSPOL Dll wa.me/62895344573875 SINTA 2,3,4,5 NON SINTA #zonauang #jokijurnal #jokitugas

reminder dari vino g. bastian: kita ga perlu membuktikan kepada orang lain kita bisa a b c. cukup dengan satu kemampuan aja, kita lakuin itu terus menerus dan kita berhasil. itu udah satu prestasi

"Kalau kau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaKu, maka aku akan mudahkan urusan rezekimu sehingga kau merasa lapang saat beribadah dan cukup untuk mendapatkan rezekimu itu."🥹

baru sadar🥹

@cfeeaddct kesalahan yang gak mau gue ulangin lagi adalah terlalu berharap dengan seseorang.

@rofmeov sehat, duit yang banyak

coba jawab siapa tau bisa terwujud 🙏

ini salah kejahatan Perang Tutup Mulutmu, Orang orang di Gaza lagi sekarat ‼️ 🔻Momen , saat Senator Australia Nick Mckim menegur Parlemen dan menyerukan agar negaranya berhenti terlibat Genosida di GAZA

UK adalah induk segala kejahatan dunia, termasuk kezaliman di Palestina

Persia bukan negara kemarin sore