림림

Joki proposal kti format sempro bab 1-3 berapa yah #zonauangㅤ

Mau joki ms wayyyy #zonauangㅤ

Dari cara gw ngabisin duit sih keknya gw kaya raya ya kedepannya..

4 penyebab kesedihan gen z: 1. duitnya habis 2. habis duitnya 3. kehabisan duit 4. tiba tiba duitnya habis

Lagi suka bgt sama kalimat ini, "Allah itu lebih besar dari segala kekhawatiran kita." 🥹🤍

gua lebih milih gaji 100 juta tapi halal dari pada gaji 10 juta tapi halal.

salah satu self reward paling worth it adalah tidur tanpa pasang alarm.

Aamiin paling serius

Di suatu negara yang aneh Negara tropis = buah mahal Negara maritim = ikan mahal Negara CPO = migor mahal Negara SDA = listrik dan BBM mahal Negara hukum = tunggu viral Swasembada pangan = beras mahal Bebas aktif = ikut BOP Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara. Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang. Kata-katanya sangat eksplisit. Koperasi saya enggak tahu. Yang lain saya enggak paham. Berhenti sebentar dan pahami itu. 35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan. Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum. Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret. Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi. MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan. Baru belakangan sistem dibenahi. Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi. Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik. Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu. Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan. Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan. Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang. Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret. Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan. Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya. Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab. Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN. Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN? Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar. Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk. Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus? Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus. Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda. ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian. Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi. Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama. Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan. Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

yaaa Allah look at me, hambamu yang cantik ini ga pernah panik because i believe Allah maha rich. yaa Allah jadikan aku kaya raya, tajir melintir, karir darderdor gacor slebeww, saldonya unlimited, hidupnya berkah kadang di atas kadang di mekkah yaaaa Allah...

kalau borosnya gabisa diilangin, tambahin aja rejekinya ya Allah

Seandainya baca jurnal seseru baca AU

gue setuju dengan statement : “perempuan kalau ga disibukkan dengan kegiatan positif, dia bakalan sibuk dengan pikiran dan perasaannya.” perempuan itu perasa banget, mudah ke distract, kalo ada waktu kosong dikit langsung overthinking.

ga ada perempuan yang gila kerja, kecuali perempuan-perempuan yang sadar bahwa ga ada satupun orang yang bisa mewujudkan keinginannya kecuali dirinya sendiri. itulah kenapa independent women tahan banting.

culture shock pas kuliah: ternyata tugas KELOMPOK lebih cape daripada tugas INDIVIDU

Fase jadi milyarder nya episode berapa ya

Guys, ada yang baru terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini dan ini adalah salah satu pernyataan paling berani dan paling jujur yang pernah diucapkan di depan sidang resmi oleh seorang akademisi hukum Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Profesor Zainal Arifin, dihadirkan sebagai ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Peradilan Militer. Dan di tengah sidang itu dia melontarkan satu kalimat yang menurut gua harus didengar oleh setiap orang Indonesia. Sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu? Dia tidak berbasa-basi. Dia tidak pakai kalimat diplomatik yang biasa dipakai akademisi waktu bicara di forum resmi. Dia tanya langsung sebodoh apakah kita? Dan untuk memahami kenapa kalimat itu sangat penting, kita perlu paham dulu apa masalahnya. Undang-Undang Peradilan Militer yang sekarang berlaku dibuat di tahun 1997 di era Orde Baru, di zaman ketika militer punya privilege yang sangat kuat dan hampir tidak bisa disentuh oleh hukum sipil. Waktu itu masuk akal dalam tanda kutip karena memang sistemnya didesain untuk melindungi militer dari akuntabilitas publik yang sesungguhnya. Tapi kemudian reformasi 1998 datang. Konstitusi diubah. TAP MPR tahun 2000 sudah tegas bilang anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Undang-Undang TNI tahun 2004 sudah mengatur hal yang sama di pasal 65. Semua landasan hukumnya sudah berubah total 180 derajat berbeda dari politik hukum Orde Baru yang jadi fondasi UU Peradilan Militer 1997. Tapi undang-undangnya tidak pernah diubah. Selama hampir 30 tahun. Dan ini yang paling mengejutkan bukan karena tidak ada yang tahu masalahnya. Jimly Asshiddiqie sudah menulis soal ini tahun 2008. Fajrul Falaakh tahun 2012. Berbagai ahli hukum sudah berulang kali mengingatkan. Dan setiap kali ada pertanyaan kenapa belum diubah jawabannya selalu sama, direproduksi terus-menerus dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai sekarang. Ada pasal 74 yang bilang tetap berlaku sampai ada undang-undang baru. Pasal 74 ini dijadikan alasan pembenaran selama hampir dua dekade untuk tidak mengubah apapun. Dan inilah yang membuat Zainal Arifin tidak bisa menahan diri. Dia bilang masalahnya bukan inability bukan ketidakmampuan. Indonesia punya akademisi hukum terbaik. Punya DPR. Punya pemerintah. Punya semua sumber daya untuk menyelesaikan ini. Masalahnya adalah unwillingness. Ketidakmauan. Implikasinya sangat konkret dan sangat menyentuh orang biasa. Ketika anggota militer melakukan tindak pidana terhadap warga sipil kasus kekerasan, kasus pembunuhan, kasus apapun mereka diadili di pengadilan militer yang hakimnya juga militer, yang prosesnya tidak sepenuhnya terbuka, dan yang hasilnya sering kali membuat keluarga korban tidak pernah benar-benar mendapat keadilan yang setara dengan yang mereka dapatkan seandainya kasusnya diadili di pengadilan umum. Ini bukan teori. Ini sudah terjadi berulang kali. Dan korbannya selalu yang paling tidak punya kuasa untuk melawan. Zainal Arifin menutup kesaksiannya dengan melempar bola panas langsung ke Mahkamah Konstitusi. Dia bilang ini adalah tantangan besar buat MK apakah mereka mau jadi institusi yang mendorong selesainya pekerjaan rumah yang sudah dibiarkan mengambang hampir 20 tahun dan sudah mereproduksi ketidakadilan secara berulang-ulang? Intinya guys ada undang-undang yang sudah jelas ketinggalan zaman, sudah jelas berseberangan dengan konstitusi yang berlaku, sudah jelas merugikan korban sipil, dan sudah jelas diketahui oleh semua pihak yang berwenang. Tapi tidak ada yang mau menyentuhnya. Bukan karena tidak bisa. Tapi karena ada yang diuntungkan oleh situasi yang dibiarkan mengambang itu. Dan Profesor Zainal Arifin hari ini di depan Mahkamah Konstitusi punya keberanian untuk menyebut itu dengan nama yang sebenarnya.

Aku terbiasa merendahkan diriku sebelum orang lain yang melakukannya....

duit kejar aku please, aku lagi santai banget ini