M. Daniala Syuhada

@_onlyscott Zlatan ?

Guess the player 👀 Level; HARD

Kemarin kemarin waktu ppn naik, pada protes. Pajaki orang kaya, masa kaum menengah terus dipajaki. Yuk, skrg pemerintah mau memajaki orang kaya malalui DSI ini. Memastikan orang-orang kaya bayar pajak/royalti dgn benar. Kita2 yg golongan menengah ini harus dukung maksimal…!!

Yuk di tonton yuk youtube.com/watch?v=miTb-Q…

@LambeSahamjja Coba cari tau dulu tentang PFLP (Presidential Future Leaders Program) BUMN. Baca-baca.

guys lu pada tahu gk kan prabowo baru bentuk BUMN ekspor tepatnya tanggal 20 mei lalu dan hari ini udah ada 400 orang yang di rekrut buat di jadiin sebagai pekerja di BUMN itu dalm waktu 4 hari saja ada yang tau kapan seleksinya?? dan kenapa setiap rapat penting atau acara penting harus di rumah prabowo?

@FansRossoneri Ngerti pola bisnis Ventures ga ?

Disini ada yg keliru kayaknya. dia adalah direktur BRI ventures. tugasnya ya bikin BRI ventures seuntung mungkin. Untuk bisa untung, dia harus buat keputusan bisnis berdasar kajian bisnis. bukan karena ada niat membantu. kalo niatnya membantu, keuntungan itu jadi bonus (gamble)

@keluhkesahkonoh Kan tabungan udh ada 13jt. Udh oke pnya. Kenapa 3,3jt nabung lgi ?

Nikah jalan 8 th. penghasilan suami 30jt perbulan. aku cuma dikasih nafkah pribadi 2 jt & 1 jt untuk org tua ku. skrg di kasih pilihan, untuk pegang gaji dia 65%. dari semua list tersisa 3.3jt. dari 3.3jt itu masih disuruh nabung, beli perabotan rumah, biaya service ac/motor/mobil. Kalo ada kebutuhan org tua/mertua dr situ juga, anak mau les dari situ juga. Sementara yg nabung 13jt ga boleh dipake, kecuali dipake karena yg sangat sangat mendesak, atau misal dipake beli mobil, renov rumah bingung mau nerima apa enggak cc:threaddinosaurus0194

@AvelinoGuido28 Badan Cengkeh itu dari petani ke perusahaan rokok dalam negeri, monopoli dalam negeri. Ini keluar negeri. Jatuhnya lebih ke export stade trade enterprise. Export STE ini boleh sama WTO. Legal. Beberapa negara udh ada yg pakai metoda ini dan aman sama WTO.

Menurut gw tetap nggak ya. Apalagi setelah nonton ini jadi tahu bahwa: a. PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) ini akan literally jadi eksportir tunggal tiga komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. b. Dibentuk dengan kecepatan yang tidak wajar: Akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, Diumumkan Presiden 20 Mei, total: 3 hari tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. UU IKN yang kontroversial dan dikritik terburu-buru aja butuh 43 hari. c. DSI emang nggak ngambil aset atau operasional perusahaan masing-masing. Yang "diambil" adalah hak jual langsung ke pembeli luar negeri. Relasi dagang yang dibangun bertahun-tahun, kepercayaan buyer internasional, fleksibilitas negosiasi harga, semuanya hilang. Itu kayak lo punya restoran tapi nggak boleh terima tamu sendiri, mereka cuman bisa nyicip masakan lo dari jauh. Masalahnya kan ada kontrak yang sudah berjalan. - Banyak perusahaan sudah punya kontrak jangka panjang dengan buyer internasional yang ditandatangani jauh sebelum DSI ada - Pemerintah bilang secara lisan "kontrak lama tetap jalan" tapi tidak ada jaminan hukum tertulis sampai sekarang - Dalam hukum perdagangan internasional ada prinsip pacta sunt servanda: kontrak mengikat kedua pihak, tidak bisa diubah sepihak - Kalau buyer luar negeri merasa rekan dagang mereka tiba-tiba diganti ke DSI tanpa persetujuan, mereka bisa gugat lewat arbitrase internasional. Yang kena gugatan perusahaan Indonesia, bukan pemerintah Jadi risikonya datang dari dua arah sekaligus. Dari luar, buyer internasional bisa gugat karena kontrak dilanggar sepihak. Dari dalam, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk DSI itu sendiri. Single buyer, single seller, tanpa audit independen. DSI ambil alih seluruh transaksi ekspor tanpa saingan, jual ke luar negeri tanpa pembanding. Tidak ada yang bisa koreksi kalau mereka main harga. Ironisnya, ini persis modus yang sama dengan transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi. Indonesia punya preseden. Badan Urusan Cengkeh era Orba dibentuk dengan niat serupa, ujungnya dibubarkan paksa karena merugikan negara dan petani sendiri. Dibentuk dalam 3 hari, tanpa kajian publik, tanpa jaminan hukum tertulis. Ingat bapak/ibu Pemerintah yang terhormat, yang datang dengan cepat biasanya hancur dengan cepat juga.

