-

@punyajari5 Back yaa kaa Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/8q1k9pwx

Barterr Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/9zswtyyf

@emiliaaa_shop @xxbreeze_95 @dariydzhofron Back yaa kaa Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/8q1k9pwx

@xxbreeze_95 @dariydzhofron Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/4b43ulga

Ayo jadi teman di GoPay Pet! app.gopay.co.id/NF8p/aydegdqt

@xxbreeze_95 @dariydzhofron Back yaa kaa Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/8q1k9pwx

@lilawiny Back yaa kaa Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/8q1k9pwx

Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/xr7j638b #gopaypet

Hbd our biggest what if @aniesbaswedan

@alinaaaa87dw Back yaa kaa Halo~Yuk jadi teman di GoPay Pet!Biar bisa seru-seruan bareng dan dapet 1juta coins! app.gopay.co.id/NF8p/8q1k9pwx

Guys, KPK baru rilis sesuatu yang menurut gue harusnya jadi headline utama semua media hari ini. KPK menemukan 8 potensi korupsi dalam program MBG dengan anggaran yang naik dari Rp71 triliun di 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026. Dan gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana: Kalau KPK sudah tahu kenapa belum ada yang diusut? Delapan potensi korupsi yang KPK temukan: - regulasi pelaksanaan lemah. - mekanisme bantuan pemerintah -pendekatan terlalu terpusat pada BGN. - konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana. - transparansi lemah. - standar dapur belum terpenuhi. - pengawasan keamanan pangan minimal. - tidak ada indikator keberhasilan yang terukur. Dan sekarang gue mau fokus ke hal yang paling mengganggu: KPK punya tugas pokok berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sangat jelas: menyelidiki, menyidik, menuntut, mengkoordinasi, mensupervisi, memantau, dan mencegah korupsi. Bukan hanya membuat daftar potensi korupsi lalu minta perbaikan dengan sopan. Kalau KPK sudah punya temuan 8 titik rawan korupsi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun pertanyaannya bukan apa rekomendasinya? Pertanyaannya adalah: siapa yang sudah dipanggil untuk diperiksa? Karena kalau jawabannya tidak ada maka KPK tidak sedang menjalankan fungsi penindakan. KPK sedang menulis laporan tahunan. Yang paling bikin gue tidak habis pikir: Anggaran MBG naik 140% dalam satu tahun dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun. Hampir dua setengah kali lipat. Dan di saat yang bersamaan KPK baru merilis laporan bahwa kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasannya belum memadai. Artinya anggaran naik duluan. Sistemnya belum siap. Dan KPK tahu ini. Kalau ini terjadi di perusahaan swasta direksinya sudah dipanggil pemegang saham. Kalau ini terjadi di lembaga donor internasional auditnya sudah dimulai dari hari pertama. Tapi di sini yang keluar adalah tujuh rekomendasi yang akan dikirim ke BGN dan berharap mereka mau memperbaiki diri sendiri. Dan ini yang paling gilanya KPK punya wewenang untuk tidak hanya merekomendasikan tapi untuk menyelidiki. Punya wewenang untuk memanggil. Punya wewenang untuk menyita dokumen. Punya wewenang untuk menetapkan tersangka. Tapi yang keluar dari lembaga ini soal MBG sampai hari ini baru sebatas laporan tahunan dan tujuh rekomendasi tertulis. Sementara di survei publik 88% responden bilang manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur. Hanya 6,5% yang dirasakan anak-anak sebagai penerima yang seharusnya. Sementara puluhan kasus keracunan terjadi tanpa ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara publik. Sementara Rp1,6 miliar habis untuk sikat dan semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Dan KPK merekomendasikan agar sistem pelaporan keuangannya diperbaiki. Tugas KPK bukan hanya menulis laporan tentang potensi korupsi. Tugas KPK adalah menindak korupsi. Kalau 8 potensi korupsi sudah teridentifikasi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun dan tidak ada satu pun langkah penindakan yang dimulai maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya tata kelola MBG. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KPK masih punya nyali untuk menjalankan fungsinya?? atau hanya punya kemampuan untuk mendokumentasikan masalah yang tidak akan pernah diselesaikan. Karena rakyat Indonesia tidak butuh dokumen tentang korupsi yang mungkin terjadi. Rakyat butuh seseorang yang berani menindak korupsi yang sudah terjadi. kalo kpk aja gk berani ?? berharap kesiapa lagi kah kita rakyat ??

my man said, “open your book. u’ll find something just as pretty as u’’ 🥺♡

Engineer nyimpang dikit

@worksfess DONE

OPEN FOLLBACK DI SINI YA! SCROLL UP!

