.

Uang Rakyat Habis Untuk Ngurus Pejabat Negara yang Menggemuk. Padahal hanya 5 tahunan usianya. Diistimewakan oleh rakyat - tapi kinerjanya buruk untuk rakyat

Kembali ke sidang MK gugatan soal MBG. Kali ini dari mbak Bibip. Menerangkan bahwa BGN dan MBG bukanlah bagian dari pendidikan. Dan anggaran MBG yang mengambil dari anggaran pendidikan berarti memotong anggaran untuk hal2 lain dalam pendidikan yang seharusnya dibiayai oleh APBN. Semoga hakim MK bisa melihat masalah ini dengan akal sehat tanpa tekanan.

Sorotan harian kompas ini, menunjukan situasi terjepitnya para guru, ditengah aturan yang makin ketat, anggaran makin dipersempit, sementara kebutuhan guru makin tinggi. Ironinya, yang terjepit ini adalah guru-guru harapan yang mengajar di daerah 3T. Tanpa mereka, pendidikan tidak terselenggara.

Cha Seungwon once said... "If you don’t have the ability, you should at least have passion. If you don’t even have passion, then you should at least be humble. And if you can’t even be humble, then at least have some awareness (read the room/act wisely)."

My grandmother always had a drawer full of flour. Always. It was a certainty, one of those things that never change. Then one day, she told me she can’t afford to bake anymore. She’s 83 and lives on a €900 monthly pension. And last week, almost in a whisper, she admitted that even flour has become too expensive. She, who baked every birthday cake in the family for forty years. She, who taught me how to make shortcrust pastry when I was seven. The one who used to win prizes at the village fair. Today, she has an empty drawer—where once there were bags of flour for every recipe, for every occasion. I found out by chance. I stopped by without warning and found her sitting at the table with a simple slice of toast. No butter. “It’s too expensive,” she told me with a soft smile. “I’m not really hungry anyway.” But that smile didn’t hide everything else. I opened the cupboards: canned soup, a few crackers… and nothing more. I went home with a knot in my throat I couldn’t untangle. The next day, I started doing the one thing she had taught me best: cooking. I began selling homemade cakes. Nothing fancy—just simple desserts for birthdays, graduations, small celebrations. Every euro I earned became her groceries. She doesn’t know. Or rather, she doesn’t know the truth. I tell her I’ve found good deals, that I’m learning how to save better. Because I know that if she found out, she’d say it’s too much. Last week I went back to her place with bags full of groceries. And I filled that drawer again. Flour of every kind, just like before. When she saw it, she started to cry. “It’s too much,” she whispered. I also brought her small kitchen tools—wooden spoons, a few vintage measuring cups… those simple things that can still make her eyes light up. And then something happened that I’ll never forget. She started cooking again. She bakes bread for the neighbors. She moves around the kitchen with a different light in her eyes. Yesterday, she asked me if I wanted to learn her secret cinnamon rolls recipe—the one she’s never written down anywhere. I took a day off just to be with her. Six hours together, laughing, flour everywhere. She kept saying, “I can’t believe I can do this again.” My mother told me I’m spoiling her. I told her to leave. Because this isn’t spoiling. It’s caring. It’s refusing to accept that someone should slowly fade away just because they can’t afford a bag of flour—and calling it old age. This world forgets the elderly far too quickly. And it expects families to stay quiet. I won’t. That drawer will stay full. Even if I have to bake a thousand cakes. Because she taught me everything that truly matters. And now that her hands tremble a little more, it’s my turn to make sure they never stop creating. And maybe, in the end, I’m not just filling a drawer with flour. I’m restoring a piece of dignity, memory, and love that no price should ever be able to erase.

gak sengaja denger obrolan ibu ibu di angkutan umum, katanya semua harga harga pada naik jauh. ini pembicaraan normal sebenarnya, tpi analisa mereka yg menarik. katanya ini efek MBG, masyarakat umum kena imbasnya karena semua lari kesana. mereka kenagian sisanya & harganya jadi naik, belum makanan yg banyak sisa. katanya sehari habis 1T itu andai dialokasikan ke bpjs kesehatan biar gratis, atau buat gaji guru honorer. tukang cuci ompreng digaji 1,2jt sementara guru honorer cman 600rb. padahal sudah banyak yg bersuara di tiktok, tpi pda tutup telinga karena udah terlanjur. di level akar rumput pun sudah mulai resah.

