Lembaga Bantuan Hukum Manado

Selain ada eksploitasi pekerja perempuan, dibalik itu ada peran ganda yang justru menunjukan ketidakadilan gender.

Ketika institusi militer diberi kewenangan untuk menyelidiki, menangkap, menahan, memeriksa, dan mengadili anggotanya sendiri, bukan tidak mungkin terdapat konflik kepentingan yang tidak dapat diatasi oleh institusi itu sendiri.

Serikat Perempuan Pekerja Perikanan Sulawesi Utara menemukan adanya eksploitasi terhadap buruh perempuan yang bekerja disalah satu perusahaan di Kota Bitung. Belasan tahun bekerja diupah rendah bahkan berujung pada PHK sepihak. #buruhbukanbudak #hiduprakyat

Jumat Agung mengajak kita bertanya, Berapa banyak kebenaran hari ini masih dikriminalisasi? Siapa yang dianggap “ancaman” hanya karena bersuara? Apakah hukum benar-benar netral?

Solidaritas Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Utara untuk Andrie Yunus.

Hingga kini Koalisi Masyarakat Sipil terus berupaya mendapatkan dokumen Perda RTRW Sulut yg telah ditetapkan waktu lalu. Pasca ditetapkannya perda yang tidak partisipatif itu, warga masih sulit mengakses dokumen rencana tata ruang wilayah yang dipetahkan selama 20 tahun kedepan.

Serikat Perempuan Pekerja Perikanan Sulawesi Utara (SPPPSU) dalam risetnya menemukan, pola yang sama terjadi pada pekerja perempuan di Kota Bitung. Hak buruh tidak dibayarkan, gaji di bawah UMP, jam kerja yang panjang, bahkan ada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Menjelang Idul Fitri, kita diingatkan bahwa toleransi bukan sekadar wacana, ia harus hadir dalam sikap dan keputusan. Semoga Idul Fitri menjadi momentum menepati janji dan menghadirkan keadilan bagi semua. #kbb #keadilanuntuksemua

Tanah digusur, lingkungan hidup dirusak, pantai ditimbun, bahkan wilayah adat dirampas. Seberapa mengerikan Perda RTRW Sulut pasca disahkan?

Hak-hak masyarakat adat belum terpenuhi. Segala kebijakan dalam regulasi kerap kali menyampingkan perjuangan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara.

Upaya membenturkan masyarakat terhadap masalah RTRW Sulut yang dikritisi koalisi masyarakat sipil menguak. AMAN Sulut sebut ini adalah politik adu domba.

Perda RTRW harusnya menjadi kompas penataan ruang untuk kepentingan publik.

Buruh Menang! Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum perusahaan PT Jaka Propertindo selaku tergugat untuk segera memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada penggugat selaku ahli waris pekerja/buruh.