Buat yang masih denial apakah misdeclaration dan underinvoicing yang diungkap pak prabowo itu beneran ada atau ngga. Monggo, tonton. Bahkan tempo berdasarkan investigasinya mengatakan itu ada. Tersengat Ekspor Satu Pintu | Jelasin Dong! youtu.be/SuuIX80_fIk?si… via @YouTube

@hicasamadim 254

bunu çözersen, sen bir dahisin. çözebilir misin?

@abulmuzaffar10 Maaf, apa membenahi becuk bisa dilakukan secara cepat ? Secepat membentuk badan ekspor. Atau menurut bapak, kira2 berapa lama waktu yg dibutuhkan untuk membenahi becuk ?

Sebenarnya ada cara lain supaya ga monopoli... Bikin banyak badan ekspor. Jangan cuman DSI dan jangan di bawah Danantara. Bikin setidaknya 10 badan ekspor. 1 BUMN, 9 lagi swasta yang dikontrak sama pemerintah dengan pengawasan ketat dari Pajak dan Bea Cukai. Tapi yang terbaik, ya mending tundalah bikin badan ekspor. Bagusin aja Bea Cukai dan Pajak, cari dan habisi mafianya

@LambeSahamjja Ya sabar. Danantara baru terbentuk. Butuh proses memperbaiki bobrok yang udah berjalan puluhan tahun. Bisa jadi skema export STE ini pengganti skema rencana kenaikan royalti batubara itu

