Kalian yang sering ngafe itu dipikir lah.
Bayangin sekali ngafe aja 80 ribu.
Coba dikumpulin.
Seminggu x 7 = 560 ribu.
Sebulan x 30 = 16.8 juta.
Setahun x 365 = 61.572 milyar.
Harga rumah aja paling berapa milyar sih.
Makanya kumpulin.
Jangan ngopi di kafe.
Semua soal mindset.
Pemilik Kegiatan: Sekretariat Jenderal MPR RI (Setjen MPR-RI).
Lokasi Proyek: Jl. Gelora Subroto No. 1, RT 1/RW 3, Senayan,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Karakter yg kami kagum sama adik ini
Pintar:terbukti jawaban dia benar
Sopan:terbukti ketika bilang "izin"
Gigih:terbukti ketika memperjuangkan keyakinannya
Berani:bahkan dia tau,siapa yg ada di depannya
Cerdik:terbukti ketika melibatkan penonton menguatkan keyakinan dia
MUNGKIN BUNDA TEDDY
TIDAK BACA2 WA PANITIA DELEGASI ASEAN..
DRES KODE.. HITAM2.
MALAH PAKE BUSANA KREM, TIDAK MASUK BUSANA DELEGASI ASEAN.
HANYA PRESIDEN PRABOWO LAIN DARI PADA LAIN. JUGA MEMALUKAN INDONESIA.
Fantastis !
Badan Gizi Nasional diketahui menyewa lisensi Zoom untuk periode April–Desember 2026 dengan total anggaran Rp5,7 miliar, atau sekitar Rp633 juta per bulan. Angka ini menuai sorotan, mengingat biaya langganan Zoom secara umum berada di kisaran ratusan ribu rupiah per bulan yaitu Rp226 ribu untuk paket Pro dan Rp249 ribu untuk paket Bisnis.
____________
BOTI
Kesalahan selalu datang dari diri sendiri. Teddy dan Hambalang Boys diserang dengan isu boti karena mendapat banyak keistimewaan dari negara.
Serangan itu tidak berdiri sendiri, ia lahir dari kinerja pemerintah yang buruk baik secara tata kelola maupun kebijakan. Andai saja pemerintah ini melahirkan kebijakan yang pro rakyat, mengubah keadaan ekonomi keluar dari krisis, maka publik tak secomel hari ini.
Tapi apa lacur, sudah tak becus bekerja, menyengsarakan rakyat dengan kebijakan tidak adil, membungkam suara kritis rakyat, ditambah gaya hidup hedon nan menyimpang, maka serangan kecil ini hanyalah menunggu waktu dari meledaknya rudal kemarahan publik. Akan tiba masanya ledak informasi yang tak mampu dibendung
Reminder: Foto/video yang dipakai netijen, semua berasal dari Hambalang Boys sendiri
"Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung," kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (20/4/2026).
VIa @detikjatengcomdetik.com/jateng/berita/…
KETIKA DATA RESMI MEMBUKA SKANDAL PROYEK GAIB IT BGN RP1,2 TRILIUN...
Sebuah jejak digital di sistem pengadaan pemerintah memunculkan pertanyaan besar:
Bagaimana mungkin proyek teknologi informasi bernilai Rp1,2 triliun dinyatakan selesai, tetapi jejak pelaksanaan dan realisasinya nyaris nihil...?
Temuan ini bersumber dari data resmi di platform Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), yang selama ini menjadi tulang punggung transparansi belanja negara...
Dua Proyek, Satu Pola Janggal
Pada 22 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional mencatat dua paket pengadaan besar:
1. Managed Service Sarana IT dan IoT di 5.000 lokasi dengan nilai: Rp665,4 miliar
2. Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional dengan nilai: Rp600 miliar
Total anggaran: Rp1,265 triliun...
Keduanya menggunakan metode PENUNJUKAN LANGSUNG — mekanisme yang dalam praktik pengadaan hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, seperti keadaan darurat, kebutuhan khusus, atau ketika hanya ada satu penyedia yang mampu...
Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar metode, melainkan hasil kerjanya...
Status “Selesai”, Tapi Tanpa Pelaksana
Dalam tampilan sistem, kedua proyek tersebut tercatat “Paket Sudah Selesai”...
Masalahnya, pada bagian “Pemenang Berkontrak”, gak tercantum identitas vendor:
Gak ada nama perusahaan...!
Gak ada alamat...!
Gak ada NPWP...!
Lebih janggal lagi, pada bagian nilai realisasi, tercatat: Rp0...!
Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan mendasar:
Siapa yang mengerjakan proyek triliunan ini, dan bagaimana mungkin proyek selesai tanpa nilai realisasi...? 🤔
Produk Rp600 Miliar yang “Error”
Penelusuran lebih lanjut mengarah pada portal sistem informasi yang diduga merupakan bagian dari proyek tersebut...
Hasilnya jauh dari ekspektasi sistem bernilai ratusan miliar:
• Data kosong atau nol
• Fitur gak berjalan
• Tampilan antarmuka sederhana dan gak stabil
Dalam beberapa pengujian, sistem bahkan gak mampu untuk menampilkan data dasar untuk wilayah tertentu...
Kalo ini benar bagian dari proyek Rp600 miliar, maka muncul pertanyaan berikutnya:
Apakah ini hasil akhir, atau proyek belum benar-benar berjalan...? 🤔
Penunjukan Langsung untuk Proyek Raksasa
Penggunaan penunjukan langsung dalam proyek bernilai kecil bukan hal baru, namun untuk nilai di atas Rp1 triliun, praktik ini jarang terjadi tanpa alasan kuat...
Secara prinsip, pengadaan skala besar seharusnya melalui tender terbuka guna:
• Menjamin kompetisi harga
• Menjaga kualitas
• Menghindari konflik kepentingan
Ketika jalur kompetisi dilewati, publik berhak mengetahui dasar penunjukannya...
Transparansi yang Dipertanyakan
Sistem SPSE selama ini digadang sebagai simbol keterbukaan, namun kasus ini justru menunjukkan paradoks:
• Data tersedia → tapi gak lengkap
• Status jelas → tapi gak logis
• Sistem terbuka → tapi menyisakan banyak celah pertanyaan
Kalo data resmi aja menyimpan kejanggalan, maka transparansi gak lagi soal akses, melainkan soal kejujuran dan kelengkapan informasi...
Dampak yang Belum Terlihat
Proyek ini dikaitkan dengan program pemenuhan gizi nasional—program yang menyasar jutaan penerima manfaat, namun hingga kini, dampak konkret dari sistem tersebut belum terlihat jelas:
• Apakah sistem benar-benar digunakan...?
• Apakah membantu distribusi gizi...?
• Atau hanya berhenti sebagai proyek administratif...?
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
Hal ini membuka sejumlah pertanyaan krusial:
• Siapa vendor dari proyek Rp1,2 triliun ini...?
• Mengapa data pemenang gak tercantum di sistem...?
• Bagaimana proyek bisa dinyatakan selesai dengan realisasi Rp0...?
• Apakah sistem yang ada merupakan hasil final dari proyek tersebut...?
• Apa dasar penggunaan penunjukan langsung untuk nilai sebesar itu...?
Ketika angka triliunan hanya hidup di layar, sementara hasilnya gak terasa di lapangan, publik berhak curiga: ini proyek pembangunan—atau sekadar ilusi...? 🤔
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, kasih penjelasan soal duit renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar. Menurutnya, Rumah dinas itu memang sudah lama tidak ditempati, sehingga perlu direnovasi. "Kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah ditempati, artinya bisa menginap di hotel, bisa di mana. Kalau saya nggak, saya di rumah dinas saja biar lebih efektif, efisien, dan lebih produktivitasnya lebih baiklah," ungkapnya.
Gimana menurut lo der? wajar gak tuh renov doang abisin duit sebanyak itu?