Ar

UPDATE: Daycare Little Aresha, Jogja - Dari 149 anak yang diperiksa: 18 anak mengalami masalah gizi kurang (berat badan kurang/underweight). Masih tahap awal, belum masuk kategori gizi buruk. - Dari 153 anak yang diskrining tumbuh kembang: 12 anak mengalami penyimpangan perkembangan (termasuk speech delay, gejala autisme, ADHD), 19 anak kategori meragukan, & sisanya normal. Itu laporan dari Pemkot Yogyakarta tentang hasil pemeriksaan kesehatan terhadap anak2 korban penelantaran di Daycare Little Aresha. Anak2 tersebut saat ini mendapat penanganan lanjutan di Puskesmas berupa suplemen gizi, makanan tambahan, & pemantauan intensif oleh dokter spesialis anak. Cepat pulih ya, dedek2 balita 😭🤲🙏 Gimana kabar para tersangka?? hmmm 🤔

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran. Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini. Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan. Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja. Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya. Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia. Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”. Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal. Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;) Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan. Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri. Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok. Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

JUST IN: Kemendikti Bakal Tutup Prodi yang Tak Relevan dengan Industri

Habis "kapitil" terbitlah "Tailan" Ya, betul saudara2. Per Mei 2025, nama resmi Thailand berubah menjadi Tailan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) setelah berkonsultasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Luar Negeri, dan eksper (ya, ini baku saudara2) dari Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Indonesia.

Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU, alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu. Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat ?

Wah ini mah sering... Pernah ada project gede sama salah satu ditjen di daerah jaksel. Udah dikasih segala fasilitias tetep minta duit transport, sama minta duit "serah terima project" (bos ku pusing 7 keliling ini duit puluhan juta bkalan diclaim sebagai apa coba ke accounting) Terus yeee LU PADA GW YANG JEMPUT OYYY Aku yg project manager ini rela kudu jemput mereka pake mobil kantor tetep minta amplop ongkos bajigur emang tikus pengerat ini 😭