Less Than Zero

"Ga ada alasan kalo kebaikan ga bisa menang sesering kejahatan. Kemenangan dlm hal apapun itu kuncinya ada di pengorganisasian. Kalo emang makhluk kayak malaikat itu ada, kuharap mereka juga diorganisir seperti layaknya mafia." — KV

👩🏼: “kita kasih waktu?” Sambil ngangguk, 👩‍🦰: “Kasih waktu..” Gw yg malu…

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

Andi Gani selected for TIME’s cover after his viral “waduh” moment during today’s May Day.

Prabowo: MBG bermanfaat atau tidak? Buruh: Tidaaaaaaakkk! Gue: 🤣🤌

Sekadar persiapan, kalau hal-hal buruk terjadi. Mengingat di negeri ini, hal buruk sering terjadi. Kalau mau ada yang ditambahkan juga boleh. #MayDay #Demo #MayDay2026

Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran: 1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah 2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah 3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode) 4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah 5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah 6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah 7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah

Dua puluh tahun sejak PAT berpulang dan hampir 3 bulan tanpa kejelasan pelunasan kontrak outsourcing 1 tahun, dengan berat hati saya berbagi. "SeabadPram: Antiklimaks Sebuah Gerakan Prematur" --sebuah utas-- ---seluruh nama telah disensor---

Arsenal fired Mark Bonnick because he spoke out against the ethnic cleansing & genocide in Palestine after 22 years of service to the club. Arsenal have also had a sleeve sponsorship with 'Visit Rwanda' since 2018. Rwanda stands accused by the UN, US, UK, EU, and DRC of pouring troops, weapons, & command into the M23 rebels in eastern Congo. The M23 killed thousands, displaced hundreds of thousands & been tied to mass rapes, child soldiers, and civilian massacres. DRC's foreign minister called the sponsorship deals "blood-stained" & begged Arsenal (Atleti, PSG, Bayern) to drop them. She said the clubs were profiting off a neighbour getting carved up. They've worn the blood of another genocide on their shirts for years. This is a continued pattern.

Four Indonesian soldiers face trial in Jakarta for an acid attack on activist Andrie Yunus, who criticised the military’s influence. Al Jazeera's Rob McBride reports.

#England - Mark Bonnick, Arsenal's kit man of 22 years, was dismissed from the club in 2024 due to his social media posts against the genocide in Gaza. The club stated that they found his comments such as 'there is ethnic cleansing in Gaza' provocative and damaging to the club's reputation. Bonnick filed an unfair dismissal and discrimination lawsuit against the club, arguing that his posts were not anti-semitic but represented 'anti-zionist' political views. The main hearings at the employment tribunal are expected to take place in 2026. Bonnick is demanding not only compensation but also reinstatement to his position and a formal apology.

Remember that Arsenal sacked their 22-year kit man Mark Bonnick for saying, “Let children not be killed in Gaza.” This is not only a reminder; Bonnick has filed a lawsuit against the club and the hearings are expected to begin soon. We must show solidarity with him.

This takes courage… The Strokes closed their Coachella set flashing images of the governments the CIA has overthrown, the leaders the US has assassinated including MLK 👀, the war crimes the US is committing in Iran, and the genocide Israel is committing in occupied Palestine.

Cuma mau ngasih tahu nginap di Four Season Hotel George V paling murah Rp34.000.000/malam

hari ini kompas merilis 3 halaman full kekejaman israhel ke tahanan palestina, dari laporan Albanese (utusan PBB). ada laki, cewek, tua muda, berkali-kali diperkosa utk menghacurkan martabat keji betul. sementara negeri kita masih tidak berani bersikap :(

Tulisan terbaru Mawa Kresna membongkar klaim sukses MBG hingga penelusuran dokumen pengadaan BGN yang menunjukkan belanja Rp6,2 triliun pada 2025. Ada kaos kaki tanpa merk & tanpa SNI seharga Rp100 ribu/pcs. Tablet harga pasaran Rp8 juta dibeli Rp17 juta. projectmultatuli.org/proyek-mbg-pot…

Jurnalis detik nyamperin dealer pusat motor EMMO yang dapat proyek 1,2 triliun dari BGN untuk proyek MBG, eh baru dan proses dibangun. Klaimnya sudah 50 jaringan, padahal pusatnya aja baru dibangun. Kalau nggak kena @KPK_RI sih keterlaluan.

Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya. Gak berani sebut pelakunya.

Tidak mau menyebut nama Palestina saat ditanya soal pembantaian di Gaza. Tidak mau menyebut nama Israel sebagai yang bertanggung jawab atas kematian tentara Indonesia. If it looks like a zionist, swims like a zionist, and quacks like a zionist, then it probably is a zionist.

@prabowo Mana kecaman ke Israel-nya?? Malah omon-omon kerukunan. Rukun sama US dan Israel?

Gentong babi (pork barrel) merupakan pengeluaran yang diusahakan oleh politisi atau anggota parlemen untuk konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik dalam bentuk suara pada pemilu. Sebenarnya, politisi menggunakan uang negara bukan semata untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya, tetapi untuk kepentingan politiknya agar terpilih kembali dalam pemilu berikutnya. Praktik gentong babi dikecam karena menguntungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, serta rawan penyelewengan dan salah sasaran. Politik gentong babi berawal dari Amerika Serikat kemudian dilakukan oleh para politisi di berbagai negara dengan istilah berbeda tetapi esensinya sama. 🔗historia.id/article/genton… 📷Kartun gentong babi di New York World, 1917. (Wikimedia Commons).