
anak IT
20.7K posts

anak IT
@kutu_keyboard
| IT's My Life | Digital Marketing | IT Enthusiast | Twit = Pribadi | Sedang Belajar Data Science |


Baznas Tetapkan Gaji Rp 7,6 Juta Wajib Zakat 2,5 Persen viva.co.id/berita/nasiona…


Ini laporan keuangan BAZNAS, yg menarik dari laporan ini adalah pos penyaluran zakat untuk Amil ( pengurus ) lebih besar dari pos untuk Fakir dan Ghorimin, salah satu pos yg sangat besar di bagian Fisabilillah, kira2 yang masuk kategori Fisabilillah itu apa saja? 🙂






Ini beneran mereka ke London pake uang pajak kita?


Gue gakan pernah lupa betapa jahatnya negara ini ke warganya yang udah berhasil ngeharumin nama Indonesia di industri game internasional. - Menang award, pialanya dipajakin - Dikirimin devkit gratis, dipajakin - CD fisik game buatan sendiri, dipajakin Gimana ga capek?


Terima kasih netijen terhormat.🙏😆

Room legend Siapa yang pernah ngalami ada di moment yang ada d gambar ini?


Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat2 membuat gw semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain. Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I’ve tried my best.

KAI menghadirkan Kereta Ekonomi Kerakyatan sebagai opsi baru untuk Angkutan Lebaran 2026. Layanan ini merupakan hasil modifikasi kereta ekonomi AC package generasi sebelumnya yang dikerjakan oleh Balai Yasa Manggarai, dengan fokus peningkatan kenyamanan tanpa meninggalkan prinsip keterjangkauan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk menunda rencana impor mobil dari India. Pemerintah sempat menyampaikan akan mengimpor 105 ribu impor mobil dari India. "Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). "Ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang," ujar dia. Dasco mengatakan, rencana impor ini harus melalui pembahasan detail terlebih dahulu. Sehingga perlu menunggu Presiden pulang dari kunjungan ke luar negeri untuk mendengar pandangan lebih lanjut. "Akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," tambah dia. "Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," ucap dia. Indonesia kedatangan ratusan ribu unit kendaraan komersial ringan berupa pick up (PU) dari India yang dipesan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, salah satu entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 📸: Dok. kumparan/Abid Raihan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R053 | E164 #sufmidasco #bicarafaktalewatberita #kumparan


Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan alasan mengapa kuota internet hangus atau tak terpakai tidak bisa diperpanjang untuk masa aktif berikutnya atau rollover. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, mengatakan rollover kuota internet berpotensi menimbulkan beban dan biaya tambahan bagi operator. Kondisi tersebut, imbuhnya, dapat berdampak pada penyesuaian tarif, berkurangnya variasi paket yang terjangkau, menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan, serta terganggunya perencanaan kapasitas jaringan. Menurut Komdigi, permintaan agar kuota internet tetap berlaku mengikuti masa aktif kartu atau berlaku tanpa batas waktu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan kewajiban bagi operator atau penyelenggara komunikasi. Maka dari itu, penerapan masa berlaku kuota bukanlah tanpa alasan. Setidaknya ada empat fungsi diterapkannya masa berlaku kuota menurut Komdigi, yaitu menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan, mencegah penumpukan kapasitas semu, memberikan kepastian perencanaan investasi, dan menjaga kualitas layanan publik. “Apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas,” katanya. Baca selengkapnya disini: viva.co.id/berita/nasiona… ___ #vivanews #komdigi


Sedih banget liat video dan komenya:( I felt that huhu. Semoga tahun ini kita semua bisa diterima di PTN impian kita. Semangat temen-temen! Kejar terus mimpinya!!!!





Sehat2 mas Gibran, semoga lancar puasanya.




