Peter Shearer retweetledi
Guys, lu pada tau Gayus Tambunan?
Pegawai pajak.
Golongan 3A.
Gaji sekitar Rp12 juta sebulan.
Yang punya rekening Rp28 miliar.
Dan itu baru yang ketahuan.
Gayus Halomon Tambunan lahir 1979 di Jakarta. Kerja di Direktorat Jenderal Pajak tepatnya di subdirektorat banding pajak.
Posisinya bukan posisi strategis tingkat tinggi.
Dia bukan direktur.
Bukan pejabat eselon satu.
Tapi posisinya adalah posisi kunci.
Karena di situlah ditentukan nasib sengketa pajak antara perusahaan-perusahaan besar dan negara.
Di sinilah pajak miliaran bisa dikurangi.
Sanksi bisa dihapus.
Dan semua itu dengan imbalan tertentu.
Dan sistem pengawasannya?
Nyaris tidak ada.
Ini yang bikin gue diem lama.
Gayus bukan orang yang tiba-tiba jadi jahat.
Dia adalah produk dari sistem yang memberinya kekuasaan besar tanpa kontrol memadai.
Dalam kultur birokrasi yang sudah terlanjur permisif terhadap penyimpangan.
ICW bilang posisi Gayus adalah posisi kunci dalam ekosistem mafia pajak.
Dan hampir mustahil dia mengelola aliran dana miliaran sendirian tanpa bantuan atau perlindungan dari internal DJP, institusi perbankan, atau aparat penegak hukum.
Gayus bukan pelaku tunggal.
Dia simpul kecil dari jaringan yang jauh lebih besar.
Lalu kasusnya meledak.
Dan negara mulai bergerak.
Tapi geraknya aneh.
Dari rekening Rp28 miliar yang ditemukan penyidikan awal hanya menjerat Gayus dalam satu kasus penggelapan pajak senilai Rp395 juta.
Rp395 juta.
Dari rekening Rp28 miliar.
Ini bukan ketidakmampuan investigasi.
Ini pilihan.
Pilihan untuk melihat sesempit mungkin supaya yang di balik Gayus tidak perlu disentuh.
Dan hasilnya?
Maret 2010 Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Gayus.
Bebas.
Dengan rekening Rp28 miliar yang sumber uangnya tidak pernah dijelaskan secara memadai.
Publik marah.
Dan kemarahan itu masuk akal.
Tapi yang paling gila bukan vonisnya.
Yang paling gila adalah September 2010, ketika Gayus sudah berstatus tahanan, publik dikejutkan oleh foto yang beredar di media.
Gayus dengan rambut palsu dan identitas palsu ketahuan nonton turnamen tenis internasional di Bali.
Sebagai tahanan.
Yang seharusnya ada di balik jeruji.
Dan ini bukan kebetulan.
Ini bukan kelalaian.
Gayus sendiri mengaku dia membayar oknum petugas rutan dan aparat agar bisa bebas bergerak.
Dia tidak kabur lewat tembok.
Dia jalan keluar lewat pintu yang sengaja dibuka.
Dan dari sini semuanya mulai terbongkar bukan karena sistem bekerja.
Tapi karena media bekerja.
Foto-foto itu tersebar.
Investigasi jurnalistik masuk.
Publik menekan.
Dan baru setelah tekanan itu mencapai titik didih negara mulai bergerak serius.
Ini yang kemudian dikenal sebagai asal-usul istilah yang kita kenal sekarang no viral, no justice.
Tanpa foto itu mungkin Gayus selesai dengan dakwaan kecil dan hukuman ringan.
Dan dunia tidak pernah tahu.
Akhirnya Gayus masuk pengadilan serius.
Januari 2011 vonis 7 tahun.
Publik marah, jauh dari tuntutan jaksa yang 20 tahun.
Banding naik jadi 8 tahun.
Masih dianggap tidak sebanding.
Kasasi ditolak Mahkamah Agung.
Tapi kasus tidak berhenti di satu perkara.
Satu per satu kasus lain disidangkan terpisah pencucian uang, pemalsuan paspor, penyuapan pejabat rutan, suap aparat.
Total akumulasi hukuman dari semua perkara sekitar 30 tahun penjara.
Tapi ini yang paling penting dan paling jarang dibahas.
Di ruang sidang, Gayus mulai bicara.
Dia mengaku tidak bekerja sendirian.
Dia sebut nama-nama.
Dia klaim ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim yang terlibat dalam jaringannya.
KPK memeriksa.
Media meliput.
Publik berharap.
Dan kemudian sunyi.
Sebagian besar nama yang disebut Gayus tidak pernah benar-benar sampai ke meja pengadilan. Pengakuannya berhenti jadi wacana.
Tidak berkembang jadi tersangka baru dalam skala besar.
Dan ini adalah pola yang selalu berulang di Indonesia.
Individu dihukum.
Sistem diselamatkan.
Gayus dipenjara 30 tahun.
Tapi struktur yang memungkinkan mafia pajak dan mafia hukum tumbuh tidak pernah sepenuhnya dibongkar.
Pertanyaan yang paling jujur dari kasus ini bukan berapa tahun Gayus dipenjara.
Tapi apa yang benar-benar berubah setelah Gayus?
Apakah sistem perpajakan lebih bersih sekarang?
Apakah posisi-posisi kunci di DJP sekarang punya pengawasan yang memadai?
Apakah masih ada Gayus-gayus lain yang belum ketahuan kamera?
Kalau jawabannya tidak pasti maka kasus Gayus Tambunan bukan sejarah yang sudah selesai.
Indonesia