Guys, Leon Hartono baru breakdown sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling terukur yang pernah gue dengar soal kebijakan ekspor satu pintu Prabowo. Dan kesimpulannya sangat sederhana tapi sangat mematikan: Idenya bagus. Prinsipnya masuk akal. Tapi track record eksekusinya tidak memberikan keyakinan apapun. Mulai dari datanya dulu: Tiga komoditas yang diwajibkan ekspor melalui BUMN: Batu bara: 30 miliar dolar per tahun. CPO: 23 miliar dolar per tahun. Ferroalloy: 16 miliar dolar per tahun. Total: 69 miliar dolar per tahun. Atau sekitar Rp1.200 triliun. Satu kebijakan ini mengatur nilai ekspor sebesar Rp1.200 triliun per tahun. Dan investor langsung kabur. IHSG yang sempat naik ke 6.450 langsung berbalik anjlok ke 6.090 setelah pidato Prabowo. Saham tambang dan perkebunan rontok 9-10% dalam satu hari. Dan Leon menjelaskan kenapa prinsipnya bagus: Selama 34 tahun perusahaan melakukan under invoicing. Jual ke anak perusahaan di British Virgin Islands dengan harga 60 dolar, lalu di luar dijual 100 dolar. Negara hanya dapat royalti dari 60 dolar. Bukan 100 dolar. Selisihnya parkir di luar negeri. Tidak kena pajak. Tidak masuk devisa. Kalau semua ekspor melalui satu BUMN manipulasi harga seperti itu jauh lebih sulit dilakukan. Devisa masuk ke Indonesia. Pajak dan royalti dihitung dari harga riil. Dan Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia bisa punya leverage untuk menegosiasikan harga seperti Saudi Aramco yang bisa mengontrol harga minyak dunia. "Sangat sulit untuk tidak setuju dengan Pak Prabowo. Idenya masuk akal." Tapi ini yang membuat investor kabur: Leon menyebut tiga perubahan kebijakan drastis dalam waktu sangat singkat yang sudah merusak kepercayaan: Pertama — komisi ojek online tiba-tiba dipotong ke 8%. Investor yang sudah invest 15 tahun di sektor ini — tiba-tiba rugi dalam semalam. Kedua — pajak royalti batu bara diumumkan naik. Lalu ada menteri yang bilang jalan. Menteri lain bilang ditunda. Sampai sekarang tidak jelas. Ketiga — ekspor satu pintu. Diumumkan tiba-tiba. Timeline implementasi hanya 3 bulan. Detail teknisnya belum ada. Tiga perubahan besar. Tiga ketidakpastian. Dalam waktu sangat singkat. Dan investor asing yang Leon ajak bicara pagi itu bilang satu hal yang sangat jelas: "Perusahaan Indonesia sudah murah. Tapi kami masih belum mau masuk. Masih terlalu banyak ketidakpastian." Mereka tahu Indonesia murah. Tapi mereka takut. Dan ketakutan itu jauh lebih kuat dari murahnya harga saham. Dan ini data yang paling mengejutkan dari Danantara sendiri: 52% BUMN Indonesia saat ini rugi. Dari 1.046 BUMN lebih dari 500 merugi. 97% dividen dari seluruh BUMN hanya datang dari 8 perusahaan. BRI, BNI, dan yang usual suspects lainnya. Artinya BUMN yang benar-benar profesional, konsisten menghasilkan keuntungan, dan bisa diandalkan hanya 0,7% dari total BUMN yang ada. Dan kebijakan ekspor satu pintu ini yang akan mengatur Rp1.200 triliun ekspor per tahun akan dijalankan oleh sistem BUMN yang 52%-nya rugi dan hanya 0,7%-nya yang bisa diandalkan. Dan Leon kasih dua perbandingan yang sangat jelas: Yang berhasil Saudi Aramco: State-owned oil company yang mengontrol seluruh ekspor minyak Saudi. IPO terbesar dalam sejarah dunia senilai 1,7-2 triliun dolar. Salah satu perusahaan paling profitable di dunia. Memberikan omset gila-gilaan untuk negara. Tapi Saudi Aramco berhasil karena memenuhi empat syarat: corporate governance yang sangat ketat, diaudit secara independen dan robust, profesional tanpa intervensi politik, dan rule of law yang ditegakkan. Yang gagal Petrobras Brazil: Dulunya kebanggaan Brazil. BUMN minyak yang dominan. Lalu terjadi skandal Lava Jato korupsi puluhan miliar dolar yang melibatkan petinggi politik. Dua presiden Brazil terlibat langsung. Petrobras hancur. Brazil rugi triliunan. Dan yang paling tragis modelnya sama persis dengan Saudi Aramco. Satu entitas mengontrol seluruh ekspor. Tapi eksekusinya berbeda total karena tidak ada governance yang bersih. Dan ini pertanyaan yang paling fundamental: Indonesia mau jadi Saudi Aramco atau Petrobras? Jawabannya bukan soal niat. Jawabannya ada di empat syarat yang Leon sebutkan: Corporate governance yang baik Danantara belum punya laporan keuangan yang transparan. Audit independen yang robust Tidak ada audit publik yang dipublikasikan sejak Danantara berdiri. Profesional tanpa intervensi politik Keponakan presiden adalah CIO Danantara. Direktur utama badan ekspor barunya adalah warga Australia mantan Vale dan BHP. Rule of law Koruptor yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun dalam 34 tahun tidak ada satupun yang masuk penjara. Namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Keempat syarat itu tidak ada. Satupun tidak ada. Dan ini yang paling pedas: Leon menutup dengan kalimat yang sangat fair: "Secara prinsip bagus. Ini masalah eksekusi." Tapi masalah eksekusi bukan masalah teknis yang bisa diperbaiki dengan rapat koordinasi. Masalah eksekusi adalah masalah sistem. Dan sistem yang 52% BUMN-nya rugi sistem yang hukumannya ringan dan tebang pilih sistem yang tidak transparan dan tidak diaudit independen bukan sistem yang tiba-tiba bisa mengeksekusi kebijakan senilai Rp1.200 triliun per tahun dengan benar. Saudi Aramco butuh puluhan tahun untuk membangun governance yang membuat mereka bisa dipercaya. Petrokodelco di Chili butuh puluhan tahun. Petrobras punya semuanya lalu hancur dalam hitungan tahun ketika korupsi masuk ke dalam. Indonesia diberi timeline 3 bulan. Investor bukan lari karena tidak suka Indonesia. Investor bukan lari karena tidak setuju under invoicing harus diberantas. Mereka setuju under invoicing harus diberantas. Mereka setuju Indonesia harus mendapat manfaat lebih besar dari sumber dayanya sendiri. Mereka lari karena tidak percaya bahwa sistem yang ada sekarang dengan governance yang tidak transparan, dengan hukuman korupsi yang ringan, dengan 52% BUMN yang rugi, dengan kebijakan yang berubah-ubah dalam hitungan minggu bisa mengeksekusi ide sebesar ini dengan benar. Dan ketidakpercayaan itu bukan tidak berdasar. IHSG turun ke 6.090 bukan karena rakyat Indonesia panik. Itu adalah suara jutaan investor lokal dan asing yang menyatakan dalam satu bahasa yang paling jelas: "Kami tidak percaya eksekusinya akan benar." Dan selama empat syarat itu belum dipenuhi kepercayaan itu tidak akan kembali hanya karena ada pidato yang bagus di Rapat Paripurna DPR.