✅ OPEN FOLLBACK • REPOST POST INI • REPOST POST DI BAWAH INI • REPLY DONE

Hai semua! 🫶🏻 Lagi cari kursus online Bahasa Inggris yang santai dan affordable? Di aku cuma 100K/bulan aja✨ 🌸 Khusus perempuan 🕕 After office hours 💻 Online via Zoom/GMeet. 📑 Personal evaluation Kalau mau tanya-tanya DM aja ya💌

Guys, update terbaru dari drama motor listrik BGN dan jawaban resminya justru bikin lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya. Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya bicara langsung ke Menkeu Purbaya. Dan jawabannya cuma dua kata: Sudah terlanjur. Sekali lagi Sudah terlanjut Tunggu dulu. Kita recap dulu dari awal. BGN beli 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Menkeu Purbaya sudah blokir anggaran ini di 2025. Komisi IX DPR bilang tidak pernah dikonsultasi dan kalau dikonsultasi pasti ditolak. Kantor distributor motornya bahkan belum selesai dibangun. Dan sekarang penjelasan resminya adalah: Itu anggaran tahun lalu. Sudah terlanjur keluar. Mari kita bedah satu per satu. Pertama anggaran tahun lalu. Purbaya sendiri mengakui dia sudah blokir pengadaan motor ini di tahun 2025. Artinya secara resmi anggaran itu harusnya tidak bisa keluar. Tapi ternyata keluar juga. Sebagian. Kalau anggaran sudah diblokir bagaimana bisa terlanjur keluar? Siapa yang otorisasi pengeluarannya? Mekanisme kontrolnya di mana? Kedua sudah terlanjur Ini bukan jawaban dari institusi negara yang mengelola uang rakyat senilai triliunan rupiah. Ini jawaban orang yang lupa matiin kompor sebelum pergi. Sudah terlanjur bukan penjelasan tata kelola. Itu pengakuan bahwa ada proses yang berjalan tanpa kontrol yang memadai. Ketiga merek Emmo. Motor listrik yang dibeli adalah merek Emmo yang desain industrinya baru didaftarkan di 2025. Merek baru. Pengalaman di lapangan belum terbukti. Dan ini dipilih untuk program nasional skala 21.000 unit lebih. Proses seleksinya seperti apa? Siapa yang evaluasi kesiapan teknisnya? Kenapa merek baru yang belum teruji? Keempat motornya masih di gudang. 21.801 unit motor listrik. Sudah dibeli. Sudah dibayar atau dalam proses pembayaran. Tapi semuanya masih parkir di gudang distributor menunggu proses administrasi BMN. Artinya uang sudah keluar. Motor sudah ada. Tapi belum dipakai. Dan program MBG berjalan tanpa motor-motor itu selama ini. Lalu untuk apa beli sekarang kalau belum bisa dipakai? Dan ini yang paling gue garisbawahi: Narasi resmi sekarang adalah: Jumlah 70.000 unit itu tidak benar. Realisasinya cuma 21.801 unit. Oke. Tapi "cuma" 21.801 unit itu bukan angka kecil. Itu ribuan unit motor dari merek baru yang dibeli tanpa persetujuan DPR, setelah Kemenkeu blokir, dengan distributor yang kantornya belum selesai dibangun. Dan penjelasan resminya adalah sudah terlanjur. DPR memanggil BGN hari Senin 13 April. Dan gue harap Komisi IX tidak puas dengan jawaban sudah terlanjur di depan mereka. Yang perlu dijawab dengan konkret: siapa yang otorisasi pengeluaran anggaran yang sudah diblokir Kemenkeu? Bagaimana proses seleksi merek Emmo dilakukan? Berapa total nilai pengadaan ini? Dan siapa yang bertanggung jawab kalau motor ini ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik di lapangan? Sumber: Tribun News

Pecat Kepala BGN 🔥 MBG Menbuat Bangsa (jadi) Gila Kep dapur 7 jt Akuntan 5 jt Ahli gizi. 5 jt Cuci piring 2,7 jt Pengantar mkn 3 jt Guru Honorer 223 RIBU

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

‼️PENCURIAN MOTOR STASIUN LAWANG, MALANG‼️ Motor sudah kunci stang tutup lubang kunci trnyt ttp bs kebobolan 😢 Pemilik motor kebetulan ketiduran krn kelelahan kerja dan tas berisi uang setoran kerjaan ada dalam jok @infomalang @Malangraya_info @RadioElshinta @e100ss

the indonesian army are the worst. the only people they kill are indonesians, whether from the heavily discriminated papuans to just the average jakartan.

Kerja dulu baru dapet uang akal akalan siapa sih, kan semua milik Allah

@worksfess Mauuu kak pliss

work! ada yang mau cv nya direview for free? I’m an HR practitioner lagi gabut liburr panjang silakan reply nanti aku dm, thanks