Kurs rupiah semakin melemah - the worst since 98 crisis. Kita skrg di fase "silent economic crisis" - dlm artian segalanya terlihat normal kayak gak ada apa-apa, tapi kita yg gak sadar kalo lagi nyungsep pelan-pelan. Biaya pada naik, banyak layoff, duit 100rb cepet abisnya.

X, Please do you Magic Halo teman-teman ! Namanya Tani Jiwo Hostel sebuah usaha penginapan di Dieng yang sudah berjalan 9 tahun. Alhamdulillah selalu menguntukan setiap bulannya.

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya. Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku. Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya. Tidak menyebut nama kepala sekolah. Tidak menyebut nama guru siapapun. Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi secara kronologis: Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya. Kepala sekolah memanggil dia. Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak. Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural. Tidak ada proses klarifikasi yang fair. Tidak ada mekanisme banding. Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi. Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara. Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying. Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan: Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya: Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami. Berhenti sebentar di sini. Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah. Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu. Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka. Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik. Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya? Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak. Ini bukan opini. Ini fakta hukum. Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah. Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa. Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi. Si Bapak tidak mengarang. Dia mengingatkan aturan yang memang ada. Dan untuk itu anaknya dikeluarkan. Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar: Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari. Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi. Mengkritisi MBG bukan kejahatan. Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan. Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik: Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga. Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri. Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya. Itu yang terjadi di sini. Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka. Apa yang seharusnya terjadi secara hukum: Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial. Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31. Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah. Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa. Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang. Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu. Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini: Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan." Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah." Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran. Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan. Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu. Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia: "Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan." Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan. Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani. Mas Azhim berhak atas pendidikannya. Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

Rame bgt itu ambulance. Kasus Pembunuhan 1 Keluarga. anak umur 3 tahun jadi korban juga. Biadab manusia serakah !!

@CNNIndonesia Glontorin uang ke rakyat apa ngeracunin makanan ke rakyat pak, hr ini ratusan siswa dan guru di smp 1 tulung klaten keracunan MBG pak @prabowo. Anda di bohongin trs sm anak buah anda Prabowo.

💚 halo semua, mohon bantuannya untuk sebar ini yaa.. temen aku ayahnya diancam penjara 8 tahun dan dituduh merugikan negara 54,5 M padahal ayahnya sudah MENANG DI PENGADILAN 4X!! TANAHNYA MILIK AYAHNYA TETAPI DIA DAN SATU KELUARGA DIANCAM, DISADAP, DAN DIGELEDAH!!

LANDJOETKEN . .....❗ Maling , Biar Diberikan AMANAH Tetap Saja Otaknya otak MALING. Beberapa Kontraktor yang Mengerjakan KOPDES ERAH OUTIH Mengakui Hanya Memperoleh Platfom Rp.800 Juta , Sedangkan Anggaran Yang sudah Ditetapkan Adalah Rp. 1,6 M ---- 50% Menguap. KEJAR - PECAT - PENJARA. Uang siapa niih . .. . .? SehatIndonesiaku

Rezim efisiensi, katanya, tapi cek dashboard pengadaan Kementerian Pertahanan (yg pos APBN-nya ke-2 terbesar) sungguh ga masuk akal. Cth: bikin kolam renang senilai 18 miliar! Belanja monitoring medsos 49 M! Cek: nemesis.assai.id (bisa cek juga belanja BGN 2026) 🤪