@LambeSahamjja Di tahun 2002 kondisi begitu genting, kalau perbaikan di penegak hukum diambil, maka butuh waktu lama. Maka dibuatlah lembaga bernama KPK. Sembari perbaikan di lembaga penegak hukum lain dilaksanakan. Pendekatannya sama.

@LambeSahamjja Bukan masalah menghukum atau membuat lembaga baru. Tpi apa yang bisa dibuat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Membawa ke ranah hukum hingga tuntas membutuhkan waktu yang lama. Jangka pendeknya ya, buat lembaga baru, jangka menengah perbaiki lembaga yg seharusnya (becuk)

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo. CPO. Batu bara. Manipulasi data ekspor. Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya. Hasilnya: pendapatan di Indonesia terlihat kecil. Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil. Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri. Dan ini berlangsung selama 34 tahun. Dari 1991 sampai 2024. Kerugian negara: Rp15.400 triliun. Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: Selama 34 tahun di mana Bea Cukai? Di mana Direktorat Jenderal Pajak? Di mana KPK? Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi? Prabowo bilang ini adalah data dari PBB. Artinya data ini bukan baru kemarin ada. Data ini sudah diketahui secara internasional. PBB sudah mencatatnya. Dunia sudah tahu. Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri. Dan ini yang paling menohok: Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing. Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden. Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya. "Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak." Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun. Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong. Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi. Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan. Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai: Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun. Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai. Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap. Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya. Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya. Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan. Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami: Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Anggaran pendidikan Indonesia per tahun: Rp700 triliun. Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat. MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun. Rp15.400 triliun. Hilang. Selama 34 tahun. Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya. Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini: Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy. Alasannya: untuk menghentikan under invoicing. Tapi pertanyaannya sangat sederhana: kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga? Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini? Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda? Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang: "Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem. Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan. Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur. Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan. Ask the Chairman Anything. Audit menyeluruh. Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan. Danantara tidak punya satupun dari sistem itu. Belum ada audit yang transparan. Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen. Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun. Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar: Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan. Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya. Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan. Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade. Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap. Dan barulah semuanya terbuka. Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun. Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun. Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun. Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat. Tapi tidak ada yang masuk penjara. Tidak ada nama yang boleh disebutkan. Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut. Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor. Arab Saudi menyita seluruh aset. Indonesia membuat badan baru. Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

@Gieehad Kalau lihat cara kerja Export STE mereka ga nawar untuk lebih murah, tpi justru mereka ingin jual mahal. Yg perlu diwaspadai justru apakah ada dan berapa transaction fee yang akan dikenakan ? Karena ini akan menjadi seakan-akan biaya royalti eksport tambahan

Semoga Nawarnya ga sejahat BPPC, dan fokus untuk Underpricing dan transfer oricing aja. amiin.

