Mba-mba Timeline

Kata-kata paling horor dari guru matematika "kalau enggak ada yang mau maju biar aku tunjuk aja"

Dunia kampus itu luas, dan cara pandang mahasiswa pun beragam. Ada yang memilih mengapresiasi kinerja lewat data objektif, ada pula yang memilih jalan konsolidasi. Mana yang menurutmu lebih efektif untuk kemajuan bangsa?

Menghina pribadi presiden bukanlah bentuk kritik, melainkan serangan yang mencederai etika berdemokrasi. Kritik seharusnya diarahkan pada kebijakan, bukan pada ranah personal. kompasiana.com/pak41392/69dc8…

Seruan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi memicu kegaduhan yg tidak perlu di masyarakat. Stabilitas politik menjadi kunci untuk kemajuan bangsa. #NarasiPemakzulanTanpaDasar #EkonomiIndonesiaMasihTerkendali #DemokrasiKuatIndonesiaMaju

Narasi pemakzulan terhadap Prabowo Subianto tidak berdasar. Data menunjukkan inflasi tetap rendah sekitar 3,48% dan defisit APBN masih jauh di bawah batas aman 3%, menandakan kondisi ekonomi stabil dan terkendali. rm.id/baca-berita/na…

Seruan pemakzulan yang beredar tidak selalu berdiri di atas fakta. Banyak di antaranya disertai disinformasi, fitnah, dan kebencian yang berpotensi menyesatkan publik. Narasi seperti ini perlu disikapi dengan kritis dan tidak ditelan mentah-mentah.

Narasi people power gagal menarik simpati publik karena masyarakat lebih mementingkan stabilitas dan hasil pembangunan yang nyata dirasakan. kompasiana.com/pakgie/69db225…

Mari kita lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Jangan biarkan narasi provokatif memecah belah persatuan bangsa yang sudah kita bangun dengan susah payah.

@wildankicil Aturan main udah jelas, kenapa mereka pada ngebet yah?

@mbapopice Negara hukum, beda pendapat bukan pelanggaran.

Dalam UUD 1945, pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum yang ketat. Tidak cukup hanya dengan opini atau ketidaksetujuan publik, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang.

@Deka_Ajaa Kalo hanya sebatas opini, anak SD juga bisa yah kak 🤭

@mbapopice Maaf ya tidak bisa hanya modal opini semata

@zaraagustinaa1 Betul itu kak, kasih paham

@mbapopice Netizen harus paham, kebijakan ≠ pelanggaran 🤝 jadi nggak bisa dijadikan dasar pemakzulan

@balita655 Padahal gak ada pelanggaran berat ya kak

@mbapopice Setuju banget, beda pendapat soal kebijakan itu wajar 😌 tapi pemakzulan nggak bisa cuma karena itu.

@tatamonyet8 Nah ini baru bener

@mbapopice Kebijakan itu bisa diperdebatkan, tapi bukan alasan buat pemakzulan 👍 harus ada pelanggaran hukum yang jelas.

@yihyangko Tapi kita juga perlu waspada sama orang-orang yang ngebet ganti presiden

@mbapopice Tenang aja, selama gak ngelanggar hukum berat, posisi aman terkendali

@fakfak346 Yups sepakat

@mbapopice Fokus benahi program, bukan cari celah buat jatuhin.

@walaukamu Maksa banget mereka pengen presiden jatuh

@mbapopice Setuju atau enggak itu soal selera, tapi pemakzulan itu soal bukti pelanggaran berat

@rinjse Jangan-jangan pada tutup mata

@mbapopice Pelajari hukum. Pelajari UU dulu deh kalau mau gulingkan kekuasaan

@zaraziri22 Betul banget bang, harusnya yang didorong itu adalah evaluasi program

@mbapopice Kebijakan itu ranah evaluasi, bukan ranah hukum. Jangan dicampur aduk ya

@foahko Sepakat kak, yang jadi poin itu ketidakpuasan sama program. Ini malah ke pemakzulan

@mbapopice Kalau kurang pas, diperbaiki aja programnya. Gak usah lebay sampai mau ganti pemerintahan

@kokokodok52 Betul kak, bukan malah menebar ketakutan

@mbapopice Beda pandangan soal kebijakan itu biasa tapi pemakzulan harus punya dasar hukum yang kuat, bukan sekadar opini

@jajuksi Ini yang bener

@mbapopice Fokus benahi program, bukan cari celah buat menjatuhkan.