@KakekHalal Tidak mengejutkan

Agree

MBG patut diduga sebagai 'STATE CAPTURE CORRUPTION' State capture (biasanya diterjemahkan sebagai "pencaplokan negara" atau "pembajakan negara") adalah bentuk korupsi sistemik yang jauh lebih berbahaya daripada suap biasa. ​Jika korupsi biasa adalah melanggar aturan, state capture adalah mengatur ulang aturan tersebut agar menguntungkan pihak tertentu. Dalam kondisi ini, kepentingan pribadi (perusahaan besar, elit politik, atau kelompok tertentu) berhasil "membeli" pengaruh atas proses pembuatan kebijakan negara. ​Perbedaan Utama: Korupsi Biasa vs. State Capture ​Korupsi Administratif: Anda menyuap petugas pajak agar denda Anda dihapus. Aturannya ada, tapi Anda "mengakalinya". vs ​State Capture: Anda memengaruhi anggota DPR agar membuat undang-undang yang membuat bisnis Anda bebas pajak secara legal. Di sini, Anda "menciptakan" aturannya. ​Cara Kerja State Capture 1. ​Membajak Undang-Undang (Legislatif): Menaruh orang di parlemen atau mendanai kampanye mereka agar mereka meloloskan UU yang memberikan hak eksklusif atau monopoli pada sektor tertentu (misalnya pertambangan atau energi). 2. ​Membajak Penegakan Hukum (Yudikatif): Memastikan hakim atau jaksa agung adalah "orang mereka," sehingga jika ada skandal korupsi, penyelidikannya akan dihentikan atau diarahkan ke pihak lain. 3. ​Membajak Birokrasi (Eksekutif): Menempatkan loyalis di posisi strategis dalam BUMN atau kementerian untuk mengarahkan proyek-proyek raksasa pemerintah ke kelompok sendiri. 4. ​Membajak Regulasi: Melemahkan lembaga pengawas agar industri tertentu bisa beroperasi tanpa gangguan standar lingkungan atau audit keuangan yang ketat.

gratisin pendidikan melalui 100 SEKOLAH SWASTA cuma setara 5 JAM mbg. not even a day. FIVE hours. LIMANG JAM TOK. imagine. bayangno. berapa ribu sekolah gratis yang negara bisa provide dengan anggaran mbg sebulan? berapa juta anak yang pendidikannya akan secure? bayangin dulu.