@JoePrasety81980 @bangherwin Ga ada hubungannya, akal2an aja itu. Abang dimana ? Kalau di Riau beritanya gini : riau.antaranews.com/berita/444156/…

@mdsyuhada @bangherwin Yg terasa bg petani harga tbs untuk besok turun 300sd 500 rp ,apakah ini kebetulan ?

Sesuai prediksi gue, kiamat maju lagi sehari. Alih-alih membenahi pengawasan bea cukai dan menindak mafia under invoicing, pemerintah malah bikin aturan ekspor sawit dan batu bara harus lewat BUMN. Di mata investor, ini bukan cuma soal “pengawasan”. Ini sinyal bahwa kontrol negara makin besar dan kepastian usaha makin kecil. Pasar butuh kepastian aturan. Bukan kejutan kebijakan tiap Prabowo baru bangun tidur.

@cryptogem1000 Itu yang ditunjuk udah sekelas Luke Thomas Mahony. Goodwill nya perlu diapresiasi

Oke nama badannya PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Dirutnya Luke Thomas Mahony, mantan Direktur PT Vale Indonesia Manipulasi kayak begini yang bikin Indonesia miskin, secara konsep ini bagus banget asalkan bersih korupsi. Kalau gak kayak begini yang untung itu spore. Yang punya barang kita tapi duitnya yg nikmatin negara lain. Duitnya nanti akan disimpan di himbara agar muter di ekonomi nasional. Makanya secara konsep aku setuju banget pembentukan badan ini. Kalau hal positif pasti di dukung

@Strategi_Bisnis Pendekatan ini lebih baik daripada sekedar pemerintah menaikkan atau mengenakan royalti tambahan atas SDA. Pemerintah cuma ingin harga yang sebenarnya. Dan, bukan hanya Indonesia yang punya badan seperti ini. Udh ada bbrp negara jga yang pnya.

Ujungnya adalah memperkuat bargaining power Indonesia. Kalau kita produsen besar, seharusnya kita juga punya posisi tawar yang kuat dalam perdagangan global. Bukan terus berada di posisi yang hanya menerima harga dan aturan dari pihak luar.

Indonesia itu produsen besar banyak komoditas dunia. Tapi dalam perdagangan global, posisi tawar kita belum selalu kuat. Karena itu, wacana pembentukan BUMN baru di bidang ekspor menarik untuk dibahas. Tujuannya bukan sekadar bisnis, tapi juga memperkuat kepentingan nasional.

@txtdaritaxpayer Mana bisa lembaga cma ganti kepala selesai semua masalah.

Sbnrnya ada solusi yg murah >Dirjen BC dipecat Diganti yg bisa kerja ngawasin ekspor komoditas >KemenESDM dan Kemendag publish market price rutin buat jd benchmark harga >Ditjen Pajak dan ESDM ngawasin pajak dan PNBP nya Tp hobinya bikin "Lembaga" baru + mau jd makelar sih😬

@Makaryo0 Kalau ini kejadian paten punya sih.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Dirutnya Luke Thomas Mahony, mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk, ditargetkan beroperasi penuh Januari 2027 Alasan dibentuknya karena Menkeu menemukan indikasi manipulasi ekspor pada komoditas strategis seperti CPO dan batu bara, perusahaan-perusahaan sengaja memutar dokumen transaksi mereka melalui anak usaha di Singapura sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat atau India. Praktik manipulasi ini membuat nilai jual komoditas di negara tujuan melonjak sampai dua kali lipat dibanding nilai resmi yang dilaporkan, sehingga Indonesia kehilangan separuh potensi penerimaan pajak penghasilan sektor ekspor.