The observer

I am out, Twitter dah kayak kontol emang lama-lama

Kayak ginian doang baper lek Sumpah ngentot banget cok Twitter ki

@minwonisius Nggih

@VideoSejarah Vneck diidentikkan sebagai boti tuh dari mana e guys?

Bukan cuma Prabowo, Soekarno juga pakai V-Neck. Awal Januari 1967, Presiden Soekarno membagikan dasi kepada wartawan yang menunggunya. Satu dari sedikit momen di mana Soekarno tampil tanpa jas dan pecinya. Dua bulan kemudian Soekarno diberhentikan oleh MPRS.

dari pria untuk pria 💚 "SEPAKAT"

Sesusah itukah mikir klo ide nuker2 ini adalah Goblog? Poin masalahnya adalah: "GA BOLEH ADA GERBONG YG ISINYA SENGAJA DIKORBANKAN" Bukan ke isu "berantem siapa yg ngisi itu gerbong?" Tolol anjing emosi gw baca, komentar2 tolol sliweran malah digeser ke gender war.

Pendirian sekolah bagi rakyat adalah salah satu perlawanan paling frontal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan Taman Siswa, Muhammadiyah, NU, dan lainnya mendobrak sistem pendidikan kolonial yang elitis, segregatif dan rasialis. Pemerintah kolonial sampai mengeluarkan Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi Sekolah Liar) pada 1932 untuk membatasi sekolah-sekolah swasta yang dianggap berbahaya karena menanamkan semangat persamaan hak sesama manusia, anti-kolonialisme dan nasionalisme. Hal ini jelas mengancam eksistensi Hindia Belanda yang dibangun di atas kolonialisme dan segregasi rasial. Semangat kesetaraan adalah prinsip dasar dalam pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

@Mr_Nobody632 @sugondese6666 Berarti cowok kalau tryhard sama feminisme antara performatif atau boty

@sugondese6666 Elu yakin Itu mba? x.com/i/status/19973…

bapak sehat mbak?

Sepakat Aku tak dadi mokondo wae

@dwnhcfire Sepakat

Mending gue jambak jambakan di gerbong perempuan daripada harus pantat pantatan ama lakik

Mayday adalah KALENDER RAKYAT, bukan KALENDER ISTANA. Go f*ck yourself over at Monas!

@prabowo Halah taik, harusnya diwujudkan tuntutannya. Bukannya malah bagi-bagi sembako, kimak lah lu wok

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026.

Selamat Hari Buruh!

Aku, Kamu, Kita, Kalian adalah BURUH! #MAYDAY #MAYDAY2026 #ArekGerak

Segelas kopi, dan teri sebiji kadang sudah bisa menjadi pelipur lelah sebelum pulang ke rumah. Semoga lelah bekerjamu yang diniatkan karena Allah jadi berkah, dan langkahmu selalu dimudahkan. Selamat Hari Buruh #Muhammadiyah

Our voyage lebih cocok jadi tittle track njir

Udah mulai males cik wkwk, tapi tetep ngekritik tuh lebih ke gak expect aja tololnya kebangetan. Gue kira masih bakal gak seburuk ini gitu lho

di momen Hari Buruh besok, mau mengingatkan bahwa kasus-kasus kekerasan anak di daycare terjadi karena abainya pemerintah dalam memenuhi hak buruh. dengan gaji rata-rata 3.3jt/bulan ini, pekerja harus bergelut dengan harga daycare yang mahal kalau mau dapat kualitas yang bagus.

@bhatara_narada @LambeSahamjja Petani bela orang kaya gitu amat njir wkwkwk, padahal mereka ini bisa jadi ialah penindas hidupmu secara tidak langsung

@LambeSahamjja Coba tanya harta pengurus Celios setelah dan sebelum dana dari soros turun

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.