Guys, ada pernyataan dari APPMBGI yang menurut gue adalah salah satu yang paling perlu dikritisi dengan sangat teliti hari ini. APPMBGI Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia baru saja mengklaim dua hal sekaligus: Satu: MBG berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Dua: Mereka mendesak MBG diperkuat lewat undang-undang agar tidak berhenti saat pergantian presiden. Dan gue perlu bedah keduanya satu per satu. Klaim pertama: "Berjalan mulus tanpa hambatan berarti." Mari kita cocokkan dengan fakta yang sudah ada di depan mata kita semua: 33.000 anak terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026 data dari Kementerian Kesehatan yang dikutip anggota DPR sendiri. 1.700 SPPG di-suspend karena ketahuan mengakali porsi ayam yang seharusnya 12 bagian dipotong jadi 20. BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman anggarannya Rp2,9 miliar kalah dari pengadaan kaos kaki yang Rp6,9 miliar. Portal resmi SPPG tutup sejak Desember 2025 tapi dapur terus bertambah lewat jalur yang tidak transparan. Motor listrik Rp1,2 triliun gudangnya masih terkunci saat DPR sidak. Surat pernyataan di Sragen yang meminta orang tua tanda tangan bahwa mereka tidak boleh menuntut siapapun kalau anak mereka keracunan. KPK sudah identifikasi 8 titik rawan korupsi di program ini. Belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Dan Mahfud MD menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar. Mulus tanpa hambatan berarti? Entah data apa yang APPMBGI pakai untuk sampai pada kesimpulan itu. Klaim kedua: Minta dikuatkan lewat undang-undang dan ini yang paling perlu diperhatikan: APPMBGI mendesak agar MBG diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang agar tidak terhenti saat terjadi pergantian presiden. Kelihatannya ini niat baik. Keberlangsungan program. Jangka panjang. Tidak bergantung pada satu presiden. Tapi gue mau tanya satu pertanyaan sederhana: Siapa yang paling diuntungkan kalau MBG dikunci dalam undang-undang? Bukan anak-anak penerima manfaat karena program yang korup dan banyak kebocorannya yang dikunci dalam UU justru akan lebih sulit dievaluasi dan dihentikan kalau terbukti merugikan. Yang paling diuntungkan adalah ekosistem bisnis SPPG itu sendiri termasuk para anggota APPMBGI yang mengelola ribuan dapur dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG. Kalau program ini jadi UU maka anggaran wajib mengalir. Kontrak wajib berjalan. Dan presiden berikutnya tidak punya ruang yang cukup untuk memotong, mengevaluasi, atau menghentikan program yang terbukti banyak kebocoran tanpa harus merevisi undang-undang yang prosesnya panjang dan birokratis. Soal Command and Control Center yang mereka perkenalkan: APPMBGI memperkenalkan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk mengawasi operasional dapur dan rantai distribusi. Ini kedengarannya bagus. Tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab: Satu — siapa yang mengoperasikan sistem ini? APPMBGI sendiri. Artinya pengusaha SPPG mengawasi diri mereka sendiri. Itu bukan pengawasan. Itu konflik kepentingan. Dua — apakah sistem ini bisa diakses publik? Kalau tidak transparan ke publik maka ini hanya alat internal yang tidak bisa diverifikasi siapapun dari luar. Tiga — kalau sistemnya sudah ada dan sudah real-time — kenapa 1.700 SPPG masih bisa ketahuan curang? Kenapa 33.000 anak masih keracunan? Apa yang sebenarnya dimonitor oleh sistem itu? Yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini: APPMBGI hadir di APPMBGI National Summit yang dihadiri empat menteri. Mereka punya gedung sendiri APPMBGI Building di Pasar Rebo. Mereka punya sistem Command and Control Center. Mereka punya akses ke pejabat tinggi negara. Dan sekarang mereka minta program ini dikunci dalam undang-undang. Ini adalah pola yang sangat familiar dalam sejarah bisnis Indonesia: ekosistem yang terbentuk di sekitar program pemerintah kemudian berusaha melembagakan dirinya secara legal sehingga tidak bisa diganggu gugat apapun yang terjadi. Bukan untuk melindungi anak-anak. Tapi untuk melindungi aliran uang. Pertanyaan yang paling mendasar: Kalau APPMBGI benar-benar peduli dengan keberlangsungan jangka panjang program yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia seharusnya yang mereka desak bukan hanya UU untuk mengunci program ini. Yang seharusnya mereka desak adalah: Anggaran BPOM yang cukup untuk sampling di semua SPPG. Mekanisme pelaporan publik yang transparan dan bisa diverifikasi. Proses hukum yang nyata bagi 1.700 SPPG yang ketahuan curang bukan sekadar suspend sementara. Portal SPPG yang kembali dibuka dan bisa diakses publik. Sistem bagi hasil yang memastikan uang benar-benar sampai ke piring anak-anak bukan hanya ke insentif operasional. Kalau semua itu sudah ada barulah berbicara soal UU untuk keberlangsungan jangka panjang itu masuk akal. Tapi mengunci program yang masih penuh kebocoran dalam undang-undang itu bukan melindungi anak-anak. Itu mengunci kebocoran menjadi permanen. Bottom line: APPMBGI adalah asosiasi yang anggotanya adalah pengelola SPPG — pihak yang secara langsung menerima insentif dari program MBG. Mereka mengklaim program berjalan mulus — sementara 33.000 anak keracunan dan 1.700 SPPG anggota mereka sendiri ketahuan curang. Mereka meminta program dikunci dalam UU — sementara sistem pengawasan yang benar-benar independen belum ada. Mereka memperkenalkan sistem monitoring — yang dikelola oleh mereka sendiri. Dan mereka hadir di summit yang dihadiri empat menteri — sementara anak-anak di daerah 3T masih belum menerima satu pun porsi MBG. Ini bukan asosiasi yang berjuang untuk anak-anak Indonesia. Ini adalah asosiasi yang berjuang untuk memastikan uang terus mengalir — ke kantong mereka sendiri.

@dkyucarts Okee, replied ya

@pbaeha kindly cdm ya

Prabowo ini bikin semua presiden pendahulunya jadinya terlihat bener kerjanya. SBY itu nilainya 3/10, Jokowi 2/10 tapi Prabowo ini beneran 0/10. Nepotismenya gila. Temennya ditunjuk jadi Menhan yang ngurusin koperasi. Ajudannya dijadiiin Seskab. Adiknya dikasih jabatan multifungsi. Ponakannya dikasih Deputi BI. Ekonomi lagi ambruk-ambruknya tapi presidennya macem gini. Hancur total.